 |
| Foto-Ilustrasi. |
Pemerintah Kota Palopo meraih predikat peringkat kedua nasional kategori pengendalian inflasi pada Kemendagri Awards 2026. Penghargaan itu disertai dana insentif fiskal Rp2 miliar dari pemerintah pusat. Wali Kota. Naili Trisal menerima trofi tersebut di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026), di sela Rapat Kerja Nasional APEKSI.
Istri Trisal Tahir ini menyebut penghargaan ini sebagai hasil kerja keras bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah. “Dana Rp2 miliar ini akan kami alokasikan untuk program ketahanan pangan dan penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri menilai intervensi pasar yang dilakukan Pemkot Palopo cukup efektif. Namun, di tingkat lokal, penilaian tersebut mendapat catatan kritis dari DPRD.
Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Alfri Jamil mempertanyakan kesesuaian antara prestasi yang diklaim dengan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, hasil sidak dewan ke Pusat Niaga Palopo (PNP) dan Pasar Andi Tadda menjelang akhir Mei 2026 menunjukkan gambaran yang berbeda.
Harga-harga pangan di pasar tradisional justru melambung. Kelompok bumbu dapur mengalami kenaikan paling tajam. Cabai rawit merah dijual antara Rp78.000 hingga Rp81.300 per kilogram, cabai merah keriting Rp68.000–Rp76.850 per kilogram, bawang merah Rp45.000–Rp54.650 per kilogram, dan bawang putih Rp40.000–Rp42.650 per kilogram. Beras premium berada di kisaran Rp14.500–Rp16.000 per kilogram, sementara daging sapi segar bertengger di Rp140.000–Rp150.000 per kilogram dan telur ayam ras Rp30.000–Rp33.100 per kilogram. Minyakita pun dijual di atas HET, yakni sekitar Rp17.000 per liter.
Masalah tidak berhenti pada harga. Kelangkaan barang kebutuhan dasar juga kerap terjadi. Elpiji 3 kilogram bersubsidi langka sejak beberapa hari sebelum Idul Adha hingga pasca-hari raya, dengan harga eceran mencapai Rp35.000–Rp40.000 per tabung. BBM jenis Pertalite sesekali mengalami kekosongan stok, memicu antrean panjang di SPBU. Sementara itu, distribusi air bersih PDAM masih terbatas di beberapa wilayah pemukiman padat, memaksa warga membeli air galon.
Alfri Jamil menilai, angka inflasi yang rendah di laporan resmi lebih mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat ketimbang keberhasilan pengendalian pasokan. Rendahnya serapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, kata dia, turut memperlambat perputaran ekonomi lokal. Apalagi Palopo bukan daerah produsen utama pangan, sehingga sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Meski demikian, Alfri tetap menghargai metodologi yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dan TPID. “Data statistik memang objektif secara kelembagaan, tetapi harus selaras dengan realitas yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Dana insentif Rp2 miliar yang menyertai penghargaan kini menjadi sorotan. Banyak pihak menanti apakah anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat rantai pasok pangan lokal, memperbaiki distribusi air bersih, menjamin pasokan BBM dan LPG, atau hanya menjadi penghargaan administratif semata.
Di Palopo, keriuhan prestasi tingkat nasional itu mendadak senyap di pasar-pasar tradisional. Ibu rumah tangga di sana masih harus berjibaku dengan harga cabai yang menembus Rp80 ribu per kilogram, antrean BBM yang mengular, hingga langkanya gas melon. Bagi mereka, trofi pengendalian inflasi itu terasa sangat jauh dari meja dapur. (**)
Posting Komentar untuk "Penghargaan Inflasi Palopo di Tengah Lonjakan Harga"