Walikota Palopo, HM Judas Amir.

PALOPO- Tahun ini, sebanyak 27.420 Kepala Keluarga (KK) warga Kota Palopo, menerima bantuan beras dari pemerintah. Kadinsos Palopo, Zulkifli Halid, menyebut bantuan beras itu terdiri 4 jenis, yakni beras sejahtera (rastra) bersumber dari APBD kota, bantuan beras Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Bantuan rastra Palopo saat ini masih sementara persiapan penyaluran kepada 2557 KK, di mana tiap KK nantinya akan mendapat rastra 20 Kg, memang penyaluran rastra agak terlambat dikarenakan adanya penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) serta ketersediaan beras dari Bulog," terang Zulkifli Halid.

Adapun jumlah penerima PKH di Palopo, sebanyak 6648 KK, kemudian penerima BPNT sebanyak 9055 KK, dan penerima CPP sebanyak 11681 KK. Untuk program CPP, langsung disalurkan 3 bulan. Jatah setiap bulanya, sebanyak 10 Kg. Leading sektor bantuan CPP ini, yakni Dinas Ketahanan Pangan. 

Terpisah, Kadis Ketahanan Pangan Palopo, Andi Enceng, membenarkan penyaluran bantuan beras CPP sudah berjalan dua tahap, penyaluran pertama di bulan April 2023 lalu telah 100 persen tersalur. Untuk tahap kedua jatah bulan Mei, juga sudah berjalan di tiap kelurahan, dan tahap ketiga bulan Juni, sementara persiapan disalurkan ke masyarakat. Sekedar diketahui, pada 2022 lalu, Pemkot Palopo menyalurkan bantuan beras kepada 2660 KK atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM), setiap KK kala itu mendapat 60 Kg beras. Di tahun yang sama, Pemkot juga menyalurkan bantuan PKH kepada 6104 KK, serta bantuan beras BPNT kepada 8121 KPM. (RILIS)

Walikota Palopo, HM Judas Amir.

PALOPO- Masa jabatannya akan segera berakhir, namun Walikota Palopo, HM Judas Amir, sama-sekali tidak kendor memenuhi komitmennya membangun Kota Palopo hingga akhir periode kepemimpinannya. Konsistensi Judas Amir itu, diungkapkan Kepala Bappeda Kota Palopo, Hj Raodatul Jannah S.Sos, Sabtu (10/6/2023). 

"Sesuai visi-misinya, bapak Walikota Judas Amir tak henti-hentinya melaksanakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sepanjang tahun anggaran 2023, Pemkot Palopo menggenjot pembangunan infrastruktur," terang Raodatul Jannah.

Pembangunan yang diprogramkan Judas Amir, seluruhnya berorientasi kebutuhan asas manfaat bagi segenap warga Palopo, seperti pembangunan talud, pengerukan dan normalisasi sungai, sampai pengangkatan sedimentasi saluran drainase. Bahkan, Walikota sangat memprioritaskan aspirasi warga perihal penanganan banjir. Karena pentingnya penanganan banjir, Walikota mengalihkan anggaran pembangunan Wisma Negara untuk penanganan banjir yang dianggap lebih bermanfaat untuk warga.

"Tahun ini, Pemkot Palopo akan melakukan pembenahan saran olahraga, kegiatan itu antara lain revitalisasi Stadion Lagaligo hingga Swimbath, dll, yang selama ini tak tersentuh pembangunan, Judas Amir ingin menghadirkan fasilitas olahraga yang layak untuk menunjang pembinaan prestasi atlet," jelas Raodatul Jannah. 

Selain kegiatan fisik (infrastruktur, red), Walikota tetap konsisten mengalokasikan pengadaan bantuan beras sejahtera (rastra) kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Pengadaan rastra tetap terakomodir di tahun anggaran 2023, jadi Pemkot Palopo selain fokus menuntaskan pembangunan infrastruktur sesuai RPJMD, juga tetap menyiapkan anggaran bantuan kepada masyarakat salah-satunya dalam bentuk rastra," kunci Raodatul Jannah. (RLS/MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Pisah sambut Kepala Kantor ATR/BPN Kota Palopo.

PALOPO- Acara pisah sambut Kepala Kantor ATR/BPN Kota Palopo dari pejabat lama, Didik Purnomo S.ST MSi, kepada pejabat Plt, Syafrisar Masro Limart ST, resmi digelar, Sabtu (10/6/2023). Serah terima jabatan (Sertijab) ini, dihadiri dan disaksikan Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir MH, bertempat di ruang pertemuan Ratona Gedung Balaikota Palopo. 

