Kota Palopo kini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan reputasi historisnya sebagai peraih supremasi kebersihan Adipura atau terjebak dalam stigma kota yang terkepung limbah. Lonjakan volume sampah hingga 50 ton per hari di atas rata-rata normal pasca-Lebaran tidak hanya menyumbat drainase dan memicu bau tak sedap, tetapi juga menyingkap kerentanan sistem tata kelola dari hulu hingga hilir.PALOPO- Kondisi penumpukan sampah di sejumlah titik strategis kota dalam beberapa pekan terakhir mulai mengganggu estetika dan kenyamanan warga. Keluhan yang viral di media sosial dengan tagar "Palopo Bau" menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo untuk segera merombak strategi penanganan sampah yang selama ini dinilai masih bersifat reaktif.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Lagaligo, Bayu Purnomo, menilai penanganan sampah saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dan kolaboratif. Ia mengingatkan bahwa legitimasi Adipura yang berkali-kali diraih Palopo di masa lalu seharusnya menjadi standar baku, bukan sekadar memori.
"Harapan kita, Pemkot harus lebih sistematis dalam penanganan sampah mulai dari hulu hingga ke hilir. Kita sadar bahwa persoalan sampah tidak semata dititikberatkan ke pemerintah, tetapi pemerintah harus menjadi penggerak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), mulai dari tingkat rumah tangga hingga RT/RW," ujar Bayu, Senin (23/3/2026).
Menurut Bayu, pemerintah saat ini tinggal mengadopsi kembali metodologi penanganan sampah dari periode sebelumnya yang telah terbukti efektif membawa Palopo meraih penghargaan tertinggi di bidang kebersihan tersebut.
Optimalisasi Retribusi
Di sisi lain, tantangan infrastruktur dan pembiayaan menjadi ganjalan utama. Data menunjukkan adanya defisit kapasitas angkut armada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLH-Pertanahan) yang hanya mampu menangani sekitar 60 ton dari total timbulan sampah harian yang mencapai 90-100 ton.
Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil, SE, M.Si, menyuarakan keprihatinannya atas kurangnya prioritas terhadap isu kebersihan pasca-libur besar. Ia mendorong adanya reorientasi anggaran melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah.
"Retribusi sampah harus dikelola transparan dan optimal. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk penambahan armada pengangkut, peningkatan operasional DLH-Pertanahan, serta infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih memadai. Ini solusi jangka panjang agar masalah tidak berulang setiap momen besar," tegas Alfri.
Respons Cepat dan Edukasi
Menanggapi kritik tersebut, Kepala DLH-Pertanahan Kota Palopo, Drs. Rachmad, M.Si, menyatakan pihaknya telah memaksimalkan seluruh armada yang tersedia, termasuk meminjam unit tambahan dari pemerintah kelurahan secara bergilir. Rachmad, yang membawa pendekatan respons cepat dari latar belakangnya di Dinas Pemadam Kebakaran, mengakui adanya tekanan volume sampah yang luar biasa.
"Kami langsung bergerak dan berkoordinasi dengan kelurahan untuk menjangkau titik sulit. Namun, pengangkutan hanya satu bagian dari solusi. Edukasi masyarakat tetap kunci. Tanpa kesadaran memilah sampah dari sumber dan menghindari pembuangan liar, masalah ini akan terus berulang," jelas Rachmad.
Pemkot Palopo kini didesak kembali menggalakkan gerakan 'Setiap Langkah Tak Ada Sampah' melalui sosialisasi pemilahan sampah organik dan anorganik di sekolah-sekolah serta pemukiman padat. Langkah ini dilakukan guna mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mancani yang kian mendekati ambang batas kapasitas.
Keberhasilan Palopo keluar dari krisis sampah kini bergantung pada seberapa kuat sinergi antara ketegasan regulasi pemerintah, optimalisasi anggaran, dan kembalinya kesadaran kolektif warga untuk menjaga martabat kota mereka sebagai Kota Adipura.
Pada akhirnya, piala Adipura yang berderet di etalase birokrasi hanyalah benda mati jika napas kota masih sesak oleh bau limbah. Kota ini butuh keberanian untuk membedah sistem retribusi, meremajakan armada yang renta, dan yang terpenting; memulihkan kembali kontrak sosial antara warga dan lingkungannya. Sebelum senja benar-benar menutup wajah kota, Palopo harus memilih,
kembali bersolek sebagai kota juara, atau membiarkan marwahnya terkubur di tumpukan sampahnya sendiri. (****)
Posting Komentar untuk "Kala Kota Adipura Tercekik Sampah Sendiri"