PALOPO- Sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, KPK menggelar rapat koordinasi (rakor) pengadaan barang dan jasa (PBJ) se Sulawesi Selatan TA 2021, Rabu (17/3/2021). Rakor ini, dihadiri Inspektur Inspektorat Palopo, H Asir Mangopo, didampingi Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Palopo.
Acara itu dibuka Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya Andi Sudirman Sulaiman menyatakan Pemprov Sulsel akan meningkatkan koordinasi dengan KPK di bidang penindakan dan pencegahannl serta meminta pengarahan dan membangun sinergitas bersama KPK.
Ketua Tim Satgas Korsupgah Wilayah IV KPK-RI, Niken Ariati, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa masuk area intervensi utama KPK. Ada tiga capaian MCP terkait PBJ yang masih rendah, yaitu audit kepatuhan, tindak lanjut hasil audit kepatuhan, dan audit IT PBJ.
Niken meminta Pemda agar mengupdate data tentang total nilai dan paket PBJ 2021, yakni 10 paket PBJ prioritas, ketersediaan SDM UKPBJ (Pokja, LPSE, advokasi), rencana review HPS dan Probity, Audit (tim, lingkup, dan waktu), dan Progres hasil tindaklanjut LHA kepatuhan PBJ Inspektorat 2020.
Kepala BPKP Sulsel, H Arman Sahri R Harahap, dalam rakor tersebut juga ikut memaparkan tentang pengawasan intern PBJ sebagai instrumen manajemen risiko pembangunan daerah. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)
Tidak ada komentar: