PALOPO- Aspirasi masyarakat Siguntu yang menginginkan adanya pembangunan jembatan di wilayahnya, nampaknya akan segera terwujud. Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palopo, Selasa (23/11/2021), Dinas PUPR telah menetapkan pembangunan Jembatan Siguntu masuk dalam program skala prioritasnya di TA 2022. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Palopo, Irvan Majid ST, usai memimpin rapat Banggar bersama Dinas PUPR dalam rangka membahas Ranperda APBD Pokok Palopo 2022. 

"Dinas PUPR sudah memplot anggaran Rp3.750.000.000 untuk pembangunan Jembatan Siguntu. Tadi, Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Yulianus ST, menjelaskan bahwa anggaran Jembatan Siguntu telah siap Rp3,7 miliar bersumber dari DAK," tegas Irvan Majid yang merupakan Legislator dari Partai Demokrat ini. 

Menurut Irvan Majid, usulan pembangunan Jembatan Siguntu ramai berhembus pada saat DPRD turun melaksanakan reses di Kecamatan Mungkajang, beberapa waktu lalu. "Alhamdulillah, melalui koordinasi yang kita lakukan, Jembatan Siguntu ini sudah dapat dimulai pembangunannya tahun depan," ucap Irvan Majid. 

Selain Jembatan Siguntu, permintaan pengaspalan jalan di Kelurahan Pontap juga akan segera direalisasikan Dinas PUPR. Informasi itu dibenarkan anggota Banggar DPRD dari Partai Demokrat lainnya, Cendrana Saputra Martani Ibrahim kepada awak media sore tadi. 

"Kegiatan pengaspalan di Pontap Insya Allah berjalan di 2022, rencananya kegiatan Dinas PUPR itu menggunakan sumber pendanaan dari APBD induk, permintaan pengaspalan di Pontap atas aspirasi dari warga yang ada di sana pada saat DPRD turun mengadakan reses," pungkas Cendrana Saputra Martani Ibrahim. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Prosesi pisah sambut Kapolres Palopo dari pejabat lama AKBP Alfian Nurnas SH SIk MH ke pejabat baru AKBP Muhammad Yusuf Usman SH SIk MT, digelar Selasa (23/11/2021), di Gedung SCC. Acara itu, dihadiri Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir MH, Ketua TP-PKK, Hj Utia Sari, Sekda, Firmanza DP,  serta FORKOPIMDA. 

AKBP Alfian Nurnas yang dua tahun menjabat di Polres Palopo terkesan dengan suasana Palopo yang indah, damai, dan nyaman. Ia yang saat ini dipindah-tugaskan ke Polres Lutra, berterimakasih kepada Walikota dan jajaran Pemkot atas bimbingan dan arahannya selama dirinya menjalankan tugas di kota berjuluk Idaman. 

Senada, Kapolre Palopo yang baru, AKBP Muhammad Yusuf Usman SH SIk MT, berharap dukungan dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat khususnya dalam memberikan rasa aman, dan mewujudkan suasana kondusif di Palopo. "Kami siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan berupaya meningkatkan tali silaturahmi," tukas AKBP Muhammad Yusuf Usman. 

Pada kesempatan itu, Walikota HM Judas Amir, menilai kinerja Polres utamanya dalam menghadirkan pelayanan ke masyarakat sudah sangat baik. "Selamat datang untuk Kapolres baru, dan selamat bertugas di tempat yang baru untuk Kapolres lama," ucap Judas Amir. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Menindaklanjuti Permenkeu No: 206/PMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bagian Perekonomian Pemkot Palopo, Selasa, 23 November 2021, menggelar sosialisasi pelaksanaan ketentuan di bidang CUKAI penggunaan DBHCHT. 

Kabag Perekonomian Pemkot Palopo, Andi Fauziah Muh Nur S.Sos, menerangkan tujuan sosialisasi untuk memberikan informasi ke masyarakat mengenai tentang ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, serta memberikan wawasan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan produk yang memiliki legalitas. 

Masyarakat dimbau tidak menjual rokok ilegal, karena dengan membeli rokok ilegal sama hanya berkontribusi menambah kerugian negara. 

