Pj Walikota dan Ketua DPRD Palopo menandatangani surat keputusan bersama penarikan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

PALOPO- Setelah dilakukan pendalaman materi satu Ranperda hak inisiatif DPRD Kota Palopo batal dibahas untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Ranperda yang ditarik dari pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Palopo itu yakni Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat. 

Surat keputusan bersama penarikan kembali Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat tersebut ditandatangani Pj Walikota Palopo, Asrul Sani SH MSi, dan Ketua DPRD, Dr Hj Nurhaenih S.Kep M.Kes dalam rapat paripurna ke-16 masa persidangan ke-2 tahun sidang 2023/2024, Kamis (4/4/2024) kemarin.

Ketua Bapemperda Palopo, Bogi Harto, menjelaskan Ranperda inisiatif DPRD ini diusulkan pada 2022 lalu, pihaknya telah melakukan pendalaman materi bersama tokoh-tokoh masyarakat termasuk melakukan konsultasi ke sejumlah instansi guna mendapatkan gambaran yang komprehensif seperti ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, saat pembahasan di tingkat Pansus 2 terdapat kendala yang perlu disinkronisasi ulang dengan beberapa stakeholder terkait, dan setelah itu disimpulkan Ranperda tersebut ditarik kembali dari Prolegda Palopo.

Pj Walikota, Asrul Sani, menguraikan dihentikannya pembahasan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dikarenakan payung hukum atau undang-undang yang menjadi acuan dari Ranperda ini masih berproses di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan sampai saat ini UU tersebut belum ditetapkan. Di sisi lain, dalam Ranperda iri belum termuat mengenai nama masyarakat adat secara menyeluruh di Palopo. "Belum ada kepala adat, luas wilayah adat yang ditandai dengan peta wilayah, serta belum ada pranata adat, maupun kewajiban dari masyarakat adat sendiri," pungkas Asrul Sani. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Pj Walikota hadiri penyerahan bantuan paket berbagi bahagia Baznas.

PALOPO- Disaksikan Pj Walikota Palopo, Asrul Sani SH MSi, Pemkot dan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, Kamis (4/4/2024), menyalurkan 1.192 bantuan paket program berbagi bahagia.

Ketua Baznas Palopo, As'ad Syam, menjelaskan program berbagi bahagia membangkitkan kembali nilai dasar karakter Luwu, Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, untuk saling bantu membantu. 

"Kegiatan ini menyasar pekerja kebersihan dan tenaga pelayanan dasar di tiap OPD, di sini kita bagikan 1.659 paket, selebihnya dibagikan di kantor Baznas, ada sekitar 95 penyandang disabilitas juga membutuhkan paket beserta 300-an penerima lainnya," kata As'ad Syam. 

Pj Walikota, Asrul Sani, berterimakasih kepada Baznas atas tersalurkannya bantuan itu, ini bagian dari pertanggungjawaban Baznas kepada masyarakat Palopo, karena zakat, infaq dan sedekah juga berasal dari masyarakat sendiri. "Harta yang kita miliki akan menjadi berkah dengan berbagi membantu orang lain apalagi dalam suasana jelang perayaan Idul Fitri 1445 H/2024 M," terangnya. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Penyerahan bantuan korban banjir di Kelurahan Amassangan, Kota Palopo.

PALOPO- Sejumlah warga yang terdampak banjir di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, mendapat pasokan bantuan dari Balai Sentra Wirajaya Kemensos-RI, Senin (1/4/2024).

Syamsu Rijal, selaku perwakilan Balai Sentra Wirajaya menyebut pihaknya menyalurkan bantuan program perlindungan sosial untuk korban bencana alam. 

Jenis bantuan yang diserahkan seperti, makanan anak 800 paket, 122 lembar selimut, 195 selendang bayi, kids ware 42 paket, dan 20 lembar kasur. "Bantuan logistik Kemensos RI ini mudah-mudahan dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana alam," harapnya.

Kabid Linjamsos Dinas Sosial Palopo, Andi Irfandi Yusuf, menerangkan saat kejadian banjir ada beberapa wilayah di Palopo yang terendam banjir, hanya saja data warga dari Kelurahan Amassangan ini cepat masuk sehingga penyaluran bantuan ke wilayah itu dapat segera dibagikan, Insya Allah daerah lain yang ikut terdampak segera menerima bantuan serupa. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Pemkot Palopo sambut kunjungan wisatawan mancanegara via Pelabuhan Tanjung Ringgit.

PALOPO- Rombongan turis penumpang kapal pesiar, berkunjung ke Kota Palopo, Minggu (31/3/2024), kedatangan wisatawan mancanegara ini, disambut Sekda Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi, beserta warga di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo.

Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Palopo, Ade Chandra, menerangkan ke-132 turis ini berasal dari berbagai negara, mulai dari Australia, Belanda, Irlandia, Inggris, dan beberapa negara Eropa. Saat tiba mereka disambut tari Pangaru' dan dikawal menuju Istana Kedatuan Luwu.

"Kita kedatangan wisatawan yang tergabung dalam satu kapal pesiar (Cruise), setelah ini masih ada lagi kunjungan serupa pada 25 dan 26 April 2024 mendatang, kita harapkan dunia pariwisata di Palopo semakin maju dan terkenal," harap Ade Chandra.

