Rapat Forum Konsultasi Publik yang digelar Bappeda Palopo.

PALOPO- Guna membahas dan menyusun rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo, Kamis (23/2/2023), menggelar rapat Forum Konsultasi Publik. Ajang ini, dibuka Sekda Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi, selaku mewakili Walikota.

Dalam laporannya, Kepala Bappeda, Hj Raodatul Jannah S.Sos, menyampaikan Palopo salah-satu daerah di Sulsel yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2023. Sebagai konsekuensinya, Pemkot Palopo harus menyusun RPD sebagai rancangan pembangunan jangka menengah.

"RPD ini menjadi pedoman perencanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam kurun waktu tiga tahun mulai 2204 sampai 2026. Forum Konsultasi Publik ini, amanat substansi yang melibatkan para pemangku kepentingan agar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dari para perangkat daerah,' kata Raodatul Jannah.

Sekda Palopo, H Firmanza DP, membenarkan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik terkait penyusunan RKPD berpedoman Instruksi Mendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan RPD bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir 2023 dan juga berlaku bagi daerah otonom baru.

Dipaparkan Sekda, selama 9 tahun terakhir capaian indikator makro pembangunan Palopo terus mengalami perbaikan seperti capaian laju pertumbuhan ekonomi, indeks pelayanan minimal, dan ketimpangan ekonomi sebagai bentuk keberhasilan Pemkot Palopo atas pelaksanaan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Capaian indikator makro Pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu sembilan tahun terakhir terus mengalami perbaikan seperti pada capaian laju pertumbuhan ekonomi, indeks pelayanan minimal, dan ketimpangan ekonomi. Meski demikian, Pemkot tetap perlu mengevaluasi dan memberi perhatian pada tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka Palopo di 2022 di angka 8,20% se Sulsel kendati sejak 2013 lalu presentasenya terus menurun. Untuk kemiskinan, Pemkot berhasil menekan hingga angka 7,78%. Ia berharap, program yang berkaitan akses ekonomi masyarakat miskin, capaian lapangan kerja, dan pengendalian inflasi menjadi prioritas utama. Acara ini, dihadiri Ketua TP-PKK Palopo, dr Hj Utia Sari M.Kes, Ketua DWP, Ny Isnada, dan para pimpinan SKPD. (RLS/MUDZAKKAR DJABAL TIRA)