6 Fraksi Setujui Ranperda LKPj APBD Palopo 2016

Walikota Palopo, HM Judas Amir, salam komando bersama Ketua DPRD, Harisal A Latief.

AKSELERASI- Sidang paripurna DPRD Kota Palopo, Selasa (11/7/2017), dalam rangka hasil pembahasan banggar terkait Ranperda LKPj penggunaan APBD Palopo TA 2016, akhirnya berjalan mulus. Hampir seluruh fraksi di DPRD menyetujui pengesahan ranperda tersebut.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Palopo, Harisal A Latief, didampingi Wakil Ketua, Islamuddin S.Sos, dan Sekwan, Amirullah Yuni, berjalan alot. Enam fraksi di DPRD, yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, dan Fraksi Gabungan, menerima ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi perda.

Meski demikian, sejumlah fraksi menyarankan agar Pemkot Palopo lebih aktif lagi membangun koordinasi dengan masyarakat dan stakholder terkait. Ke depan, pemkot juga diharapkan lebih efisien menggunakan anggaran.

Walikota Palopo, HM Judas Amir, berterimakasih atas segala respek dan apresiasi yang diberikan DPRD sebagai mitra terdekat eksekutif. Ia pun berharap, Kota Palopo bisa lebih berkembang dari segala sisi, dan semakin bermartabat. "Saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan di DPRD, sehingga ranperda APBD 2016 ini disetujui untuk dijadikan perda. Mudah-mudahan, usaha yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak," harap HM Judas Amir.

Usai rapat pemandangan akhir fraksi terkait laporan pembahasan bangga terkait ranperda LKPj APBD Palopo 2016, Pemkot Palopo, menyerahkan enam ranperda untuk dibahas dan digodok bersama-sama eksekutif dan legislatif.

Walikota Palopo, HM Judas Amir, berharap agar enam jenis ranperda yang ia serahkan segera dibahas dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian sebelum disahkan menjadi Perda.

Enam ranperda itu, papar HM Judas Amir, meliputi ranperda kawasan tanpa rokok, ranperda perubahan Perda No: 9/2008 tentang penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, serta ranperda pengelolaan barang milik daerah.

Selain ketiga jenis ranperda tadi, beberapa ranperda lainnya yang ikut diserahkah untuk dibuatkan perda, yakni ranperda perubahan Perda No: 13/2013 tentang RPJMD Palopo 2013-2018, ranperda pencabutan Perda No: 6/2012 tentang pembentukan peraturan daerah, dan yang terakhir, ranperda tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo.

Turut mendampingi walikota mengikuti sidang di gedung DPRD, antara lain, Sekda Kota Palopo, H Jamaluddin Nuhung, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dra Munasirah MSi, Staf Ahli, HM Suyuti Yusuf MSi, Kepala Kemenag Palopo, Drs H Usman MAg, dan para kepala SKPD, camat, hingga lurah se jajaran Pemkot Palopo. (MUHAMMAD ISHARI) 

Berbagi :