 |
| LMND minta perhatian Gubernur Sulsel terhadap kebutuhan Luwu Raya yang selama ini terkesan terabaikan. |
MAKASSAR- Kepemimpinan di Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menjadi sorotan. Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulsel melalui Ketuanya, Adri Fadhli menggugat sikap Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai abai terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur jalan dan distribusi dana bagi hasil (DBH) untuk wilayah Luwu Raya. Suara keras dari LMND ini bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan nyata dari rakyat yang merasa dianaktirikan dalam pusaran pembangunan yang timpang.
Infrastruktur jalan di Luwu Raya, yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo, berada dalam kondisi memprihatinkan. Jalan-jalan yang rusak, berlubang, dan tak layak telah lama menjadi momok bagi masyarakat setempat. Aksesibilitas yang buruk tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mematikan potensi ekonomi daerah. Luwu Raya, yang dikenal sebagai kawasan agraris dan pusat pertambangan, seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian Sulsel. Namun, tanpa infrastruktur jalan yang memadai, bagaimana petani dapat mengangkut hasil panen?
Bagaimana investor bisa melirik potensi pertambangan jika aksesnya saja terputus?
LMND Sulsel dengan tegas menyoroti bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat telah memperparah situasi ini. Pemangkasan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp112 miliar pada 2025, memang berdampak pada penundaan sejumlah proyek infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan. Namun, alasan efisiensi ini tidak boleh menjadi kambing hitam atas ketidakmampuan pemerintah provinsi mengelola sumber daya secara efektif. Gubernur Andi Sudirman, yang kerap mengklaim infrastruktur sebagai prioritas, harus membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji manis di atas kertas.
Lebih memprihatinkan lagi adalah keterlambatan pencairan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp418 miliar kepada kabupaten/kota di Sulsel, termasuk Luwu Raya. Dana ini, yang berasal dari pajak kendaraan, bahan bakar, hingga rokok, seharusnya menjadi oksigen bagi pembangunan daerah. Namun, seperti diungkap oleh DPRD Sulsel pada 2022, keterlambatan ini telah berlangsung bertahun-tahun, bahkan sejak 2020. Alasan Pemprov Sulsel, yang menyebut APBD membengkak dan terbebani utang, terasa seperti dalih yang lelet diselesaikan. Jika keuangan provinsi benar-benar bermasalah, mengapa tidak ada transparansi dan langkah konkret untuk menyelesaikannya? Mengapa Luwu Raya, sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah, justru harus menanggung akibat dari mismanajemen ini?
Kritik LMND Sulsel bukan tanpa dasar. Wilayah Luwu Raya, dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, seharusnya menjadi prioritas strategis. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Infrastruktur jalan yang buruk dan keterlambatan DBH mencerminkan lemahnya visi pembangunan yang inklusif. Sementara Gubernur Andi Sudirman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi mengklaim telah merumuskan empat program prioritas, termasuk infrastruktur, fakta menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor ini masih jauh dari target 40% APBD yang dimandatkan pemerintah pusat.
Bahkan, Kepala Bappelitbangda Sulsel Setiawan Aswad mengakui bahwa alokasi infrastruktur Sulsel masih di bawah angka tersebut hingga 2027. Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal nyawa perekonomian rakyat yang terhambat.
Kami menuntut Gubernur Andi Sudirman untuk tidak hanya berbicara tentang “pembangunan masif” atau “pondasi kuat” yang diklaim telah diletakkan, tetapi membuktikannya dengan aksi nyata. Percepatan pembangunan jalan di Luwu Raya harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar proyek seremonial atau tambal sulam. Transparansi dan ketepatan waktu dalam pencairan DBH juga tidak boleh ditawar. Jika memang ada kendala anggaran, Pemprov Sulsel harus proaktif mencari solusi alternatif, seperti menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum atau memperjuangkan dana tambahan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD).
Sulsel tidak boleh terus terjebak dalam retorika pembangunan tanpa hasil. LMND Sulsel telah menyalakan alarm bahwa rakyat Luwu Raya tidak lagi bisa menunggu. Gubernur harus mendengar dan bertindak, atau siap menghadapi gelombang kekecewaan yang lebih besar. Kepemimpinan sejati diukur dari kemampuan menjawab kebutuhan rakyat, bukan dari gemerlap narasi di panggung politik. Waktunya membuktikan, Gubernur! (RILIS)
Tidak ada komentar: