ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Puskesmas Fonuasingko Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

 

Kepala Puskesmas Fonuasingko, Rima Yulianti.
MOROWALI- Semangat reformasi birokrasi, menjadi spirit bagi Puskesmas Fonuasingko dalam mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. 

Hal itu ditegaskan Kepala Puskesmas Fonuasingko, Rima Yulianti, Selasa (8/4/2025). Ia menegaskan, Puskesmas Fonuasingko mendukung penuh komitmen Pemkab Morowali memperkuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dijelaskan Rima Yulianto, pelayanan Puskesmas Fonuasingko terbagi dalam dua fungsi utama, yaitu pelayanan dalam gedung dan luar gedung. Pelayanan dalam gedung mencakup layanan administrasi yang ditargetkan mampu melayani pasien tanpa waktu tunggu yang lama. Sementara itu, untuk pelayanan luar gedung, setiap desa di wilayah kerja Puskesmas Fonuasingko telah ditempatkan bidan desa yang siap memberi pelayanan kesehatan kepada warga. 

"Reformasi birokrasi bagi kami adalah kerja nyata, dan indikator keberhasilannya bisa dilihat dari berbagai pencapaian yang telah diraih Puskesmas Fonuasingko,” urainya.

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja tersebut, Puskesmas Fonuasingko Bungku berhasil meraih sejumlah penghargaan, antara lain penganugrahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik se-Kabupaten Morowali tahun 2024 dari Ombudsman RI, sertifikat penghargaan dari BPJS Kesehatan sebagai FKTP dengan kategori angka kontak terbaik se-Kabupaten Morowali Tahun 2023, serta sertifikat Akreditasi Paripurna dari Kementerian Kesehatan RI. Tidak hanya itu, inovasi layanan juga dilakukan melalui platform media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat.

Pernyataan Kepala Puskesmas ini juga sejalan dengan penekanan Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf dalam apel perdana usai libur Lebaran, yang menyoroti pentingnya disiplin dan pemerataan beban kerja ASN di setiap instansi. Bupati mengingatkan agar tidak ada lagi praktik “segala pekerjaan ditangani oleh segelintir orang” yang dapat memperlambat proses pelayanan administrasi.

“Alhamdulillah, di Puskesmas Fonuasingko, seluruh tugas sudah terbagi dengan baik. Mulai dari administrasi hingga pelayanan langsung kepada masyarakat, semua berjalan efektif,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rima Yulianti juga menuturkan bahwa sebagai wujud dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan layanan kesehatan, Bupati, Iksan Baharudin Abdul Rauf bersama Wakil Bupati, Iriane Iliyas juga telah menginstruksikan pembangunan ruang persalinan di Puskesmas Fonuasingko. Saat ini, pihak puskesmas telah siap, dan tinggal menunggu tindak lanjut dari Dinas Kesehatan Morowali.

Di akhir pernyataannya, Kepala Puskesmas Fonuasingko Bungku menyampaikan kesan positif terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Morowali yang dinilai cepat bergerak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Meskipun baru dilantik, tetapi dampaknya sudah terasa, terutama di sektor pelayanan kesehatan,” tutupnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Kepala Puskesmas Fonuasingko, Rima Yulianti. MOROWALI- Semangat reformasi birokrasi, menjadi spirit bagi Puskesmas Fonuasingko dalam mempe...

Iriane Iliyas Kunjungi Inspektorat Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

 

Wabup Morowali, Iriane Iliyas saat mengunjungi kantor Inspektorat.
MOROWALI- Kunjungan ke kantor Inspektorat Daerah digelar Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, Senin (25/3/2025). Kedatangannya kali ini, dalam rangka evaluasi pengawasan pengelolaan dana desa, Pemkab Morowali berupaya agar penggunaan dana desa berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. 

Iriane Iliyas menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap alokasi dan realisasi dana desa. Ia mengingatkan bahwa dana desa harus digunakan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari potensi penyimpangan.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan desa benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya di hadapan Inspektur, Afridin beserta Sekretaris Inspektorat, Nur Alam, dan jajarannya.

Wabup juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Inspektorat, serta aparat desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Ia mendorong adanya pelatihan bagi perangkat desa agar lebih memahami mekanisme pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

’’Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pengelolaan dana desa di Morowali semakin baik, transparan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemkab Morowali berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan dana desa agar sesuai dengan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan,’’ cetus Iriane Iliyas.