Asisten II Pemkot Palopo, Ilham Hamid SE MSi, mewakili Walikota, menjelaskan bahwa pengertian cukai merupakan pungutan resmi yang dibebankan negara pada barang yang memiliki karakteristik khusus. 

Diharapkan, tidak ada lagi di tengah masyarakat membuat, mengekspor, mengimpor, atau mendistribusikan produk yang menjadi ketentuan pemerintah. 

Hadir di sosialisasi itu, Plt Kabag Sarana Perekonomian dan SDA Pemprov Sulsel, Dr Hijir Ismail Adnin Rasyad ST MT, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili diwakili Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluh, Agus Pramono, Kadis Satpol-PP, Andi Farid Baso Rachim, Camat Sendana, Rombe SE, para Lurah dan ketua RT. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Agenda pembahasan APBD Pokok Kota Palopo TA 2022, kembali digelar Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Selasa (23/11/2021). Dalam pertemuan yang berjalan alot tersebut, sejumlah anggota Banggar mencecar Dinas PUPR pertanyaan soal teknis pembangunan 3 proyek multi years.

"Kami minta Dinas PUPR menjelaskan secara detail time schedule kegiatan proyek multi years yang berjalan mulai tahun ini," ungkap anggota Banggar, HA Herman Wahidin. 

Anggota Banggar lainnya, Cendrana Saputra Martani Ibrahim, mempertanyakan besaran masing-masing anggaran dari tiga proyek multi years tersebut. Untuk diketahui, rapat Banggar tersebut dipimpin Ketua DPRD, Hj Nurhaenih Azis dan Wakil Ketua II, Irvan Majid ST.

Menjawab pertanyaan Banggar, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR, Ibnu Rus, menguraikan sesuai time schedule proyek multi years di 2021 meliputi item pembersihan lahan (land clearing), struktur bangunan bawah, dan flor dengan durasi pekerjaan 40 hari selesai di akhir bulan Desember 2021. 

Terkait besaran anggaran yang dipergunakan, Plt Kadis PUPR Palopo, Harianto, memaparkan dua dari 3 proyek multi years di Palopo telah ditender. Proyek pembangunan gedung pusat kuliner telah dimulai pekerjaannya, bahkan pihak rekanan sudah menerima uang muka 15% dari nilai kontrak. 

Sementara proyek revitalisasi Islamic Center pemenang tendernya sudah ada, tinggal menunggu penandatanganan kontrak. Adapun proyek arena road race sementara proses review rencananya minggu ini tayang di LPSE. 

Harianto merincikan besaran anggaran ketiga proyek multi years itu, untuk pembangunan gedung pusat kuliner pada 2021 sebesar Rp30 miliar, 2022 sebesar Rp32 miliar, dan di 2024 Rp30 miliar. Proyek revitalisasi Islamic Center di 2022 sebanyak Rp15 miliar, lanjut 2022 sebesar Rp20 miliar, dan 2023 sebanyak Rp15 miliar. Terakhir, pembangunan arena road race untuk 2021 sebesar Rp15 miliar, di 2022 sebesar Rp20 miliar, dan 2023 sebanyak Rp14 miliar. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Akhirnya kerangka rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kepemudaan di Kota Palopo, sudah memasuki tahap penyusunan. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Palopo, Senin (22/11/2021), sukses mengadakan seminar penyusunan. 

Kadispora Palopo, Zulkifli Halid, mengemukakan sesudah Kota Makassar, Palopo berada di urutan kedua terbesar di Sulawesi Selatan dari segi pemberdayaan pemuda. Hanya saja, tekad besar itu belum dilengkapi dengan payung hukum, sehingga diadakanlah seminar ini. 

"Saya sampaikan terima kasih kepada KNPI yang selama ini sangat aktif mendorong penyusunan Ranperda Kepemudaan, serta apresiasi yang sama kepada Lembaga Pendidikan Advokasi Hukum dan Pemerintahan (Paham) Institute sebagai penyusun naskah akademik," ucap Zulkifli Halid. 

