 |
| Ketua LMND Sulsel Adri Fadli saat menyerahkan tuntutan ke DPRD Sulsel. |
MAKASSAR- Ratusan massa Koalisi Rakyat Sulsel turun ke jalan mengecam keras kebijakan pemerintah yang dianggap terus mendorong komersialisasi pendidikan dan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, serta sensitivitas geopolitik nasional. Aksi demonstrasi digelar di dua titik, Rabu kemarin (6/5/2026), yakni di depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan dan Kantor Gubernur Sulsel.
Koalisi yang menggabungkan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan GASMATOR ini menyampaikan 13 tuntutan tegas dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Mereka menilai pemerintah pusat dan daerah gagal melindungi hak rakyat atas pendidikan yang murah dan merata sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945.
Tuntutan Utama
Berikut 13 tuntutan Koalisi Rakyat Sulsel:
1. Hentikan komersialisasi pendidikan.
2. Tingkatkan kualitas dan kesejahteraan guru.
3. Wujudkan pendidikan gratis dan merata.
4. HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).
5. Revisi RUU Ketenagakerjaan.
6. Mitigasi ancaman PHK massal.
7. Reformasi pajak berkeadilan.
8. Sahkan RUU Perampasan Aset.
9. Tolak kebijakan pangan yang elitis.
10. Cabut semua izin tambang geothermal yang diberikan kepada PT Ormat Geothermal Indonesia — perusahaan afiliasi Israel — serta tinjau ulang proyek geothermal di Toraja dan Luwu Utara.
11. Pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
12. Copot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
13. Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis.
Jenderal Lapangan aksi Koalisi Rakyat Sulsel, Nur Alif, membacakan pernyataan sikap tersebut dengan tegas. Rey bertindak sebagai Wakil Juru Bicara.
“Kami menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa dan rakyat Sulsel untuk merapatkan barisan. Hanya dengan persatuan kita bisa meruntuhkan tembok ketidakadilan,” tegas Nur Alif.
Koalisi menyoroti proyek geothermal yang diberikan kepada PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai salah satu contoh kebijakan yang dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat lokal, berpotensi merusak lingkungan, serta bertentangan dengan sikap Indonesia yang konsisten mendukung Palestina. Perusahaan ini merupakan anak usaha Ormat Technologies yang memiliki akar kuat di Israel.
Koalisi menyatakan aksi akan terus berlanjut dengan eskalasi massa yang lebih besar jika seluruh tuntutan tidak digubris oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam waktu dekat. Aksi berlangsung damai dan diakhiri dengan penyerahan tuntutan tertulis. (MUBARAK DJABAL TIRA)
Posting Komentar untuk "Koalisi Rakyat Sulsel Tuntut Cabut Izin Geothermal Ormat Afiliasi Israel"