Usai memberikan arahan, Iriane Iliyas juga melakukan peninjauan di sejumlah ruang kerja, termasuk ruang kerja Inspektur. Dalam kesempatan tersebut, ia memastikan setiap ruang kerja dalam kondisi tertata dengan baik serta mendukung produktivitas pegawai. Selain itu, ia juga berdialog dengan para pegawai untuk mendengar langsung berbagai masukan terkait kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas sehari-hari. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Wabup Morowali, Iriane Iliyas saat mengunjungi kantor Inspektorat. MOROWALI- Kunjungan ke kantor Inspektorat Daerah digelar Wakil Bupati M...

BKPSDMD Morowali Maksimalkan Pelayanan Kepegawaian

 

BKPSDMD Morowali tingkatkan pelayanan.
MOROWALI- Dengan penerapan sistem reformasi birokrasi, BKPSDMD Morowali terus berupaya memaksimalkan pelayanan kepegawaian. 

Plt Kepala BKPSDMD Morowali, Nirmawati SKM MPh, menyampaikan reformasi birokrasi yang berjalan di jajaran Pemkab Morowali merupakan suatu upaya pembaharuan mendasar pada sistem pemerintahan demi mencapai tatanan kinerja yang lebih baik dan hal ini sangat penting dilakukan agar setiap saat ada inovasi terbaru.

Dalam kesempatan itu, Nirmawati mengemukakan, sejak pelantikan bupati dan wakil bupati, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ia bawahi tersebut sudah mendapatkan beberapa perintah khusus  mengenai kedisiplinan dan menindaklanjuti pelanggaran disiplin, sebanyak 10 ASN di Morowali telah dilakukan penahanan gaji akibat melanggar kedisiplinan.

Kemudian terkait percepatan pembayaran gaji tenaga honorer,  juga adaptasi terhadap perubahan aturan dari status tenaga honorer ke ASN sehingga gaji dapat diterima dengan lebih cepat. Selanjutnya, progres percepatan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sudah dimaksimalkan prosesnya sehingga Terhitung Masuk Tanggal (TMT) dari 1 Maret 2025, penyerahan SK pada Agustus 2025.

"Terkait pendistribusian pekerjaan, satu jobdesk ditugaskan untuk satu personal, kita sebagai pimpinan perlu memberikan kepercayaan terhadap orang yang ada dan dilibatkan dalam sistem pekerjaan tersebut, sehingga pekerjaan dapat terarah serta terukur," cetusnya.

Sebagai bawahan, dirinya sangat respek dengan pola kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Morowali yang sangat terbuka, tanggap dalam bertindak, dan cermat dalam menuntaskan persoalan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  BKPSDMD Morowali tingkatkan pelayanan. MOROWALI- Dengan penerapan sistem reformasi birokrasi, BKPSDMD Morowali terus berupaya memaksimalka...

Bagian Ortala Pemkab Morowali Ciptakan Transformasi Pelayanan Publik

 

Kabag Ortala Pemkab Morowali, Husni Rais.
MOROWALI- Tekad mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel menjadi fokus kinerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemkab Morowali, di mana upaya ini sejalan visi-misi pemerintahan daerah dalam menciptakan tata kelola yang transparan, responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Kabag Ortala Pemkab Morowali, Husni Rais, menjelaskan, Ortala memiliki fungsi penting di antaranya pelaksanaan informasi, reformasi dan birokrasi, pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan evaluasi analisa jabatan serta analisa beban kerja.

"Ortala menjadi salah satu bagian yang menempatkan tugas untuk terus melakukan pemantauan evaluasi informasi dan birokrasi di Morowali," tuturnya.

Ia menyebutkan, ada 8 area perubahan yang menjadi fokus untuk dilakukan evaluasi yaitu pelayanan publik, organisasi dan manajemen sumber daya manusia, keuangan dan anggaran, pengawasan dan evaluasi, kebijakan regulasi teknologi informasi dan komunikasi, serta akuntabilitas dan transparansi.

Dalam peningkatan pelayanan publik, Pemkab Morowali telah menerima penilaian dari Ombudsman predikat B sebagai bentuk apresiasi atas pelayanan publik kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan birokrasi di Morowali telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi dengan penyetaraan 248 jabatan struktural setara pengawas eselon IV disetarakan menjadi jabatan fungsional dan akan melakukan evaluasi kelembagaan untuk kematangan organisasi perangkat daerah.

Husni Rais juga mengungkapkan dalam hal kaitannya akuntabilitas dan transparansi, Nilai LAKIP tahun 2024 Morowali mengalami kenaikan dari C menjadi B dan akan terus ditingkatkan lagi menjadi predikat A. Tak lupa, ia menyampaikan apresiasinya, sejak masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Morowali bergerak cepat serta memasuki ruang-ruang publik untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik berfungsi dengan optimal.

Pada pelaksanaan apel umum pasca libur hari raya, Bupati Iksan juga menghimbau untuk mengoptimalkan seluruh aset-aset daerah agar digunakan sebagaimana mestinya. “Dengan semangat Bupati dan Wakil Bupati saat ini, beliau berharap kita saling bergandengan tangan dengan harapan Morowali ke depan menjadi lebih baik," pungkasnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Kabag Ortala Pemkab Morowali, Husni Rais. MOROWALI- Tekad mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel menjadi foku...

Disdukcapil Morowali Dorong Pelayanan Berbasis Reformasi Birokrasi

 

Kadisdukcapil Morowali, Rosnawati.
MOROWALI- Dengan berlandaskan semangat reformasi birokrasi, Disdukcapil Morowali terus berkomitmen memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara optimal kepada masyarakat. 

Kadisdukcapil Morowali, Dra Rosnawati Mustapa, menjelaskan pelayanan yang maksimal dilakukan dengan mendorong peningkatan keteraturan dan meningkatkan metode pelayanan, serta terus meningkatkan disiplin staf dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga telah mengambil langkah strategis dan inovatif dengan menambah tiga unit mesin cetak e-KTP pada tahun ini yang diperuntukan bagi Kecamatan Sombori Kepulauan, Mal Pelayanan Publik (MPP), dan Disdukcapil.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan serta mempercepat dalam melakukan proses pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat khususnya pencetakan e-KTP. 

“Pelayanan yang kami lakukan juga dengan terus mempertahankan SOP yang telah ada, untuk menjaga stabilitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Rosnawati saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (9/4/2025).

Selain itu, Rosnawati juga menjelaskan telah menindaklanjuti instruksi Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf, dalam hal membenahi data kependudukan masyarakat di Morowali. 

Pembenahan data kependudukan itu dimaksudkan karena, dalam memulai suatu pembangunan daerah tentu data kependudukan harus valid agar kebutuhan masyarakat dapat tepat sasaran.

“Menindaklanjuti itu kami (Disdukcapil, red) telah menerbitkan surat edaran kepada para camat dan para kepala desa, agar bagi para penduduk yang pindah datang cukup dibuatkan surat keterangan domisili bukan KTP, terkhusus bagi warga pendatang yang berstatus baru mencari kerja,” terang Rosnawati. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Kadisdukcapil Morowali, Rosnawati. MOROWALI- Dengan berlandaskan semangat reformasi birokrasi, Disdukcapil Morowali terus berkomitmen memb...

Launching MPP-Walmas, Patahuddin Tunaikan Janji ke Masyarakat

 

Kepala DPMPT Luwu, Muhammad Rudi.
BELOPA- Kinerja Bupati Luwu, H Patahuddin SAg, di awal pemerintahannya terbukti mampu menghadirkan perubahan di Kabupaten Luwu. 

Belum genap satu bulan, ia sudah menunaikan janjinya kepada masyarakat, sebanyak 3 program prioritas telah dilaunching Patahuddin, Rabu 26/3/2025) lalu. 

Tiga terobosan itu, yakni Mall Pelayanan Publik (MPP) Walenrang-Lamasi (Walmas), berikutnya sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis kecamatan, serta 10 titik internet gratis pada fasilitas umum dan UMKM. 

"Fokus kami meningkatkan pelayanan ke masyarakat, Insyaallah seluruh program yang masuk dalam visi-misi pemerintahan segera direalisasikan," kuncinya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Luwu, Drs Muhammad Rudi MSi, dalam laporannya menjelaskan jumlah, jenis, dan standar layanan pada pelayanan MPP Walmas sama dengan yang ada di mall pelayanan publik di Belopa.

"Kedepan untuk keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik, kelembagaan MPP ini akan ditingkatkan menjadi UPT Dinas Penanaman Modal dan PTSP," jelas Rudi.

