Camat Bara, Dewa Gau.

PALOPO- Spekulasi pergantian Lurah Rampoang, Amri Satti, mulai terjawab. Camat Bara, Dewa Gau, menyebut Amri Satti diganti sebagai Lurah Rampong atas permintaan dirinya sendiri.

"Kalau tidak salah, saat menghadap ke saya dia (Amri Satti, red) sudah tiga kaliminta untuk diganti selaku Lurah Rampoang dengan alasan kurang sehat dan ingin fokus berobat, bahkan yang bersangkutan juga pernah menyampaikan permintaan serupa kepada bapak Walikota Palopo," kata Dewa Gau, Rabu (29/3/2023). 

Sesudah menghadap Walikota, lanjut Dewa Gau, kinerja Amri Satti terus menurun hingga atas penilaian pimpinan ia akhirnya diganti dari jabatan Lurah Rampoang. 

Terpisah, Plt Kadis Kominfo Palopo, Wahyuddin SAN, membenarkan bahwa Amri Satti memang pernah menemui Walikota pada sebuah acara keagamaan di salah-satu gereja di Rampoang beberapa waktu lalu, di situ ia meminta agar diganti dari jabatannya karena sakit dan hendak berobat. "Saya menyaksikan langsung pada waktu itu saudara Amri Satti memohon di hadapan Walikota agar dirinya diberhentikan selaku Lurah Rampoang," tukas mantan Kabag Prokompim itu. (RLS)

Giat "Patroli Baksos" Polres Luwu.

BELOPA- Luar biasa gerakan peduli kemanusiaan yang dibuat jajaran Polres Luwu, pasalnya kegiatan patroli bakti sosial (Baksos) yang diprogramkan Kapolres Luwu, AKBP Arisandi SH SIk MSi, di bulan suci Ramadhan 1444 H sangat efektif membantu warga. 

Mereka yang terciduk "patroli baksos" akan mendapat bingkisan "Bantuan Kemanusiaan untuk Negeri" berupa kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). 

"Di Bulan Puasa tingkat kebutuhan masyarakat sangat tinggi, imbas kenaikan harga juga mempengaruhi daya beli warga, makanya kita adakan patroli baksos dengan sasaran membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat," tegas Kapolres AKBP Arisandi dalam siaran persnya, Rabu (29/3/2023).

Pada aktivitas "Patroli Baksos" yang berlangsung Selasa, 28 Maret 2023 kemarin, Kapolres didampingi Kabag Ops, AKP Ahmad S.Sos, Kasat Intel, IPTU Erwin Amran S.Sos MH, dan Kanit Regident, IPTU Malkadri SH MM. (TOM)

Agenda rapat Monev antara Komisi I DPRD Palopo dengan jajaran Satpol-PP.

PALOPO- Untuk mengukur kinerja dan serapan anggaran di OPD, Komisi I DPRD Palopo, Selasa (28/3/2023), menggelar rapat kerja monitoring dan evaluasi (Monev), kali ini dengan Satpol-PP. 

Ketua Komisi I, Aris Munandar SH, saat memimpin rapat Monev mengingatkan supaya serapan anggaran yang dikelola Satpol-PP senilai Rp6,3 miliar tepat guna dan tepat sasaran. 

Legislator Partai Hanura ini, mengharapkan Satpol-PP lebih intensif menegakkan Perda No: 10 tahun 2014 terkait ketentraman dan ketertiban umum serta mendorong Satpol-PP berkoordinasi Dinsos perihal penertiban anak jalanan (Anjal) serta geladangan-pengemis (gepeng) di bulan suci Ramadhan 1444 H. "Masalah anjal dan gepeng sekiranya perlu segera ditertibkan, Satpol-PP kami minta melakukan koordinasi dengan Dinsos," imbuh Aris Munandar.

Rapat Monev itu juga diikuti anggota DPRD lainnya seperti Robert Arelius Rante, Muh Mahdi, Angga Bantu, Baharman Supri, Hj Megawati, Nureny SE, dan Christin Lupita L Dengen. Hadir dari instansi terkait, Kepala Satpol-PP Palopo, Andi Farid Baso Rachim, beserta sekretarisnya, Adi Saiful, dan kepala-kepala bagian lingkup Satpol-PP. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

 

Walikota Palopo, HM Judas Amir (kiri) saat Safari Ramadhan di Kelurahan Pontap.

PALOPO- Didampingi Camat Wara Timur, Drs Ruslan MSi, Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir MH, Senin (27/3/2023) malam tadi, hadir di Masjid Nur Ilahi Kelurahan Pontap, untuk menunaikan Salat Isya dilanjutkan Salat Tarawih berjamaah di malam keenam bulan suci Ramadhan 1444 H.

Saat naik ke atas mimbar membawakan sambutan, Walikota memberi apresiasi kepada jemaah yang begitu bersemangat memakmurkan Masjid. Orang nomor satu di Palopo itu, juga menyampaikan beberapa program yang belum terlaksana yaitu Pasar Apung. Tahun depan, Pemkot tetap akan ajukan anggaran ke pusat sehingga Pasar Terapung bisa terbangun. 

