PALOPO- Langkah Jumsida melambat saat mendekati Warung Bugis di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Rabu, 13 Mei 2026. Sambil menyeka keringat di dahinya, perempuan lanjut usia itu menurunkan dua tabung gas elpiji 3 kilogram kosong dari tangannya. Napasnya tersengal.
“Sudah seminggu lebih saya keliling pangkalan dan pengecer, semuanya kosong. Mau masak untuk anak dan cucu saja susah,” keluh Jumsida, matanya kosong menatap deretan tabung hijau berdebu di sudut warung.
Cerita Jumsida bukan satu-satunya. Di bagian kota lain, Kaharuddin juga kelelahan. Pria asal Kecamatan Telluwanua ini terpaksa berkeliling hingga malam demi mencari satu tabung gas subsidi.
“Saya mutar seharian. Istri bilang: jangan pulang kalau tidak bawa gas,” ujarnya murung. Bagi Kaharuddin, tabung hijau itu bukan sekadar alat masak, tapi penyelamat dapur rumah tangganya.
Saat pasokan resmi habis, pasar gelap langsung muncul.
Erna, ibu rumah tangga di Kecamatan Wara Timur, akhirnya menyerah. Demi keluarganya tetap bisa makan, ia rela membayar Rp35.000 untuk satu tabung gas di pengecer liar. Padahal harga eceran tertinggi (HET) di pangkalan resmi hanya Rp18.500 hingga Rp19.000.
“Uang segitu seharusnya bisa buat beli gas sekaligus telur dan sayur. Sekarang kami makan apa adanya, yang penting kompor nyala,” kata Erna pasrah.
Kelangkaan gas 3 kg ini membuat warga Palopo bingung dan marah. Berdasarkan data resmi, terdapat kurang lebih 608 pangkalan resmi LPG yang tersebar di 48 kelurahan se-Kota Palopo. Pangkalan-pangkalan ini disuplai oleh 5 agen besar, dengan stok yang dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan di seluruh kecamatan.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bahkan mengklaim sudah menambah pasokan besar-besaran: 392.910 tabung ekstra untuk seluruh Sulawesi, termasuk 209.040 tabung untuk Sulawesi Selatan, naik 60,7 persen dari biasanya. Khusus Palopo, Pertamina menyatakan telah melakukan extra dropping untuk memperkuat stok di tingkat pangkalan.
Meski demikian, realita di lapangan bertolak belakang. Banyak pangkalan resmi yang sepi pengunjung karena stok habis dalam hitungan jam atau bahkan tidak mendapat kiriman sama sekali. Media sosial dipenuhi video warga yang menunjukkan pangkalan resmi kosong, sementara ada mobil-mobil yang membawa banyak tabung gas keluar dari jalur distribusi resmi.
Salah satu video yang viral pada 10 Mei menampilkan minibus diduga mengangkut gas subsidi dalam jumlah besar dari sebuah lokasi dekat pangkalan di Jalan Andi Kambo. Diduga barang tersebut akan dibawa ke Sulteng, tepatnya di Kabupaten Morowali, informasi yang diperoleh harga LPG 3 kg di kabupaten tersebut dinilai sebesar Rp 80 ribu.
Warga juga mengeluh soal aturan verifikasi pakai NIK. Alih-alih tepat sasaran, sistem input data digital ini kerap terkendala jaringan di lapangan, sementara kebocoran distribusi di tingkat atas masih terus terjadi.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar: sejauh mana pengawasan dari pemerintah setempat? Terlebih lagi, hari raya Iduladha 2026 tinggal menghitung minggu, momen di mana konsumsi gas rumah tangga dipastikan melonjak tajam untuk kebutuhan hari raya. Tanpa langkah antisipasi yang nyata, Palopo terancam menghadapi krisis pangan akibat kompor yang tidak bisa menyala.
Upaya Dinas Perdagangan Kota Palopo dalam melihat carut-marut ini justru diselimuti tanda tanya. Pihak media telah berulang kali mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Palopo guna mempertanyakan fungsi pengawasan dinas dan strategi antisipasi kelangkaan menjelang Iduladha. Namun, hingga tulisan ini diturunkan, upaya menghubungi melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp sama sekali tidak mendapatkan respons.
Sikap bungkam dari otoritas perdagangan ini memperpanjang ketidakpastian di tengah masyarakat yang sedang menjerit.
Penderitaan warga Palopo terasa semakin ironis saat dibandingkan dengan acara di Jawa Timur. Hanya tiga hari setelah video penyelundupan gas di Palopo viral, tepatnya Sabtu, 16 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.061 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk.
Di sana, Presiden memamerkan tabung gas subsidi yang dijual hanya Rp16.000 per tabung, jauh lebih murah dari harga resmi nasional. Warga Palopo yang melihat berita itu langsung sinis. “Kenapa di Jawa bisa semurah itu, sementara di sini kami susah payah?” demikian keluhan yang beredar di grup komunitas lokal.
Bagi Jumsida, Kaharuddin, dan Erna, pidato dan peresmian di Nganjuk tidak mengubah apa pun. Mereka tetap harus berjuang setiap hari. Kini banyak emak-emak di Palopo memasak bergantian dengan tetangga, berbagi satu tabung untuk dua keluarga, bahkan ada yang kembali menggunakan kayu bakar.
Kasus di Palopo menggambarkan masalah lama subsidi energi Indonesia, niat baik di atas kertas sering gagal di lapangan karena pengawasan lemah, spekulan merajalela, dan respon penanganan pemerintah setempat yang lambat serta tertutup.
Di dapur-dapur sederhana Kota Palopo, warga terus berusaha menyalakan kompor. Kadang dengan gas yang terlalu mahal. Lebih sering hanya dengan kesabaran yang semakin menipis.
Gas melon, yang semestinya menjadi simbol keberpihakan negara kepada rakyat kecil, kini jadi cerita pilu: indah dan murah di etalase merah putih, tapi lenyap saat rakyat benar-benar membutuhkannya. (**)
Posting Komentar untuk "Gas Murah di Etalase, Langka di Dapur"