 |
| Juru bicara Fraksi Demokrat Palopo, Rustang Taruk, menyampaikan laporan pandangan umum fraksinya kepada pimpinan dewan. |
PALOPO- Setelah diserahkan Pemerintah Kota (Pemkot) dan ditanggapi lewat hasil pandangan umum fraksi-fraksi, DPRD Kota Palopo, Jumat (15/8/2025), resmi menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2025 untuk dilanjutkan ke tingkat pembahasan di komisi-komisi.
Sidang paripurna dengan agenda penyerahan Ranperda APBD-P, dilanjutkan pemandangan umum fraksi, dan jawaban Walikota atas tanggapan Fraksi-fraksi dipimpin Ketua DPRD, Darwis, didampingi Wakil Ketua I, H Harisal A Latief, dan Wakil Ketua II, Alfri Jamil, serta dihadiri Walikota Palopo, Naili Trisal beserta seluruh jajaran Pemkot.
Fraksi Demokrat yang tampil pertama menyampaikan pandangan umum melalui jurubicaranya, Rustan Taruk SE, memberi 5 catatan khusus yaitu adanya kesalahan dan kekeliruan penetapan target pendapatan yang dilakukan TAPD. Temuan ini diperoleh, setelah pembahasan KUA/PPAS Perubahan digelar.
"Kami menemukan penurunan pendapatan daerah Rp37 miliar, Pemkot Palopo harus lebih cermat memantau belanja daerah di triwulan III dan IV agar tidak menimbulkan utang belanja di akhir tahun, TAPD juga kami minta selektif membayar utang belanja dan mempertimbangkan asas keberlanjutan dan manfaat, pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai kontrak," tegas Rustan Taruk.
Selain itu, Fraksi Demokrat meminta pelaku usaha (restoran, perhotelan, rumah sakit, kampus dan PT Wings melengkapi izin usahanya, dan merekomendasikan kepada Walikota mengecek seluruh aset Pemkot Palopo.
Sementara itu, Fraksi Golkar lewat jurubicaranya, Sadam, menyarankan pembayaran insentif LKK RT/RW, dan LPMK diselesaikan di APBD-P 2025 melalui mekanisme pemberian reward sesuai Perwal No: 57 tahun 2024 Pasal 73, Fraksi Golkar sependapat rekomendasi Banggar terkait langkah strategis mengoptimalisasikan pemanfaatan aset daerah, serta mendorong 13 OPD teknis meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal senada diungkapkan juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan, Andi Muh Tazar (AMT) yang mengharapkan adanya inovasi-inovasi baru menggali PAD untuk kesinambungan pembangunan, kedua meminta Pemkot mengatasi perlambatan laju ekonomi, menekan angka kemiskinan, pengangguran, termasuk mengendalikan inflasi.
Pandangan umum Fraksi Nasdem yang dibacakan jurubicaranya, Chairil Natsir, kurang lebih sama dengan tiga fraksi lain yaitu mengharapkan Pemkot menggenjot sektor PAD, meminta strategis Walikota mengoptimalkan pengelolaan anggaran baik dari sisi pendapatan maupun belanja, Fraksi Nasdem meminta Pemkot melakukan transformasi aset daerah dari sistem manual ke digital, dan merekomendasikan MoU antara RSUD Sawerigading dan pihak ketiga pengelola parkir agar ditinjau ulang. Terakhir, Fraksi Nasdem turut mempertanyakan pemberian reward kepada LKK untuk dimasukkan ke APBD-P.
Terakhir, pandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan Taming M Somba, berharap agar pembahasan APBD-P difokuskan pada kebutuhan prioritas masyarakat, meminta Pemkot mengkaji potensi PAD yang selama ini belum tergarap. Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi serapan belanja peningkatan daya saing SDM, ekonomi berbasis teknologi, infrastruktur dan lingkungan.
"Kami mengharapkan adanya peningkatan pelayanan distribusi air bersih di PERUMDA Tirta Mangkaluku dengan melaksanakan perawatan jaringan pipa secara berkala untuk menjamin kualitas air bersih, maka dari itu Fraksi Gerindra menyetujui draft R-APBD Perubahan ini lanjut ke tingkat pembahasan untuk disempurnakan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku," kunci Taming. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)
Tidak ada komentar: