DPRD Kritik Pembangunan Kantor Lurah Pontap dan Sampoddo

Komisi II DPRD Palopo saat menggelar rapat dengar pendapat terkait proyek kantor lurah yang diduga bermasalah.

AKSELERASI- Kalangan DPRD Kota Palopo, betul-betul menjalankan fungsi pengawasannya dengan
 ketat. Tidak puas dengan hasil kerja rekanan yang menangani tiga proyek pembangunan kantor kelurahan di Palopo, Komisi II, Rabu (16/8/2017), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR, dan pihak rekanan.

Wakil Ketua Komisi II, Bakri Tahir, mempertanyakan kinerja rekanan yang dianggap lemah. "Berdasarkan hasil peninjauan kami terhadap proyek Kantor Lurah Pontap dan Sampoddo, kinerja rekanan mengecewakan," kata Bakri Tahir.

Seperti diketahui, proyek Kantor Lurah Sampoddo menelan anggaran Rp278.138.000 dengan luas 67,5 meter per segi. Sementara Kantor Lurah Pontap, Rp460.435.000 dengan luas 129,2 meter per segi, dan Kantor Lurah Salobulo, Rp278.167.000, dengan luas 67,5 meter per segi.

Hanya saja, sesal Bakri Tahir, seharusnya proyek Kantor Lurah Pontap dibangun dua lantai, namun nyatanya hanya satu lantai yang dikerjakan oleh rekanan. Sedang proyek Kantor Lurah Sampoddo, mestinya menggunakan empat besi kolom, tetapi rekanan cuma memasang tiga besi kolom.

"Bapak ketua DPRD telah menyetujui, pembangunan Kantor Lurah Pontap dua lantai. Tetapi, kok cuma satu lantai yang dikerja? Begitupun proyek Kantor Lurah Sampoddo, kualitasnya meragukan," tutur Bakri Tahir.

Terkait pertanyaan itu, Kadis PUPR Palopo, Anthonius Dengen, menjelaskan pembangunan Kantor Lurah Pontap dikerja satu lantai karena berdasarkan perhitungan konsultan, anggaran Rp460.435.000 tidak cukup untuk dua lantai. Meski satu lantai, tapi volume bangunan diperluas menjadi 129,2 meter per segi.

"Kami akan bertindak tegas terhadap rekanan yang bekerja tidak sesuai juknis dan RAB. Baru-baru ini, sejumlah PPK yang tidak melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, telah dinon-aktifkan," kuncinya. (MZK)