OPINI! Menakar Dinding Pemisah: Individu atau Institusi?

 

Oleh: Adri Fadli

(Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan)

DALAM setiap riuh rendah kekerasan yang melibatkan aparat atau figur yang melekat pada struktur kekuasaan, kita sering kali disuguhi narasi penenang yang serupa: "Ini adalah tindakan oknum, murni urusan pribadi." Pernyataan akademisi terkait aksi penyerangan terhadap Andrie Yunus baru-baru ini pun setali tiga uang. Sebuah upaya simplifikasi yang mencoba melokalisir api agar tidak membakar gedung institusi di belakangnya.

Namun, benarkah garis demarkasi antara 'individu' dan 'institusi' itu bisa ditarik begitu tegas seolah memisahkan air dengan minyak?

Secara hukum, argumen bahwa tindakan tersebut bersifat personal memang memiliki pijakan dalam asas legalitas, siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Namun, kacamata hukum tidak boleh rabun jauh. Kita harus melihat apakah tindakan tersebut lahir dari relasi kuasa yang timpang atau penyalahgunaan atribut yang melekat. Jika kekerasan dilakukan karena akses atau posisi yang dimiliki dalam sebuah struktur, maka melokalisirnya sebagai sekadar 'khilaf personal' adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab manajerial dan pengawasan internal.

Momentum pengunduran diri Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) baru-baru ini menjadi tamparan keras sekaligus konfirmasi atas kegagalan narasi 'oknum' tersebut. Mundurnya pucuk pimpinan sebagai buntut dari keterlibatan anggotanya dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus membuktikan satu hal: beban moral dan kegagalan sistemik tidak bisa hanya dipikul oleh prajurit di lapangan. Ketika sebuah institusi intelijen yang seharusnya menjadi mata dan telinga negara justru digunakan untuk membungkam kritik, maka itu bukan lagi urusan pribadi, melainkan krisis kepercayaan institusional.

Dari perspektif politik, diksi 'murni tindakan individu' adalah perisai politik yang usang. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, pernyataan semacam itu justru terbaca sebagai strategi defensif untuk menjaga citra (image building) ketimbang komitmen untuk berbenah. Politik kita hari ini terlalu sering bermain di wilayah permukaan, sibuk memoles fasad sementara fondasinya keropos oleh kultur kekerasan yang dibiarkan.

Lebih jauh, dalam sosiologi kekuasaan, tidak ada tindakan individu yang lahir dari ruang hampa. Ada habitus yang membentuknya. Jika sebuah institusi tidak memiliki mekanisme hukuman yang progresif terhadap arogansi, maka 'individu-individu' di dalamnya akan merasa mendapat pembenaran implisit untuk bertindak represif. Di sinilah letak bahayanya, ketika kekerasan individu dianggap lumrah, ia perlahan mengkristal menjadi budaya organisasi.

Dalam aspek komunikasi publik, pernyataan yang terlalu cepat menyimpulkan bahwa ini 'bukan masalah institusi' adalah sebuah blunder komunikasi. Alih-alih meredam amarah, ia justru menciptakan jurang skeptisisme yang lebih dalam. Publik hari ini sudah cerdas; mereka tidak hanya melihat siapa yang memukul, tapi juga bertanya, mengapa dia berani memukul? Dan apa yang dilakukan lembaganya untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi?

Kita tidak butuh pembelaan yang bersifat apologetik. Yang dibutuhkan adalah keberanian institusional untuk mengakui bahwa setiap 'oknum' adalah cerminan dari kegagalan sistem pengawasan di dalamnya. Menutup mata dengan dalih 'urusan pribadi' hanya akan memperpanjang daftar panjang impunitas di negeri ini.

Jangan sampai, demi menyelamatkan wajah institusi, kita justru mengorbankan rasa keadilan masyarakat. Sebab, pada akhirnya, legitimasi sebuah lembaga tidak dibangun dari narasi-narasi pembelaan di media, melainkan dari sejauh mana mereka mampu menindak tegas setiap penyimpangan tanpa berlindung di balik kata 'individu'. (****)

Berbagi :