"Sebagai kepala daerah, saya tidak pernah melupakan kewajiban membuat warga Palopo mendapat penghidupan yang layak dengan meningkatkan sektor perekonomian, itu dibuktikan inflasi di Palopo sangat rendah, hal tersebut menggambarkan perekonomian warga berjalan stabil," tutur HM Judas. 

Lanjut dipaparkan, Pemkot terus berupaya agar masyarakat juga memiliki pekerjaan dengan membuka lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran. "Saat ini, aktivitas perekonomian di Lapangan Pancasila telah dibuka pasca Covid-19, kita juga membangun Sirkuit Ratona di Songka dan Menara Payung di eks gedung Luwu Plaza, agar nantinya usaha baru tumbuh dan berkembang," kuncinya. (RLS/TOM)

 

Rombongan Imigrasi Palopo saat melaksanakan studi tiru di Semarang.

SEMARANG- Dalam rangka meningkatkan kualitas inovasi pelayanan, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo, Senin (27/3/2023), menggelar studi tiru di Kanim Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

Kepala Imigrasi Palopo, Rachmad Ardiyanto, yang memimpin kunjungan studi tiru mengharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang lebih maksimal di lingkup Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo.

"Kita memilih Imigrasi Semarang karena mereka telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui beragam inovasinya," papar Rachmad Ardiyanto didampingi Perwakilan Pejabat Struktural serta JFT dan JFU Kanim Palopo. 

Di lokasi, rombongan Imigrasi Palopo disambut hangat Kepala Kantor Imigrasi Semarang, Guntur Sahat Hamonangan, beserta jajarannya. (RLS/ABK) 

Kapolres Palopo, AKBP Safi'i Nafsikin, memimpin konferensi pers terkait pengungkapan sejumlah kasus penipuan di Kota Palopo.

PALOPO- Dalam 'press release' yang dikeluarkan, Senin (27/3/2023), Kapolres Palopo, AKBP Safi'i Nafsikin SH SIk MH, mengungkapkan, pihaknya berhasil mengungkap sejumlah kasus penipuan dengan berbagai modus yan terjadi di Kota Palopo. 

"Kasus yang berhasil ditangani, mulai dari penipuan berkedok marketing perumahan, penipuan berkedok arisan online dan investasi bodong, serta kasus penipuan sobis," terang AKBP Safi'i Nafsikin seraya meminta Kasat Reskrim menjelaskan secara detail penangkapan pelaku kasus penipuan itu. 

Sementara, Kasat Reskrim Polres Palopo, IPTU Alvin Aji Kurniawan, memaparkan DPO yang telah diciduk yakni, AB, pelaku kasus penipuan berkedok marketing perumahan. Selama buron, AB berpindah-pindah tempat mulai dari Ternate hingga Jakarta. "Ia kami tangkap di Jakarta, selanjutnya AB dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan," jelas IPTU Alvin Aji. 

Penangkapan berikutnya, EW dan HM, keduanya DPO kasus penipuan arisan online dan investasi bodong yang sempat viral di media sosial. Untuk kedua pelaku ini, dikenakan pasal 456 (j) pasal 28 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Juga ada inisial E, di mana korbannya mencapai ratusan orang. Kasus tersebut, dalam pengembangan di tingkat penyidik," kuncinya. 

Setelah konferensi pers, Kapolres didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Palopo, menggelar bagi-bagi takjil kepada warga yang berpuasa. 

Giat tersebut, berlangsung di depan Mako Polres Palopo pada sore harinya. Sejumlah warga yang melintas, mendapat bingkisan berisi takjil untuk keperluan berbuka puasa. (ARSYAD/TOM)

Penandatanganan surat keputusan bersama penetapan Perda Hari Jadi Kota Palopo.

PALOPO- Sidang paripurna ke-19 masa persidangan ke-2 tahun sidang 2022/2023 yang dipimpin Ketua DPRD, Dr Hj Nurhaenih S.Kep M.Kes, Senin (27/3/2023), telah menetapkan Ranperda Hari Jadi Kota Palopo tahun 2023 menjadi Perda. 

Pengesahan itu, dihadiri Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir MH, beserta jajarannya. Dalam sambutannya, Walikota sangat berterimakasih kepada DPRD yang telah mengesahkan Perda Hari Jadi Palopo. "Alhamdulillah, satu lagi tugas DPRD selesai. Kita sudah punya Perda tentang Hari Jadi kota," terang HM Judas.

Sementara, jurubicara Pansus I DPRD, Drs Baharman Supri MM, menyampaikan bahwa ranperda ini telah melalui pendalaman materi melibatkan perangkat daerah lingkup Pemkot Palopo dan tokoh masyarakat. 

"Sebelum ditetapkan menjadi Perda, Ranperda Hari Jadi Palopo juga telah dikonsultasikan melalui studi banding ke beberapa instansi guna mendapat tambahan referensi. Ranperda inisiatif DPRD itu, disusun berdasarkan UU No: 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan," tandas politisi senior Partai Golkar ini. (RLS/MUDZAKKAR DJABAL TIRA)