Efek Samping "Mas Bahlil Ganteng"

 

FT-IST-

Ruang digital kita mendadak riuh oleh urusan rupa. Gara-gara lagu gubahan kecerdasan buatan (AI) berjudul MBG (Mas Bahlil Ganteng), lini masa dipenuhi tawa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, buru-buru menyambutnya dengan video jenaka. Mantan Presiden Joko Widodo bahkan ikut membagikan tren video tersebut di akun resminya. Publik disuguhi tontonan pejabat yang tampak akrab, ramah, dan siap ditertawakan. 

Sialnya, ini bukan sekadar humor warga biasa. Ada mobilisasi narasi yang rapi di sana. Kompilasi komentar acak di media sosial tidak akan viral secara seragam tanpa ada dorongan algoritma dan pasukan digital. Di sinilah letak masalahnya. Kritik dari bawah yang seharusnya bernada satire, kini justru dibajak dari atas untuk memoles citra penguasa. 

Ironi terbesar ada pada judul lagu itu sendiri, MBG. Singkatan ini sebetulnya milik program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis. Saat warga sibuk berdendang memuji ketampanan, program Makan Bergizi Gratis di dunia nyata justru sedang babak belur dihujani kritik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berkali-kali mengingatkan besarnya celah korupsi dalam program tersebut. Isunya sangat serius, mulai dari risiko kebocoran anggaran triliunan rupiah, tata kelola yang amburadul, hingga ancaman monopoli vendor besar yang mematikan warung atau kantin di sekolah. Sayangnya, perdebatan substansial soal uang rakyat ini tenggelam di balik algoritma joget media sosial. Publik telanjur dibius oleh hiburan pengalih perhatian. 

Bagi Bahlil dan Partai Golkar, riuh digital ini adalah investasi murah berbiaya rendah. Sebagai ketua umum baru, Bahlil butuh pasokan simpati yang cepat menjelang pemilu. Menampilkan diri sebagai sosok yang jenaka adalah penawar instan untuk menutupi berbagai rapor merah. Kita tentu belum lupa bagaimana kebijakan izin tambangnya kerap dikritik, atau bagaimana simpatisannya pernah melaporkan pembuat meme kritis ke polisi. Di sinilah standar ganda itu bekerja, hukum dipakai untuk membungkam pengritik, sementara panggung hiburan dipakai untuk memanen simpati. 

Ini adalah kelanjutan dari tren politik dangkal ala "Gemoy". Menggunakan teknologi AI untuk memproduksi konten pembentuk citra memang jauh lebih efisien. Namun, dampaknya merusak. Kualitas debat publik kita merosot tajam. Rekam jejak, visi kepemimpinan, dan akuntabilitas kebijakan akhirnya kalah populer dibanding angka engagement di media sosial. 

Demokrasi memang butuh humor. Tapi kita harus tetap waras untuk membedakan mana candaan organik dari keresahan warga, dan mana orkestrasi digital demi kepentingan elite politik. Jika publik terus-menerus mudah dialihkan oleh taktik murahan seperti ini, kita sedang membuka karpet merah bagi lahirnya pemimpin yang mahir berselancar di atas tren video viral, tetapi gagap saat disuruh menyelesaikan masalah riil bangsa. (**)

Berbagi :