Bupati Lutra Ulas Strategi Mitigasi Bencana dan Ketahanan Pangan di Hadapan BNPB

Bupati Lutra, Andi Abdullah Rahim, menghadiri undangan BNPB.

BEKASI- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara khusus mengundang Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, untuk menjadi narasumber dalam Rapat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Risiko Bencana.

Rapat yang dilaksanakan Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana ini berlangsung di Grand Travello, Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/7/2026). Rapat ini untuk menindaklanjuti hasil pemantauan risiko bencana di Luwu Utara yang dilakukan beberapa waktu yang lalu.

Dalam forum tersebut, Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, memaparkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) yang “mengawinkan” dua isu krusial nan strategis, yaitu Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Penguatan Ketahanan Pangan.

Di hadapan para pemangku kepentingan yang hadir, Bupati Andi Rahim menegaskan pentingnya penanganan bencana yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu terobosan yang diusulkan adalah pemanfaatan sempadan sungai sebagai benteng alami, sekaligus sumber pangan.

“Kami berharap di sepanjang tanggul sungai, ada sekitar 3.000 hektar lahan sempadan yang dapat ditanami vegetasi produktif,” ucap Bupati. Menurutnya, tanaman seperti kelapa, aren, sagu, serta nipa, tidak hanya berfungsi memperkuat struktur tanggul, tetapi juga memiliki nilai ekonomis tinggi bagi masyarakat.

Strategi mitigasi bencana yang disampaikan Bupati ini diharapkan mampu menahan laju erosi dan luapan air sungai, sekaligus mendongkrak komoditas pangan lokal yang menjadi pilar ekonomi warga di daerah berjuluk Bumi La Maranginang tersebut.

Selain membahas tentang vegetasi tanggul, pertemuan ini ditargetkan mampu merumuskan isu-isu strategis untuk melahirkan Masterplan Pengelolaan Banjir di Kabupaten Luwu Utara. Bupati Andi Rahim menekankan bahwa penyelesaian masalah banjir tidak bisa dilakukan secara parsial.

Perlu ada pembagian kewenangan yang jelas dan terukur di setiap lini pemerintahan, mulai dari pemerintahan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga ke pusat.

Masterplan ini akan memuat klaster penanganan yang terbagi tiga tahap, yaitu jangka pendek yang fokus pada tanggap darurat dan perbaikan infrastruktur kritis, jangka menengah fokus pada normalisasi sungai dan penguatan vegetasi sempadan, serta jangka panjang yang berfokus pada pembangunan infrastruktur pengendali banjir skala besar yang masuk skala prioritas nasional.

Bobot dari pertemuan ini terlihat dari hadirnya berbagai kementerian dan kelembagaan terkait. Selain dari Pemda Luwu Utara dan BNPB-RI selaku penyelenggara, rapat ini juga dihadiri oleh Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, BMKG, BPBD Sulsel, BPBD Luwu Utara, dan Dinas Pertanian Luwu Utara.

Melalui kolaborasi multi-sektor ini, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan tak hanya menjadi dokumen di atas kertas saja, tetapi juga menjadi panduan taktis yang segera dieksekusi demi melindungi masyarakat Luwu Utara dari ancaman bencana banjir di masa depan. (LHR)