OPINI! Ketika Saya Dinilai Buruk, Haruskah Saya Merekam Kebaikan Saya?

 

OLEH: Aris Munandar SH

(Anggota DPRD Kota Palopo)

Dalam ruang publik yang semakin terbuka, seorang wakil rakyat tidak hanya bekerja dalam senyap, tetapi juga hidup dalam sorotan. Setiap kebijakan, sikap, bahkan diamnya seorang anggota DPRD dapat ditafsirkan beragam. Tidak jarang, penilaian yang muncul justru bernada negatif. Pertanyaannya kemudian, ketika saya dinilai buruk, apakah saya harus merekam dan memamerkan kebaikan yang saya lakukan?

Pertanyaan ini bukan sekadar soal citra pribadi, tetapi menyentuh esensi demokrasi, akuntabilitas, dan etika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai anggota DPRD, saya memahami bahwa jabatan ini bukanlah panggung untuk mencari pujian. Namun di saat yang sama, DPRD adalah lembaga politik yang bekerja atas mandat rakyat, sehingga setiap kerja, fungsi, dan tanggung jawabnya wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pengawasan Bukan Permusuhan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran, DPRD kerap berada pada posisi yang tidak nyaman. Mengkritisi penggunaan APBD, mempertanyakan efektivitas program, atau menyoroti potensi penyimpangan bukanlah tindakan permusuhan terhadap kepala daerah atau pemerintah daerah. Justru sebaliknya, pengawasan adalah instrumen konstitusional untuk memastikan uang rakyat digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Sayangnya, dalam praktiknya, fungsi pengawasan sering disalahartikan sebagai sikap oposisi, bahkan dianggap menghambat jalannya pemerintahan. Di sinilah muncul penilaian-penilaian negatif terhadap anggota DPRD yang kritis. Padahal, pengawasan yang sehat adalah tanda pemerintahan yang sehat.

Bapemperda dan Tanggung Jawab Moral

Sebagai bagian dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPRD memikul tanggung jawab besar dalam memastikan setiap Perda yang lahir bukan sekadar formalitas hukum, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Proses pembentukan Perda seringkali panjang, melelahkan, dan minim sorotan. Diskusi, harmonisasi, kajian akademik, hingga konsultasi publik jarang terlihat di permukaan. Ketika hasilnya tidak langsung dirasakan, DPRD kembali dinilai “tidak bekerja”. Inilah ironi demokrasi, kerja substantif sering kalah oleh narasi populer.

Merekam Kebaikan atau Menjaga Akuntabilitas?

Apakah dalam kondisi seperti ini saya harus merekam setiap kebaikan yang saya lakukan?

Jawabannya bukan soal pamer atau tidak pamer. Yang lebih tepat adalah membuka ruang akuntabilitas. Publik berhak tahu apa yang dikerjakan wakilnya, bukan untuk mengagungkan individu, tetapi untuk memastikan bahwa mandat rakyat benar-benar dijalankan.

Transparansi bukanlah kesombongan. Menyampaikan kerja-kerja pengawasan, legislasi, dan penganggaran adalah bagian dari pendidikan politik publik. Jika ruang itu tidak diisi oleh penjelasan yang jujur dan berimbang, maka ia akan diisi oleh prasangka, disinformasi, dan penilaian sepihak.

Kepala Daerah dan DPRD: Mitra Sejajar

Perlu ditegaskan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Keduanya adalah mitra sejajar, bukan atasan dan bawahan. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mengingatkan, saling mengoreksi, dan saling menguatkan dalam koridor hukum.

Kritik DPRD bukanlah upaya menjatuhkan, sebagaimana apresiasi DPRD bukanlah bentuk pembiaran. Keduanya adalah bagian dari keseimbangan kekuasaan (checks and balances) yang menjadi roh demokrasi.

Penutup: Biarlah Sejarah yang Mencatat

Pada akhirnya, saya percaya bahwa kebaikan sejati tidak membutuhkan tepuk tangan, tetapi kerja-kerja publik tetap membutuhkan pencatatan agar tidak hilang ditelan kebisingan opini. Jika hari ini saya dinilai buruk karena menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi secara konsisten, maka biarlah waktu dan rakyat yang menilai.

Saya tidak merekam kebaikan untuk dipuja, tetapi saya menyampaikan kerja agar demokrasi tetap terjaga. Karena bagi seorang wakil rakyat, diam terhadap kekeliruan adalah pengkhianatan, dan bekerja dalam sunyi tanpa akuntabilitas adalah kelalaian. (****)

Berbagi :