 |
| Kapolda Sulsel, Irjen Pol Awak Chairuddin. |
Pergantian ini terjadi di tengah tantangan penegakan hukum di Sulsel, khususnya praktik mafia BBM bersubsidi yang melibatkan transportir ilegal dan penyaluran ke sektor tambang. Dalam beberapa bulan terakhir, Polda Sulsel telah mengungkap sejumlah kasus penimbunan dan penyalahgunaan BBM. Salah satunya pada September 2026, polisi menetapkan 17 tersangka dengan barang bukti 18.905 liter BBM (12.542 liter biosolar dan 6.363 liter pertalite), disertai sitaan truk tangki, jeriken, drum, barcode, dan kendaraan modifikasi.
Praktik pelangsiran BBM ilegal masih terus berlangsung. Aktivitas pelangsir saat memindahkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar terekam kamera drone di kawasan Padang Sappa, Lorong 9, dekat SPBU Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulsel. Berdasarkan rekaman yang diterima, aktivitas tersebut terlihat pada Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 16.00 Wita dan kembali terekam pada Jumat (2/10/2026) sekitar pukul 16.30 Wita. Menurut keterangan sumber, aktivitas pemindahan solar tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari.
Selain itu, praktik sejenis juga terpantau di sekitar SPBU Bonepute. Di depan SPBU Sawerigading, Pertalite bahkan dijual secara eceran dengan harga Rp15.000 per botol.
Sebelumnya, jajaran Polda Sulsel juga membongkar jaringan lintas provinsi yang melibatkan kapal tanker dan truk pengangkut. Barang bukti yang disita mencapai ratusan ribu liter solar subsidi yang diduga disalurkan ke wilayah lain, termasuk kawasan industri dan tambang di Sulawesi Tengah seperti Morowali. Modus yang kerap digunakan adalah pengisian BBM subsidi di SPBU menggunakan tangki modifikasi atau jeriken, kemudian dijual kembali dengan harga industri, termasuk untuk mendukung aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah Sulsel seperti Luwu.
Penunjukan Kapolda baru ini sejalan dengan komitmen pimpinan Polri dalam memberantas kejahatan terorganisasi, termasuk praktik beking. Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026, Kapolri Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menekankan bahwa tidak ada alasan yang membenarkan anggota menjadi beking kegiatan ilegal.
“Anggota tidak boleh dipaksa mencapai target dengan cara yang melanggar hukum. Sebaliknya, tidak ada tekanan pekerjaan yang dapat menjadi pembenaran untuk memeras, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi beking kegiatan ilegal, atau menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang,” tegas Suyudi.
Ia juga menyampaikan cita-cita sederhana terkait citra polisi di mata masyarakat. “Cita-cita saya sederhana, ketika seorang anak melihat polisi ia merasa aman bukan takut. Ketika korban datang ke kantor polisi ia menemukan pertolongan bukan kerumitan,” ujarnya. Suyudi menambahkan, “Polri yang kuat bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya.”
Dalam perjalanan kariernya, Awal Chairuddin pernah menjadi ajudan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (Maret 2017–2018/2019). Pada 21 Desember 2018 ia memperoleh pangkat Brigadir Jenderal Polisi dan menjabat Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri. Sebelum dilantik sebagai Kapolda Sulsel, ia menjabat Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian Utama Tingkat I di Divisi Hukum Polri.
Irjen Pol. Awal Chairuddin lahir di Makassar, 3 Desember 1971. Ia lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 angkatan Batalyon Tunggal Panaluan, menyandang gelar Doktor Ilmu Administrasi Publik, dan saat ini juga menjabat Ketua Ikatan Alumni (IKA) Akpol 1994. (MDT)
Posting Komentar untuk "Irjen Awal Chairuddin Resmi Kapolda Sulsel, Dihadapkan Mafia BBM dan Beking"