ads

UCAPAN HARI RAYA IDUL FITRI

UCAPAN HARI RAYA IDUL FITRI
BPKAD Kota Palopo

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Menteri ATR/Kepala BPN Rakor Evaluasi Tata Ruang Bersama Pemprov Jabar

 

JABAR- Mengatasi maraknya pembangunan di sempadan sungai, Kementerian ATR/BPN rencananya akan menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai. Hal tersebut diungkapkan Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama Pemprov Jawa Barat, Selasa (11/3/2025), di Balai Kota Depok.

Nusron Wahid mengungkapkan, penerbitan HPL kawasan sempadan sungai ini juga bertujuan meminimalisir risiko banjir serta erosi tanah. Untung itu, pemerintah memberikan solusi dengan dengan menerbitkan HPL di kawasan sempadan sungai.

“Tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai, itu kita tetapkan nanti menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” terang Nusron Wahid.

Rencananya, tanah di sempadan sungai akan didaftarkan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan HPL berada di bawah BBWS. Dengan diterbitkannya sertipikat tanah tersebut, menurut Nusron Wahid secara otomatis tanah yang ada di sempadan sungai menjadi aset negara, sehingga bisa dilakukan pengelolaan ekosistemnya.

Terkait pemberitaan yang menyebut adanya sertipikat terbit untuk tanah di sempadan sungai, Menteri Nusron pun memberikan tanggapan. “Akan kita kaji case by case. Kalau prosesnya tidak benar dan ditemukan ada kecurangan, akan kita batalkan, tapi kalau prosesnya benar dan memang itu haknya, akan ada pengadaan tanah, ganti rugi kerahiman,” tuturnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengapresiasi solusi yang diberikan Menteri Nusron terkait penerbitan Sertipikat HPL di sempadan sungai. Dengan demikian, kegiatan normalisasi dan pelebaran sungai dapat berjalan lancar tanpa terhambat oleh masalah kepemilikan tanah.

“Ini langkah strategis yang kita lakukan, yang Insyaallah berbagai hal di Jawa Barat dan hambatannya bisa terselesaikan dengan baik berkat kerja sama antara pemerintah provinsi dan Kementerian ATR/BPN,” terang Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut Dedi Mulyadi menyampaikan, rakor yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman ini merupakan penilaian yang sangat positif bagi Provinsi Jawa Barat untuk segera memperbaiki tata ruangnya. Rakor juga dihadiri oleh Wali Kota/Bupati se-Jawa Barat; Kepala Dinas BMPR/SDA Kabupaten/Kota; dan Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota. 

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, Plt Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, Direktur Bina Perencanaan Daerah Wilayah I, Rahma Julianti, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JABAR- Mengatasi maraknya pembangunan di sempadan sungai, Kementerian ATR/BPN rencananya akan menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL)...

Safari Ramadan di Bahodopi, Iksan Baharuddin: Kita Mengabdi untuk Rakyat!

 

Bupati Morowali, Iksan Baharuddin menggelar Safari Ramadan di Bahodopi.
MOROWALI- Agenda Safari Ramadan digelar Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf dan Wakil Bupati, Iriane Iliyas, Selasa (11/3/2025), di Kecamatan Bahodopi. Di kesempatan itu, Iksan Baharuddin menegaskan kepada seluruh jajarannya, agar berpegang teguh pada komitmen pengabdian kepada masyarakat!

"Kepentingan masyarakat menjadi tujuan utama kita, hal ini bukan sekedar tugas tetapi amanah yang harus dibuktikan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap kebijakan dan program yang dijalankan Pemkab Morowali mesti beriorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat," tegasnya. 

Iksan Baharudin menyatakan keseriusannya memenuhi program yang dijanjikan kepada masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan fasilitas umum lainnya. Pihaknya ingin memastikan bahwa, setiap kebijakan dan proyek pembangunan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah akan selalu hadir melayani dan membangun Morowali bersama-sama masyarakat.

"Safari Ramadan ini, merupakan salah satu upaya Pemkab Morowali mendekatkan diri dengan masyarakat lewat silaturahmi di bulan suci Ramadan," tukas orang nomor satu di Bumi Tepe Asa Moroso itu.

Lewat pertemuan (Safari Ramadan) ini, Pemkab Morowali juga ingin memastikan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik atau terakomodasi di dalam kebijakan pembangunan daerah.

Acara tersebut, dihadiri Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Suhardi, Danrem 132/TDL, Brigjen TNI Deni Gunawan, Dandim 1311/MRW, Letkol (Inf) Alzaki, Sekda Morowali, Drs Yusman Mahbub MSi, para kepala OPD, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan perwakilan warga Bahodopi. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Bupati Morowali, Iksan Baharuddin menggelar Safari Ramadan di Bahodopi. MOROWALI- Agenda Safari Ramadan digelar Bupati Morowali, Iksan Bah...

Pangdam Merdeka Sebut Iksan Baharuddin Bupati Visioner dan Menginspirasi

 

Pangdam Merdeka foto bersama Bupati/Wakil Bupati Morowali.
MOROWALI- Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Morowali, Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Suhardi, melontarkan pujian kepada Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abd Rauf, Selasa (11/3/2025) lalu. Ia menyebut, Iksan Baharuddin Bupati yang visioner dan menginspirasi.

"Seharian bersama, saya melihat Pak Bupati (Iksan Baharuddin, red) sebagai sosok yang luar biasa, dia penuh inspirasi dan memiliki pemikiran visioner," ungkap Mayjen TNI Suhardi saat memberikan penilaiannya terhadap Iksan Baharuddin.

Ditambahkan Pangdam XIII/MDK, sosok Iksan Baharuddin memiliki pemahaman mendalam terhadap permasalahan di Morowali, ia juga peka terhadap masalah kepentingan masyarakat.

"Sangat jelas terlihat, Pak Bupati kita ini paham dengan seluk-beluk permasalahan di Morowali,sehingga tidak sulit baginya menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi," kata Pangdam.

Sementara itu, Iksan Baharuddin yang didampingi Wakil Bupati, Iriane Iliyas, menyampaikan Pemkab Morowali akan terus berupaya meningkatkan sinergitas dengan TNI termasuk Polri untuk bersama-sama berkolaborasi membangun daerah.

"Pemkab Morowali akan selalu bersinergi TNI/Polri, kita tidak boleh bekerja terpisah-pisah, mari kita satukan persepsi membangun Morowali khususnya meningkatkan sektor infrastruktur yang menjadi harapan sebagian besar masyarakat," tutur Iksan Baharuddin.

Audiens Bupati/Wakil Bupati Morowali dengan Pangdam XIII/MDK, dihadiri Danrem 132/TDL, Brigjen TNI Deni Gunawan SE, TMMD Urut V/Bakti TNI ITTER ITUM ITJENAD, Kolonel (Inf) Sambas SAP, Dandim 1311/MRW, Letkol (Inf) Alzaki SE MM MBA M.MAS, Kapolres Morowali, AKBP Suprianto SIk MH, perwakilan Kejari, Wakil Ketua II DPRD, Sultanah Hadie ST, Ketua Persit KCK Cabang LXVII Dim 1311/MRW, Ny Mira Alzaki, Sekda Morowali, Drs Yusman Mahbub MSi, dan para kepala OPD. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Pangdam Merdeka foto bersama Bupati/Wakil Bupati Morowali. MOROWALI- Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Morowali, Pangdam XIII/Merdeka,...

Bupati Morowali Harap PLN Berkata Jujur ke Warga Bahodopi

 

Bupati Morowali, Iksan Baharuddin saat menggelar Safari Ramadan di Bahodopi.
MOROWALI- Menanggapi permasalahan listrik yang terjadi di Kecamatan Bahodopi, Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf, meminta Perusahan Listrik Negara (PLN) Morowali berkata jujur dan transparan kepada masyarakat. 

"Masyarakat berhak tahu, kendala apa yang dialami PLN sehingga pasokan listrik kerap mati-menyala, PT IMIP sudah mengeluarkan 15 megawatt listrik tetapi sayangnya tidak tersosialisasi dengan baik ke masyarakat," ungkap Iksan Baharuddin saat Safari Ramadan di Bahodopi, Selasa (11/3/2025) kemarin.

Meski sudah ada tambahan daya, namun sayangnya kondisi listrik di Bahodopi tak kunjung stabil. Iksan Baharuddin mengaku sudah memanggil PLN, pada pertemuan itu PLN berdalih butuh tambahan 3 MW, Iksan Baharudin langsung menyanggupi tambahan 3 MW yang diminta PLN.

"Saya setujui dengan catatan pasokan listrik dari tanggal 1 sampai 30 Maret tidak boleh ada pemadaman, sayangnya PLN hanya menyalurkan 1 MW dengan alasan kabel panas, bisa terjadi korslet, bahkan kadang alasan mereka di luar nalar saya. Akibatnya, kami pemerintah kena hujat dari warga, sementara PLN tetap diam. Untuk itu, saya minta PLN berkata jujurlah ke masyarakat, sampaikan apa yang terjadi, toh warga juga berhak tahu permasalahan yang dihadapi PLN, kalau perlu PLN meminta maaf kepada masyarakat atas pelayanan mereka," sebut Iksan Baharuddin. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Bupati Morowali, Iksan Baharuddin saat menggelar Safari Ramadan di Bahodopi. MOROWALI- Menanggapi permasalahan listrik yang terjadi di Kec...

Iksan Baharuddin Minta Perusahaan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

 

Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf dan Wakil Bupati, Iriane Iliyas memimpin rakor bersama perwakilan perusahan di Morowali.
MOROWALI- Memasuki era pemerintahan Bupati, Iksan Baharuddin Abd Rauf dan Wakil Bupati, Iriane Iliyas, warga Morowali dipastikan tidak ada yang menganggur alias tidak memiliki pekerjaan tetap.

Karena, Bupati Morowali, Iksan Baharuddin punya kebijakan lain. Ia menginstruksikan perusahaan yang ada di Morowali, untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam setiap rekrutmen pekerja.

"Saya akan terbitkan surat edaran soal ini, kita akan membuat regulasi baru tentang perekrutan tenaga kerja, jika selama ini sistem perekrutan berbasis KTP maka ke depan syarat utamannya berdasarkan domisili ini juga berlaku bagi keluarga yang berasal dari luar daerah," tegas Iksan Baharuddin saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh perusahaan di Morowali, Rabu (12/3/2025).

Dengan tegas, Iksan Baharuddin memerintahkan perusahan di Morowali memprioritaskan putra-putri daerah Morowali dalam perekrutan tenaga kerja, jangan ada ketimpangan antara pekerja lokal dengan dari luar daerah. Morowali harus terus berkembang, dan Pemkab tidak menginginkan gesekan sosial di tingkat bawah.

"Memang ada beberapa posisi yang mengharuskan keahlian teknis yang belum tentu dikuasai tenaga kerja lokal, maka dari itu perusahaan harus memberi kesempatan tenaga kerja lokal untuk belajar. Mereka perlu dibina, agar mahir di segala bidang pekerjaan," tukas Iksan Baharuddin.

Seluruh pemangku kepentingan juga diharapkan ikut memberdayakan masyarakat Morowali semaksimal mungkin, tenaga kerja lokal mesti diberdayakan secara penuh, paling tidak apabila hari ini mereka belum bisa menguasai suatu keahlian, kiranya besok-besok mereka dapat diajari agar mampu. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf dan Wakil Bupati, Iriane Iliyas memimpin rakor bersama perwakilan perusahan di Morowali. MOROWA...

Iksan-Iriane Tinjau Program TMMD di Desa Bente Bersama Pangdam XIII/MDK

 

Bupati Morowali, Iksan Baharuddin dan Wabup, Iriane Iliyas audiens dengan Pangdam Merdeka.
MOROWALI- Setelah melakukan audiens dengan Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Suhardi SIp, Selasa (11/3/2025), Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf dan Wakil Bupati, Iriane Iliyas, turut serta meninjau lokasi pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-123 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah.

Di hadapan Pangdam XIII/MDK, Iksan Baharuddin mengungkapkan program TMMD merupakan bukti sinergitas TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Iksan Baharuddin mengharapkan, kolaborasi ini dapat bertahan menuju percepatan pembangunan dan stabilitas wilayah.
 
"Alhamdulillah, peran aktif TNI melalui program TMMD sangat membantu Pemda meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena sektor infrastruktur ini menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat, termasuk kami juga harapkan dukungan TNI untuk ikut bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan, sebab kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama," kata Iksan Baharuddin.

Sekaitan hal itu, Iksan Baharuddin mengungkapkan pentingnya pemanfaatan lahan pasca tambang di Morowali, di mana lahan-lahan bekas tambang tersebut dapat dimanfaatkan kembali dengan menanam varietas seperti durian, jeruk, dan bibit produktif lainnya yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setelah aktivitas tambang berakhir.

"Dengan berpikir kreatif, serta perencanaan yang matang kita dapat memanfaatkan lahan pasca tambang yang bisa mendatangkan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi warga," cetus Iksan Baharuddin.

Audiens Bupati/Wabup di Makodim 1311/MRW, dihadiri Danrem 132/TDL, Brigjen TNI Deni Gunawan SE, TMMD Urut V/Bakti TNI ITTER ITUM ITJENAD, Kolonel (Inf) Sambas SAP, Dandim 1311/MRW, Letkol (Inf) Alzaki SE MM MBA M.MAS, Kapolres Morowali, AKBP Suprianto SIk MH, perwakilan Kejari, Ketua II DPRD, Sultanah Hadie ST, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LXVII Dim 1311/MRW, Ny Mira Alzaki, Sekda Morowali, Drs Yusman Mahbub MSi, serta para pimpinan OPD Pemkab Morowali. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Bupati Morowali, Iksan Baharuddin dan Wabup, Iriane Iliyas audiens dengan Pangdam Merdeka. MOROWALI- Setelah melakukan audiens dengan Pang...

Nusron Wahid MInta Pemda se-Jawa Timur Tuntaskan RDTR

 

SURABAYA- Pemenuhan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan sebuah langkah strategis sebagai pintu masuk bagi investasi di suatu daerah, oleh karena itulah Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan penyusunan RDTR serta status tanah yang clean and clear. 

Hal itu diungkapkan Nusron Wahid pada rapat koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur, Minggu (9/3/2025). Lebih jauh, ia mengimbau kepada Pemda se-Jawa Timur untuk segera menuntaskan target RDTR yang telah ditetapkan.

“Kami minta kepada Ibu Gubernur, Bapak Bupati dan Wali Kota untuk bersama-sama menuntaskan RDTR. Kami sedang mempercepat proses perizinan yang disebut Ease of Doing Business, maka harus ada RDTR yang terhubung dengan OSS (Online Single Submission),” ujar Nusron Wahid dalam pertemuan yang diadakan di Gedung Grahadi, Surabaya itu.

Ia menjelaskan, dengan sistem tersebut waktu penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan lebih cepat. “RDTR prosesnya bisa memakan waktu 6 hingga 8 bulan, namun jika RDTR sudah selesai dan terintegrasi dengan OSS, dalam 2 jam KKPR bisa langsung selesai,” tuksnya.

Hingga saat ini, penyelesaian RDTR di Jawa Timur baru mencapai 19% dari target. Tercatat dari target 464 RDTR, baru 86 Perda/Perkada RDTR yang tersedia. Sementara itu, RDTR yang terintegrasi dengan OSS baru mencapai 37 RDTR.

Untuk mempercepat penyusunan RDTR, Menteri Nusron menegaskan pentingnya koordinasi yang erat antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang. 

“Dengan sinergi yang lebih kuat, target pertanahan dan tata ruang bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi kenyataan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Pemda disebut Menteri Nusron sebagai pihak yang memegang peran sangat strategis dalam menjalankan kebijakan pertanahan dan tata ruang. Oleh karena itu, ia mengajak untuk berkolaborasi menciptakan tata ruang yang baik di seluruh wilayah. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan sektor investasi di Jawa Timur dapat berkembang pesat, membawa dampak positif bagi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Rakor kali ini digelar dengan tema “Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional”. Hadir dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak; serta para Bupati dan Wali Kota di Provinsi Jawa Timur. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri beserta jajaran. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  SURABAYA- Pemenuhan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan sebuah langkah strategis sebagai pintu masuk bagi investasi di suatu daerah...


Top