Presiden Prabowo Subianto tentu belum lupa pada badai politik tahun 1998. Krisis keuangan Asia saat itu menjalar menjadi amuk massa yang meruntuhkan kekuasaan mertuanya sendiri, Presiden Suharto. Peristiwa itu pula yang melempar Prabowo ke luar dari lingkaran inti kekuasaan dan memaksanya menempuh pengasingan politik yang panjang. Kini, setelah memenangi mandat rakyat pada Pemilu 2024, bayang-bayang krisis masa lalu itu kembali diperbincangkan, kali ini bukan karena tekanan dari luar, melainkan akibat konsekuensi dari pilihan kebijakan domestik yang diambilnya sendiri.
Sorotan atas arah baru Indonesia ini salah satunya diulas oleh majalah The Economist edisi 14 Mei 2026. Laporan tersebut memotret kecemasan global terhadap masa depan Indonesia yang dinilai sedang berada di persimpangan krusial. Kebijakan pemerintahan baru dianggap tengah menguji ketahanan dua pilar penting negara yaitu disiplin keuangan dan pelembagaan demokrasi.
Di sektor ekonomi, ambisi besar pemerintah bertumpu pada dua program padat biaya. Pertama, program Makan Bergizi Gratis yang diperkirakan membutuhkan anggaran hingga 21 miliar dolar AS atau melampaui Rp335 triliun. Kedua, rencana pembentukan jaringan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kedua inisiatif ini memang memiliki daya pikat populis yang tinggi dan menyentuh langsung masyarakat bawah. Namun, di sisi lain, ongkos finansial yang harus dibayar terlampau besar bagi kapasitas fiskal saat ini.
Akibat beban tersebut, defisit anggaran kini merayap mendekati batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) satu level tertinggi di luar masa darurat pandemi Covid-19 dalam dua dekade terakhir. Situasi ini kian pelik akibat tekanan eksternal berupa lonjakan harga energi dunia, yang memaksa subsidi BBM membengkak hingga 60 juta dolar AS per hari. Pasar keuangan merespons sinyal ini secara instan, mulai dari nilai tukar rupiah melemah, arus modal keluar, dan pasar saham sempat mengalami koreksi tajam.
Kondisi ini menempatkan Presiden pada trilemma kebijakan yang pelik. Pemerintah dihadapkan pada tiga pilihan sulit: merasionalisasi program populis, memangkas subsidi energi yang sensitif bagi publik, atau menabrak batas legal defisit anggaran. Langkah penertiban BUMN dan pembatalan konsesi lahan yang bermasalah sebenarnya merupakan sinyal positif bagi tata kelola. Sayangnya, pendekatan yang terlalu agresif di lapangan sering kali ditangkap sebagai ketidakpastian hukum oleh pelaku usaha, yang justru berisiko memicu pelarian modal ke luar negeri.
Kekhawatiran ini tidak berhenti pada kalkulasi angka di atas kertas APBN, melainkan juga pada gaya kepemimpinan di ruang publik. Gaya komunikasi Prabowo yang terkadang spontan dan emosional memunculkan persepsi publik yang beragam. Di satu waktu, ia menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan, namun di waktu lain ia kerap menengarai adanya agenda asing di balik suara-suara kritis masyarakat sipil.
Ketika ruang formal di parlemen didominasi oleh koalisi besar pemerintah, tuntutan agar oposisi bersikap "sopan" dikhawatirkan dapat menyumbat saluran aspirasi yang sehat. Sejarah mengajarkan bahwa ketika kritik di ruang konstitusional mampat, ketidakpuasan publik cenderung berpindah ke jalanan, sebuah skenario yang tentu ingin dihindari oleh semua pihak.
Selama 25 tahun masa Reformasi, Indonesia telah mencatat lompatan besar. Pendapatan per kapita tumbuh signifikan dan iklim demokrasi berangsur mapan. Capaian berharga ini tentu terlalu besar untuk dipertaruhkan. Kita tentu tidak harus menerima setiap kritik asing secara mentah-mentah, karena Indonesia berdaulat penuh untuk menentukan program pengentasan kemiskinan dan stunting. Namun, prasyarat utama dari semua program kesejahteraan itu adalah keberlanjutan dan kalkulasi yang realistis.
Dalam sebuah kesempatan, Prabowo sempat melontarkan pertanyaan retoris mengenai persepsi otoritarianisme yang diarahkan kepadanya. Jawaban terbaik atas keraguan tersebut tentu tidak terletak pada retorika, melainkan pada pilihan kebijakan yang nyata di hari-hari ke depan. Jika pemerintah bersedia membuka ruang dialog yang setara dan menjaga keseimbangan fiskal, Indonesia akan mampu melewati fase transisi ini dengan selamat. (**)
Posting Komentar untuk "EDITORIAL! Siasat Populis di Ruang Fiskal yang Sempit"