Jujur saja, melihat rupiah yang belakangan ini makin loyo dan harga Pertamax yang mendadak melonjak sampai hampir 32 persen, rasanya situasi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi, ada kejadian menggelikan saat Presiden Prabowo salah menghitung angka sederhana di Munas HIPMI kemarin, kejadian yang langsung digoreng habis-habisan oleh netizen di media sosial.
Tiga peristiwa ini jelas bukan kebetulan belaka. Bagi publik, ini adalah alarm keras yang menunjukkan kalau retorika politik yang optimistis mulai membentur tembok realitas ekonomi yang makin menjepit.
Saat berpidato di DPR, Prabowo sempat melempar kalimat populis, "Rakyat di desa tidak pakai dolar kok." Kedengarannya memang menenangkan dan berpihak pada rakyat kecil, tapi pasar keuangan tidak bisa dibohongi dengan narasi seperti itu.
Respons investor justru dingin. Buktinya? Rupiah tetap saja tertekan dan sentimen pasar makin layu dari hari ke hari. Lagipula, klaim kalau warga desa aman dari dampak dolar itu cuma benar di atas kertas. Faktanya, pelemahan mata uang ini berimbas langsung pada biaya impor bahan baku industri, yang ujung-ujungnya memicu inflasi barang pokok di pasar-pasar tradisional. Jadi, mau warga desa atau kota, semuanya pasti kena imbas rembetannya melalui dompet masing-masing.
Tekanan ini makin nyata harga Pertamax resmi dinaikkan jadi Rp16.250 per liter. Angka yang bikin geleng-geleng kepala karena naiknya hampir Rp4.000 sekaligus. Memang, pemerintah masih menahan harga Pertalite dan Biosolar agar tidak memicu gejolak sosial. Tapi kebijakan ini justru memicu masalah baru, migrasi besar-besaran konsumen ke BBM bersubsidi.
Padahal kita semua tahu, APBN kita sudah megap-megap karena harus mendanai program raksasa seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Di tengah situasi pelik inilah blunder salah hitung "10 + 6 = 17" di Lampung kemarin menjadi simbol yang sangat mengganggu. Bagi para pendukung setianya, itu mungkin cuma slip lidah biasa dari seorang pemimpin yang sedang bersemangat mencari kecocokan angka keberuntungan.
Namun, di mata publik yang sedang cemas, momen itu memperkuat persepsi kalau pemerintah ini jauh lebih jago merangkai kata ketimbang mengeksekusi kebijakan dengan cermat. Bagaimana investor bisa percaya kalau urusan matematika dasar saja bisa meleset, sementara anggaran negara butuh hitungan super presisi hingga triliunan rupiah?
Selama ini, modal politik Prabowo bertumpu pada tiga hal, program populis, subsidi BBM yang ditahan, dan narasi optimisme nasional. Formula ini terbukti ampuh menjaga elektabilitas, tapi sayangnya sangat rapuh ketika dihantam sentimen global seperti tingginya suku bunga AS. Pemerintah tidak bisa lagi terus-menerus menenangkan publik dengan kalimat "jangan takut".
Pasar tidak butuh dikotomi antara desa dan kota, yang mereka butuhkan adalah kejelasan strategi konkret, mulai dari cara menjaga cadangan devisa hingga reformasi subsidi yang tepat sasaran. Waktu terus berjalan dan jika kalkulasi kebijakan ekonomi ke depan masih meleset seperti salah hitung di Lampung, riak kecil hari ini bisa dengan mudah berubah menjadi badai krisis yang sesungguhnya. (**)
Posting Komentar untuk "EDITORIAL! Prabowo: "10 + 6 = 17" Rupiah Lemah dan Cara Hitung Pemerintah Saat Naikkan BBM"