Saat menyampaikan sepatah kata, Didik Purnomo yang kini berpindah tugas ke Sragen, Jawa Tengah, menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemkot Palopo beserta masyarakatnya yang telah mensupport ATR/BPN. Ia yakin, Palopo ke depan tumbuh menjadi kota yang maju, modern, dan smart city.

Sementara, Syafrisar Masri Limart yang juga merupakan Kabid Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Salatan, berharap dukungan masyarakat dan Pemkot Palopo selama dirinya menjabat Plt Kepala Kantor ATR/BPN Palopo. Dirinya juga siap bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, khususnya dalam memajukan Palopo. 

Walikota Palopo, HM Judas Amir, menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Didik Purnomo di tempat yang baru dan memberikan ucapan selamat datang kepada Plt Kepala Kantor ATR/BPN Palopo, Syafrisar Masri Limart, ia berharap Pemkot dan ATR/BPN semakin meningkatkan kolaborasi-sinergitas yang telah terbangun selama ini. Sertijab ini, dihadiri para kepala OPD, Camat, Lurah, para PPAT, serta Babinsa/Bhabinkamtibmas. (RLS/MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

RDP Komisi I Palopo dengan Dinsos terkait penyaluran rastra.

PALOPO- Keterlambatan penyaluran bantuan sosial beras sejahtera (Rastra), menarik perhatian Komisi I DPRD Kota Palopo. Saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (9/6/2023), Komisi I mengingatkan Dinsos agar mempercepat jadwal pembagian rastra. 

"Tadi Pak Kadis sudah jawab, keterlambatan penyaluran rastra selama 5 bulan terakhir ini diakibatkan belum ada perubahan Standar Satuan Harga (SSH), akan tetapi kita sudah ingatkan Dinsos agar tidak membiarkan terlalu lama jadwal pendistribusian rastra terkatung-katung, kalau perlu secepatnya rastra dibagikan karena dibutuhkan keluarga penerima manfaat (KPM)," tutur Ketua Komisi I, Aris Munandar SH.

Sementara Kadinsos Palopo, Zulkifli Halid, mengupayakan penyaluran rastra kepada 2557 KK bisa secepatnya dilakukan. Tahun ini, anggaran yang diplot untuk pengadaan rastra Rp600 juta dengan estimasi dua kali penyaluran selama setahun. Ditambahkan mantan Kadisdag dan Sekwan Palopo itu, pada Jumat hari ini pihaknya membagikan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bantuan pemerintah pusat kepada 11.681 KPM yang tersebar di 48 kelurahan.

Untuk bantuan beras CPP, sambung Zulkifli Halid, setiap KPM akan memperoleh bantuan sebanyak 10 Kg. Hadir pada RDP itu, sejumlah anggota komisi satu di antaranya Baharman Supri, Muh Mahdi, Robert Arelius Rante, beserta staf jajaran Dinsos. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Dua pelaku dugaan penyelundupan tabung gas elpiji 3 Kg asal Kabupaten Wajo yang berhasil diamankan aparat Polres Palopo.

PALOPO- Di saat tabung gas elpiji langka, ada-ada saja oknum yang berani mencoba mengambil kesempatan menyelundupkan gas elpiji 3 Kg untuk dijual ke luar daerah. Beruntung, usaha dua pelaku ini, AA (28), warga Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, beserta JJ yang bertugas sebagai sopir, berhasil diendus aparat Polres Palopo. 

Dari penangkapan keduanya, Rabu (7/6/2023) malam, polisi menemukan 270 buah tabung gas elpiji 3 Kg yang disubsidi pemerintah hendak mereka selundupkan menuju Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Rencana, tabung gas elpiji 3 Kg tersebut akan mereka jual di Morowali Rp35 ribu hingga Rp40 ribu per tabung.

"Mereka ditangkap pada saat melintas di Jalan Andi Kambo (depan SMPN 3 Palopo), ketika mobil pickup Daihatsu Grandmax Abu-abu dengan Nopol DW 8424 MF yang mereka tumpangi dihentikan, kita temukan 270 tabung gas elpiji 3 Kg, awalnya mereka berdalih memuat air mineral, anggota di lapangan tidak percaya begitu saja, karena mencurigakan dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah 270 tabung gas elpiji 3 Kg yang akan diselundupkan," terang Kasi Humas Polres Palopo, AKP Supriadi, Kamis (8/6/2023).

Hingga berita ini tayang, pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Palopo berikut beserta barang bukti yang turut diamankan. (RLS/TOM)

Penulis, Nurdin SH.

ADA ungkapan Lord Acton yang sudah menjadi sangat terkenal di dunia, bahwa "Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak juga akan melakukan korupsi secara besar-besaran". 

Ungkapan Lord Acton di atas ingin memberitahukan kepada kita, bahwa sifat kekuasaan itu adalah netral. Namun demikian, tidak dapat dihilangkan kesan, bahwa kekuasaan itu memiliki kecenderungan tertentu daripada sifatnya yang dikatakan netral itu.

Kekuasaan yang netral adalah kerangka pemahaman yang tidak betul. Oleh karena, kekuasaan itu memiliki bakat untuk menjurus kepada praktik negatif. Demikian kata Prof Satjipto Rahardjo. 

Seperti contoh, misalnya, ada sebagian pelaksana kekuasaan yang melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenang, ceroboh, melakukan pekerjaannya di bawah standar, bekerja asal-asalan tidak peduli perasaan rakyat dan sebagainya.

Contoh-contoh di atas merupakan suatu bentuk korupsi kekuasaan, pencabangan dari yang disebut korupsi konvensional yang hanya merugikan keuangan negara sebab perbuatan di atas diduga kuat terjadi setiap hari berdampingan dengan korupsi konvensional.

Dan perbuatan itu hampir tidak terdeteksi apalagi mengangkatnya ke dalam undang-undang padahal jika itu dibiarkan, maka pelan-pelan masyarakat akan toleran terhadap korupsi yang kini ingin kita berantas yaitu merugikan keuangan negara.

Contoh lain, misalnya, seorang pejabat publik sengaja membiarkan seseorang yang ingin menemuinya menunggu berlama-lama. Pejabat seperti ini tidak menyadari, bahwa jabatan yang dimilikinya adalah amanah. Bahkan, lebih berbahaya lagi jika itu dilakukan hanya ingin menunjukkan, bahwa ia sedang berkuasa dan bisa membuat orang menderita.

Untuk itu, dengan memerangi korupsi kekuasaan diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pemberantasan korupsi konvensional yaitu merugikan keuangan negara sebab korupsi kekuasaan menyentuh titik strategis yaitu meniadakan atmosfer korup. (****)

Pansus yang dibentuk DPRD Palopo langsung bekerja mempercepat pembahasan.

PALOPO- Guna menindaklanjuti kelanjutan dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disorong eksekutif ke legislatif, yaitu Ranperda Pengembangan Bahasa Sastra dan Aksara Bahasa Luwu, serta Ranperda Pajak/Retribusi Daerah, maka DPRD Kota Palopo, Senin (5/6/2023) lalu, membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) I dan II yang bertugas menggodok 2 Ranperda tadi. 

"Pada rapat paripurna, Senin lalu, kita menetapkan keanggotaan Pansus I dan II, setelah terbentuk kedua pansus langsung bekerja mempercepat pembahasan Ranperda tentang Bahasa Luwu serta Ranperda Pajak/Retribusi Daerah," terang Ketua DPRD Palopo, Hj Nurhaenih, Kamis (8/6/2023). 

Sekedar informasi, Pansus I yang membidangi Ranperda Pemeliharaan dan Pengembangan Sastra/Aksara Bahasa Luwu diketuai, Drs Baharman Supri, dengan wakil ketua pansus, Hj Megawati, sekretaris pansus, Aris Munandar SH, serta Bogi Harto Tahir, Angga Bantu, Robert Arelius Rante, Muh Mahdi, dan Christin Lupita L Dengan, masing-masing sebagai anggota pansus satu. 

Untuk Pansus II yang menangani Ranperda Pajak/Retribusi Daerah, diketuai Efendi Sarapang, wakil ketua, Herawati Masdin, sekretaris pansus, Hj Ely Niang, serta Budirani Ratu, Jabir, Dahri Suli, dan Darmawati Lukman, masing-masing selaku anggota pansus dua. Hadir mendampingi ketua DPRD saat penetapan pansus, antara lain Wakil Ketua I DPRD, Abdul Salam SH, dan Wakil Ketua II, Irvan Majid ST. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)