 |
| Walikota Palopo, Hj Naili Trisal. |
PALOPO– Pemerintah Kota Palopo telah mengusulkan tiga nama pejabat eselon II untuk mengisi jabatan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Palopo. Usulan tersebut disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan menjelang potensi mutasi akbar di jajaran birokrasi daerah, pasca-enam bulan kepemimpinan Wali Kota Hj Naili Trisal dan Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin Daud (Naili-Ome).
Duet kepemimpinan yang mengusung Palopo Baru ini genap enam bulan memimpin pada 4 Februari 2026. Sesuai ketentuan, kepala daerah baru dapat melakukan penataan organisasi dan mutasi pejabat untuk memperkuat birokrasi guna mendukung program prioritas. Rencana tersebut sejalan dengan penerapan hasil merger atau perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan berlaku mulai tahun 2026, demi efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pelaksanaan mutasi akbar kemungkinan baru dilakukan awal Februari 2026. "Mutasi besar-besaran diperkirakan digelar awal februari mendatang," ujar sumber di lingkungan Pemkot Palopo yang enggan disebut identitasnya.
Menurut sumber yang sama, mutasi baru akan dilaksanakan pasca-pelantikan Pj Sekda. "Tiga nama telah diusulkan untuk posisi Pj Sekda Palopo," katanya.
Sementara, untuk mutasi jabatan eselon II akan tetap menindaklanjuti hasil job fit atau penilaian kesesuaian jabatan terhadap pejabat terkait, serta menunggu persetujuan teknis (Pertek) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai mekanisme pengangkatan jabatan tinggi pratama di daerah.
Ketiga nama yang diusulkan ke Gubernur Sulawesi Selatan adalah pejabat berpengalaman di birokrasi daerah, yakni:
Zulkifly Halid, Kepala Dinas Sosial Kota Palopo, yang memiliki rekam jejak kuat dalam penanganan kesejahteraan sosial dan program bantuan bagi masyarakat rentan.
Rachmad Golles, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Palopo, dengan keahlian di bidang penanggulangan bencana serta respons darurat kebakaran dan penyelamatan.
Ilham Hamid, SE., M.Si, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palopo, yang sering mewakili Wali Kota dalam koordinasi program ekonomi strategis dan pengembangan UMKM.
Nama Pelaksana Harian (Plh) Sekda saat ini, Abdul Waris, tidak termasuk dalam daftar usulan tersebut. "Mutasi akan dilakukan setelah Pj Sekda dilantik," tegas sumber.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palopo, Irfan Dahri, saat dikonfirmasi terkait isu mutasi maupun usulan nama calon Pj Sekda, menyatakan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. "Mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar jauh. Tunggu arahan pimpinan," katanya singkat.
Jabatan Sekda merupakan posisi strategis sebagai koordinator administrasi pemerintahan daerah. Pengangkatan Pj Sekda dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Publik Kota Palopo menanti keputusan resmi tersebut, sekaligus harapan agar mutasi akbar dapat memperkuat sinergi birokrasi dalam mewujudkan visi pembangunan kota yang lebih maju dan berkeadilan di bawah kepemimpinan Naili-Akhmad. (MUBARAK DJABAL TIRA)
Posting Komentar untuk "Tiga Nama Menuju Kursi Sekda: Mutasi Akbar Naili Menanti Pertek Kemendagri"