EDITORIAL! Klaim Desa 'Bebas Dolar' dan Beban Riil Petani

 

Syaharuddin Alrif saat merawat perkebunannya di Sidrap. Julukan Petani Milenial tetap melekat padanya karena ia masih aktif bertani meski kini menjabat sebagai Bupati Sidrap.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk bahwa masyarakat perdesaan tidak perlu khawatir terhadap pelemahan rupiah karena “tidak pakai dolar” menuai sorotan luas. Klaim tersebut kemudian diperkuat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyebut pelemahan rupiah hingga Rp17.600 per dolar AS justru menjadi berkah bagi sektor pertanian, dengan lonjakan ekspor Rp166 triliun dan penurunan impor Rp41 triliun. Namun, di balik angka makro yang menggembirakan itu, terdapat realitas getir di tingkat petani kecil.

Narasi “desa bebas dolar” tersebut terlalu menyederhanakan masalah. Meski petani tidak bertransaksi langsung dengan dolar, mereka sangat terpukul oleh dampak tidak langsung pelemahan mata uang. Biaya sarana produksi pertanian (saprotan) melonjak tajam. Pestisida, herbisida, dan fungisida naik Rp5.000–10.000 per botol karena komponen impor. Sementara harga gabah di tingkat petani sulit ikut naik seiring biaya produksi yang membengkak.

Keuntungan dari nilai dolar yang tinggi sebagian besar mengalir ke eksportir besar dan pedagang pengumpul. Petani pangan pokok, tulang punggung ketahanan pangan, justru berada di posisi paling lemah dalam rantai pasok yang panjang dan timpang. Sistem ijon dan penentuan harga sepihak oleh tengkulak masih mendominasi di banyak sentra produksi. Akibatnya, lonjakan harga komoditas global jarang dirasakan secara proporsional oleh produsen paling bawah.

Rekor Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang sempat mencapai 125,35 juga menutupi disparitas antarkomoditas. Petani perkebunan ekspor seperti sawit dan kopi memang diuntungkan, tetapi petani padi, jagung, dan hortikultura yang terjebak utang tengkulak justru semakin terbebani.

Subsidi pupuk dan BBM yang diklaim sebagai bantalan pun efektivitasnya masih rendah. Kelangkaan pupuk bersubsidi dan ketidaktepatan distribusi melalui e-Alokasi terus berulang, memaksa petani kecil membeli pupuk nonsubsidi dengan harga pasar yang semakin mahal.

Publik kini memandang bahwa narasi sukses pemanfaatan pelemahan rupiah berisiko menjadi optimisme semu. Tanpa perubahan struktur yang lebih adil, petani kecil akan terus menjadi pihak yang menanggung beban paling berat.

Beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini antara lain merevitalisasi peran Koperasi Unit Desa (KUD) dan platform digital pemasaran agar rantai tengkulak dapat dipangkas. Selain itu, pengawasan distribusi sarana produksi impor juga perlu diperketat agar tidak terjadi spekulasi harga di tingkat pengecer. Tak kalah penting, perluasan program kontrak pertanian langsung antara perusahaan besar dengan kelompok tani dapat menjadi salah satu jalan untuk menciptakan harga yang lebih berkeadilan.

Pelemahan rupiah memang membuka peluang ekonomi, tetapi peluang tersebut akan sia-sia jika tidak disertai upaya mendistribusikan manfaatnya secara lebih merata. Reformasi pada rantai pasok pertanian bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak jika kita sungguh ingin petani kecil ikut menikmati pertumbuhan. (**)

Berbagi :