Adapun 10 titik layanan internet gratis Pemerintah Kabupaten Luwu berada di Kecamatan Walenrang Barat (Lapangan Desa Ilanbatu), Kecamatan Lamasi (Alun-Alun Lapangan Kec Lamasi), Kecamatan Walenrang (Seputaran Kantor Camat Walenrang), Kecamatan Bua (Lapangan Sepakbola Bua), Kecamatan Ponrang (Lapangan Padang Sappa), Kecamatan Bupon (Kantor Lurah Noling), Kecamatan Bajo (Bundaran Tugu Perjuangan Bajo), Kecamatan Belopa (Lapanan Opu Dg. Risaju), Kecamatan Belopa (Seputaran Kantor Dinas Parawisata), dan Kecamatan Kec Suli (Lapangan A Mangile Suli). (TOM)

  Kepala DPMPT Luwu, Muhammad Rudi. BELOPA- Kinerja Bupati Luwu, H Patahuddin SAg, di awal pemerintahannya terbukti mampu menghadirkan perub...

Bupati Jeneponto Panen Raya Jagung Bioteknologi DK95R

 

Panen raya jagung DEKALB DK95SR di Kabupaten Jeneponto. 
JENEPONTO- Budidaya jagung menggunakan bibit Bioteknologi DK95SR sukses dikembangkan di Jeneponto, terbukti hasilnya sudah mulai dipanen petani setempat. 

Bahkan, Bupati Jeneponto, Paris Yasir, berkesempatan hadir melakukan panen raya bibit Bioteknologi DK95SR yang diproduksi PT Bayer Indonesia di Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Rabu (26/3/2025). 

Paris Yasir dalam sambutannya memuji kualitas DEKALB DK95SR yang diharapkan mampu meningkatkan produksi jagung petani di Jeneponto, sehingga dengan hasil panen yang melimpah masyarakat bisa semakin sejahtera. 

Acara panen raya bibit Bioteknologi DK95SR tersebut, dihadiri Dandim Jeneponto, Kapolres, Kadis Pertanian, dan 223 petani binaan. (RILIS)

  Panen raya jagung DEKALB DK95SR di Kabupaten Jeneponto.  JENEPONTO- Budidaya jagung menggunakan bibit Bioteknologi DK95SR sukses dikembang...

Patahuddin Kembali Tekankan Visi-Misinya di Musrenbang RKPD 2026

 

Musrenbang penyusunan RKPD Luwu 2026.
BELOPA- Hadir membuka Musrenbang penyusunan RKPD Luwu 2026, Rabu (26/3/2025), Bupati Luwu, H Patahuddin SAg, kembali mempertegas visi-misi pemerintahannya.

Patahudding menekankan kepada seluruh perangkat daerahnya untuk untuk bersama-sama, bersatu padu, bersinergi dan menyatukan langkah.

"Dengan semangat bangkit lebih cepat bersama rakyat untuk mewujudkan visi Luwu unggul, berkarakter berbasis agribisnis yang kuat sebagai lokomotif pembangunan ekonomi masyarakat," tekan Bupati Luwu.

Dalam gelaran yang dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029, juga memaparkan tujuh misi yang menjadi agenda pembangunan daerah.

"Ketujuh misi ini didukung dengan 24 program prioritas, untuk itu, melalui kesempatan ini, kembali kami menegaskan kepada seluruh kepala OPD, agar segera menyelesaikan mapping program, kegiatan dan subkegiatan dengan prioritas tersebut secara konkret," tegas H. Patahuddin.

Tema pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2026 adalah “penguatan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur wilayah mendukung peningkatan pendapatan masyarakat”.

Tema ini menggambarkan bahwa pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2026 lebih diarahkan pada kebijakan-kebijakan untuk peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan berbasis masyarakat, didukung penyediaan dan peningkatan fungsi serta kemantapan infrastruktur wilayah secara merata dan berkeadilan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dr. Moh. Arsal Arsyad dalam laporannya menjelaskan forum ini berfungsi untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD yang telah disusun dan memastikan bahwa rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

"Musrenbang RKPD bertujuan untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja pemerintah daerah berdasarkan prioritas pembangunan yang telah disepakati," jelas Moh. Arsal.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH., Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali, SE., jajaran Frokopimda, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu, instansi vertikal, Camat, pimpinan perusahaan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, insan pers, tokoh masyarakat, dan forum anak. (TOM)

  Musrenbang penyusunan RKPD Luwu 2026. BELOPA- Hadir membuka Musrenbang penyusunan RKPD Luwu 2026, Rabu (26/3/2025), Bupati Luwu, H Patahud...


Top