Ranperda dibuat untuk pengembangan diri para pemuda di Palopo, misalnya mereka diarahkan menjadi seorang enterpreneur. Setelah seminar, ranperda tersebut akan disorong ke DPRD guna dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. 

Wakil Ketua KNPI Palopo Bidang Hukum dan HAM, Irham Amin, menjelaskan di awal kepemimpinan Umar selaku Ketua KNPI Palopo, ranperda kepemudaan ini sudah dirancang. 

"Sudah lama Bung Umar (Ketua KNPI, red) bersama pengurus lainnya ingin mengajukan ranperda ini, hanya saja dikarenakan waktu itu muncul pandemi COVID-19, sehingga baru tahun ini ranperda kepemudaan bisa diseminarkan," kuncinya. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palopo, Senin (22/11/2021) siang, kembali menggelar rapat pembahasan  APBD Induk TA 2022 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaitan program di Dinas Kesehatan. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua II DPRD Palopo, Irvan Majid ST. 

Pada pembahasan tersebut, anggota Banggar, Cendrana Saputra Martani Ibrahim, melontarkan sejumlah pertanyaan seputar program Dinkes di 2022 beserta dengan sumber anggarannya. 

Selain itu, Legislator Partai Demokrat asal Dapil III Palopo ini mengharapkan TAPD agar menambah anggaran operasional Labkesda Palopo. Pasalnya, anggaran yang diplot ke Labkesda sebesar Rp100 juta, sementara pembayaran insentif tenaga honorer-nya sebesar Rp99.000.000. 

"Tentunya, dengan gambaran neraca keuangan seperti itu, biaya operasional Labkesda tidak akan cukup. Apalagi mengingat, fungsi Labkesda sangat vital sebagai uji lab termasuk menangani pemeriksaan rapid test dan PCR terhadap pasien terindikasi COVID-19, sehingga anggaran operasionalnya perlu ditambah," ujar Cendrana. 

Penambahan anggaran Labkesda sudah diusulkan saat pembahasan KUA-PPAS beberapa waktu lalu. 

Adapun Wakil Ketua II DPRD, Irvan Majid, mengharapkan Dinkes menginventarisir keberadaan Posyandu di Palopo untuk selanjutnya dibenahi sesuai dengan skala prioritas. 

"Sebagai pelayanan dasar kesehatan, Posyandu juga perlu mendapatkan pembenahan baik dari segi bangunan maupun fasilitas pelayanan kesehatannya," tandas Irvan Majid. 

Pertemuan tersebut antara lain dihadiri sejumlah anggota Banggar DPRD seperti Dahri Suli, Nureny, Muh Mahdi, Hj Megawati, HA Herman Wahidin, dan Tim TAPD Pemkot Palopo, Irfan Dahri, Dr dr HM Ishaq Iskandar M.Kes, H Asir Mangopo, serta Hj Raodatul Jannah. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Upacara apel penanggulangan bencana alam banjir digelar Korem 141/Toddopuli, Senin (22/11/2021), di Lapangan Pancasila, Kota Palopo. 

Sekda Palopo, Drs Firmanza DP SH MSi, hadir pada kegiatan tersebut mewakili Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir MH, bersama Bupati Lutra, Hj Indah Putri Indriani, unsur Forkopimda Palopo, dan para kepala OPD. 

Kepala Staf Korem (Kasrem) 141/Toddopuli, Kol (Arh) Elphis Rudi SE MM, menyampaikan apel ini sebagai bentuk latihan kesiap-siagaan dalam mengantisipasi timbulnya banjir dan bencana alam lainnya bagi jajaran Kodim 1403/SWG sebagai Satgas TNI-AD, sekaligus uji validitas kontijensi atau protap operasi perbantuan TNI kepada Pemda serta sinkronisasi langkah tindakan TNI dengan Polri, Pemda, BPBD, Ormas, LSM, relawan, dan instansi terkait. 

"Latihan yang kita adakan sekarang ini, merupakan kegiatan rutin dalam melaksanakan program latihan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas satuan secara kelembagaan serta menguji kerja sama antar instansi terkait," pungkas Elphis. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)