Rapat TAPD, Anggaran Pilwalkot Palopo 2018 Direvisi

Rakor TAPD Pemkot Palopo membahas revisi anggaran Pilwalkot 2018.

AKSELERASI- Sebelum memasuki pencairan dana hibah tahap ke-III Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Palopo 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (18/5/2018), menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Salah-satu materi yang dibahas dalam rakor tersebut, terkait perubahan pos anggaran untuk pilwalkot. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palopo, H Hamzah Jalante, menguraikan terjadinya revisi anggaran dari proposal yang telah diajukan.

"Beberapa item anggaran akan direvisi, dalam perkembangan perencanaan anggaran ini kami susun berdasarkan perbandingan dari beberapa daerah. Seperti Kota Parepare dan Bantaeng misalnya, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 95 ribu Parepare mengelola anggaran pilkada mencapai Rp16 miliar, sementara Bantaeng yang diikuti tiga pasangan calon (paslon) dengan jumlah 357 TPS dan DPT sebanyak 140.535, anggaran pilkadanya Rp18,9 miliar. Sementara, Palopo dengan jumlah DPT mencapai 101 ribu, mengelola anggaran Rp19,4 miliar. Selisih kita dengan Banteng cukup jauh, ini semua yang akan kita jadikan variabel-variabel melakukan perhitungan ulang merevisi anggaran pilwalkot," jelas Hamzah Jalante.

Sekda Palopo, H Jamaluddin Nuhung, menambahkan, pemaparan yang telah diberikan kepala BPKAD tadi, sebagai bentuk kehati-hatian khususnya TAPD agar KPU terhindar dari segala bentuk temuan audit.

Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar, menilai revisi anggaran pilwalkot memang diperlukan. Sebelumnya, timpal dia, Pilwalkot Palopo yang diasumsikan diikuti sembilan paslon, hanya diikuti dua paslon.

"Kami tidak mempermasalahkan revisi tersebut, karena memang dari awal yang direncanakan 9 paslon namun faktanya hanya dua paslon. Sepanjang ada dasarnya, silahkan direvisi," kuncinya. (RLS-TOM)