Selaku tuan rumah, lanjut Ade Chandra, Palopo berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para wisatawan mancanegara ini. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Rapat paripurna penyerahan LKPj Walikota Palopo TA 2023.

PALOPO- Pada rapat paripurna, Jumat (29/3/2024), DPRD Kota Palopo resmi menerima dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun Anggaran (TA) 2023. 

Paripurna ke-15 masa persidangan kedua 2023-2024 ini, dipimpin Ketua DPRD Palopo, Dr Hj Nurhaenih S.Kep M.Kes, dan dihadiri Pj Walikota Palopo, Asrul Sani SH MSi dan jajarannya, serta 15 anggota dewan. Menurut Nurhaenih, LKPj ini diserahkan Pemkot Palopo secara tepat waktu.

"Berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019 pasal 19 ayat (1) tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, kepada daerah wajib menyampaikan LKPj kepada DPRD pada rapat paripurna yang digelar sekali dalam setahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir," ungkap Nurhaenih. 

Dalam sambutannya, Pj Walikota, Asrul Sani, menjelaskan dokumen LKPj yang diserahkan tersebut berlangsung pada masa transisi dari pemerintahan mantan Walikota, Drs HM Judas Amir MH, dan mantan Wakil Walikota, Dr Ir H Rahmat Masri Bandaso MSi, kepada dirinya selaku Pj Walikota.

Secara subtantif dokumen LKPj itu berisi informasi umum perkembangan kondisi wilayah, ekonomi, sosial dan kependudukan serta keterangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan masyarakat selama 2023. Melalui LKPj, dapat dimonitor kemajuan atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan pilihan, penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

"LKPj 2023 kita susun berdasarkan perencanaan daerah yang meliputi RPJMD 2018-2023, Pemkot Palopo berikhtiar pemantapan kesejahteraan masyarakat, perekonomian daerah, dan kualitas pelayanan sebagai tema pembangunan 2023," kunci Asrul Sani. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Warga Palopo memadati pelaksanaan GPM.

PALOPO- Dua kecamatan di Kota Palopo, Bara dan Telluwanua menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diinisiasi Dinas Perdagangan, Kamis (28/3/2024), kegiatan ini langsung dikerubuti warga.

Akidah, warga Telluwanua menyambut gembira GPM ini, melalui GPM dirinya bisa memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga normal, meskipun mereka harus antre dan berdesak-desakan.

Kabid Perdagangan Disdag Palopo, Andi Nurul Amin S.Sos, membeberkan pihaknya melaksanakan GPM di 9 kecamatan se Palopo dengan tujuan memudahkan warga memperoleh bahan kebutuhan pokok serta antisipasi terjadinya lonjakan harga.

"Biasanya di bulan Ramadan dan jelang hari raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok kerap melonjak, dan GPM ini sebagai upaya kita membendung kenaikan harga yang pada akhirnya menyulitkan warga," pungkas Andi Nurul. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

GPM di Kota Palopo.

PALOPO- Mendekati perayaan Idul Fitri 1445 H/2024 M, Pemkot Palopo semakin gencar menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menekan laju inflasi. 

Sejak tanggal 24 hingga 28 Maret 2024, GPM ini akan berlangsung di 9 kecamatan. Kepala Dinas Perdagangan Palopo, Hj Nurlaeli SPt MP, menjelaskan GPM diadakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan mengendalikan harga komoditas yang mengalami lonjakan. 

"Inilah yang terus kita lakukan, GPM diharapkan dapat menstabilkan harga di pasaran, dan stok pangan masyarakat tercukupi," jelasnya, Rabu (27/3/2024).

GPM sudah digelar di Lapangan Gaspa (24 Maret 2024), kantor Camat Waru (25 Maret 2024), kantor Camat Wara Barat (25 Maret 2024), Pasar Mungkajang (26 Maret 2024), kantor Camat Sendana (26 Maret 2024), kantor Camat Wara Timur (27 Maret 2024), Pasar Hoby Songka (27 Maret 2024), dan untuk Kamis, 28 Maret 2024, di halaman Kejaksaan Negeri Palopo, Lapangan Telluwanua, dan kantor Camat Bara. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Pj Walikota Palopo, Asrul Sani, saat meninjau titik banjir di Kota Palopo.

PALOPO- Pagi harinya, Rabu (27/3/2024), Pj Walikota Palopo, Asrul Sani SH MSi, meninjau kawasan yang terdampak banjir, Selasa malam, 26 Maret 2024. 

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Palopo, H Burhan Nurdin, menyampaikan saat ini pihaknya sedang melakukan penanggulan dengan menguras di sekitar rumah warga yang terdampak.

"Penyebab banjir disebabkan tingginya intensitas hujan hingga membuat kapasitas  drainase tidak mampu menampung volume debit air yang cukup besar mengalir ke pemukiman warga tidak mampu," jelas Burhan Nurdin.

Usai kejadian, Pj Walikota menginstruksikan instansi terkait melakukan penanganan darurat terhadap warga yang terdampak genangan banjir. BPBD dan Dinas PUPR diminta mengambil langkah antisipasi di titik banjir. Langkah preventif itu, dilakukan dengan berkoordinasi Camat dan Lurah. Tahun ini, di 2024 Pemkot Palopo mengalokasikan anggaran Rp30 miliar untuk penanganan banjir. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)