 |
| Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf. |
MOROWALI- Menyikapi hasil audiensi Gerakan Petani Indonesia Menggugat (GAPIT), Pemkab Morowali langsung menggelar rapat membahas penyelesaian masalah pembangunan Crossing Jalur Pipa Baku dan bangunan Intake di Sungai Karaupa yang dilakukan PT BTIIG, rapat ini dipimpin langsung Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf, Rabu (14/5/2025), di Aula Kantor Bupati.
Pertemuan itu antara lain dihadiri, Kapolres Morowali, AKBP Suprianto SIk MH, Wakil Ketua II DPRD, Sultanah Hadie, para Asisten dan Staf Ahli, pimpinan OPD teknis, Camat Wita Ponda, Camat Bumi Raya, manajemen PT BTIIG, Koordinator GAPIT, serta warga Wita Ponda, Bumi Raya, Bungku Barat, dan insan pers.
Di awal sambutannya, Iksan mengingatkan pentingnya etika dan komunikasi bagi setiap perusahan sebelum melakukan investasi di daerah ini, sesungguhnya masyarakat tidak menolak investasi, namun mereka menuntut transparansi dan komunikasi yang baik.
"Investasi yang hadir harus bertanggungjawab, dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, menurut saya investasi yang baik harus memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah dan masyarakat--, tanpa harus mengorbankan lingkungan dan hak-hak masyarakat," imbuhnya.
Kegiatan yang dilakukan perusahaan pada Sungai Karaupa, berdampak terhadap masyarakat di tiga kecamatan yaitu Wita Ponda, Bumi Raya, dan Bungku Barat, ketiga wilayah tersebut merupakan penopang dan lumbung pangan di Morowali.
"Saya selaku Bupati Morowali yang membawahi seluruh jajaran pemerintahan di daerah ini, secara tegas menolak kegiatan pemasangan pipa di Sungai Karaupa," cetus Iksan.
Orang nomor satu di Bumi Tepe Asa Moroso ini meminta kepada perusahaan, mematuhi dan mengikuti mekanisme serta prosedur yang berlaku, perusahaan wajib melakukan kajian lingkungan yang mendalam untuk memperoleh izin yang diperlukan sebelum pembangunan berjalan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)
Tidak ada komentar: