BERUNJUKRASA! Honorer K2 Palopo Minta Diangkat Jadi PNS Tanpa Syarat

Aksi demo yang digelar FHK2I di gedung DPRD Kota Palopo.

AKSELERASI- Desakan agar pemerintah memprioritaskan honorer Ketegori 2 (K2) dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, disuarakan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kota Palopo, Senin (1/10/2018). Dalam aksi unjuk rasanya ke DPRD Palopo, siang tadi, FHK2I mendesak pemerintah mengangkat honorer K2 menjadi PNS tanpa syarat.

"Kami honorer K2 ikhlas mengabdi melayani rakyat, siang dan malam. Kerja kami nyata, tolong perhatikan nasib dan kesejahteraan kami. Selama ini, honorer K2 ikut berperan di balik kemajuan Palopo," tegas Koordinator Lapangan (Korlap) FHK2I Wilayah Palopo, M Rusyaid, dalam orasinya di gedung DPRD.

FHK2I meminta pemerintah, menghapus penerimaan CPNS formasi umum dan lebih memprioritaskan pengangkatan honorer K2 menjadi abdi negara dan pelayan masyarakat.

"Jasa-jasa yang telah diberikan honorer K2, sudah terbukti dimana mereka telah bekerja tanpa mengenal lelah. Untuk itu, negara harus memperhatikan atau mengutamakan honorer K2 dalam pengangkatan CPNS," tandas Rusyaid menambahkan.

Senada itu, Ketua FHK2I Palopo, Hj Parida menyerukan pemerintah segera merevisi UU No: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Terkait permasalahan honorer K2 itu, FHK2I telah mengantongi surat dukungan yang diteken Ketua DPRD Sulsel, Muh Roem, untuk ditujukan ke Mensesneg, Menpan-RB, dan Komisi II DPRD.

Anggota Komisi 1 DPRD Palopo, Budirani Ratu didampingi legislator lainnya, Bakri Tahir, Misbahuddin, Budiman, dan Abd Jawad Nurdin, menyatakan dukungannya terhadap honorer K2 diangkat menjadi PNS dalam rekrutmen CPNS nanti.

"Tidak ada alasan bagi kami menolak aspirasi tersebut, ini merupakan gerakan serentak dan masif yang berlangsung secara nasional. Kami konsisten dan siap mengawal aspirasi itu," tandas Misbahuddin, anggota DPRD Palopo dari PKB.

Terpisah, Kepala BKPSDM Palopo, H Dahri Saleng, menyampaikan jika BKPSDM hanya menerima dan melaksanakan perintah atau petunjuk teknis dari pusat--, khususnya dalam perekrutan CPNS.

"Fungsi dan tugas kami sebatas melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, baik itu dengan sosialisasi maupun menjalankan aturan. Terkait data honorer, saya kira ini merupakan rahasia negara," jelasnya. (MUHAMMAD ISHARI)