Amuk Karhutla Nusantara, Asap Lintas Pulau dan Protes Negara Tetangga

Kebakaran hebat sempat melanda hutan lindung seluas 5 Hektare di Battang Barat, Kota Palopo. 

JAKARTA- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir. Dampaknya tak hanya menghentikan aktivitas warga di dalam negeri, tetapi juga memicu ketegangan diplomatik di Asia Tenggara setelah kabut asap pekat menyeberangi batas negara.

Di Sulawesi Selatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo mencatat 79 kasus karhutla di sembilan kecamatan. Api paling parah menghanguskan lima hektare Hutan Lindung Battang Barat di kilometer 16–20. Selain vegetasi liar, kebakaran merambah perkebunan di Kelurahan Songka dan membakar sedikitnya 200 pohon cokelat produktif milik warga. Medan perbukitan yang sulit memaksa satgas gabungan memadamkan api secara manual dengan peralatan seadanya.

Kondisi lebih buruk terjadi di Kalimantan. Data SiPongi Kementerian Kehutanan dan BMKG menunjukkan total 17.108 titik panas terdeteksi di seluruh Indonesia. Kalimantan Tengah menyumbang angka tertinggi, 5.938 titik. Kabut asap di wilayah ini memangkas jarak pandang hingga di bawah 200 meter, sehingga helikopter water bombing terpaksa tetap di darat karena risiko penerbangan terlalu tinggi. Dari sisi luasan, Kalimantan Barat mencatat kerusakan terluas: 28.216 hektare vegetasi hangus.

BMKG mencatat embusan angin timur yang kuat membawa partikel asap dari karhutla di Merauke, Papua Selatan, hingga ke gugusan Pulau Sulawesi. Akibatnya, kualitas udara di Makassar dan kota-kota sekitarnya masuk kategori tidak sehat.

Dampak lintas batas memicu reaksi keras di tingkat regional. Di Kuala Lumpur, indeks kualitas udara sempat menyentuh AQI 222 (sangat tidak sehat). Pemerintah Malaysia meliburkan sekolah dan merumahkan sekitar dua juta siswa. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengontak langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keberatan formal.

Singapura juga mencatat AQI 221 dan menawarkan bantuan armada pemadaman udara kepada Indonesia.

Presiden Prabowo segera menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka dan memerintahkan percepatan pemadaman di lapangan. Namun Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan status bencana nasional belum akan ditetapkan. Pemerintah menilai kendali operasi satgas daerah masih mencukupi. BNPB meminta negara tetangga menahan diri dari saling menyalahkan dan fokus mengatasi dampak El Niño yang ekstrem.

Di tengah klaim penanganan pemerintah, organisasi lingkungan menyodorkan data berbeda. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merilis analisis spasial yang menunjukkan 372 perusahaan konsesi kelapa sawit dan bubur kertas terindikasi mengalami kebakaran di dalam area kerja mereka di delapan provinsi. Dari jumlah itu, 52 perusahaan terafiliasi dengan modal asing asal Malaysia dan Singapura.

“Ada kontradiksi yang nyata. Pemerintah jiran melayangkan protes keras, sementara entitas bisnis yang didanai modal mereka ikut menyumbang asap dari konsesi di Indonesia,” ujar juru bicara WALHI dalam keterangan resminya.

Greenpeace mendeteksi 6.811 titik asap karhutla secara nasional sepanjang Agustus–Oktober. Sebanyak 446 di antaranya berada di dalam konsesi perusahaan yang memegang proyek perdagangan karbon. Temuan ini memicu kritik atas efektivitas skema pasar hijau menjelang KTT Iklim PBB COP31.

Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah berencana meresmikan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional pekan depan. Sementara itu, koalisi sipil lintas negara terus mendesak implementasi Undang-Undang Udara Bersih Lintas Batas agar korporasi induk dapat dijerat atas kerusakan lahan di tingkat regional. (MDT)

Berbagi :