ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Kodim 1403/Palopo Apel Gelar Pasukan Sukseskan PSU Pilkada

 

Pengecekan Randis personil oleh Dandim Palopo.
PALOPO- Menyambut Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo yang bakal berlangsung 24 Mei 2025 mendatang, Kodim 1403/Palopo menggelar apel gelar pasukan, Senin (24/3/2025).

Dandim 1403/PLP, Letkol (Arm) Kabit Bintoro Priyambodo, membenarkan pihaknya telah melaksanakan apel gelar pasukan untuk menyukseskan PSU Pilkada Palopo.

Dalam arahannya, Dandim meminta kepada prajurit TNI di daerah ini, peka membaca situasi dan lebih ekstra melaksanakan tugas pengamanan di lapangan.

"Pelaksanaan PSU di Palopo harus berjalan aman dan lancar, untuk itu seluruh kebutuhan penunjang pelaksanaan kegiatan mesti dipersiapkan dengan baik," tukas Dandim sambil mengecek kendaraan dinas (Randis) pasukannya. (TOM)

  Pengecekan Randis personil oleh Dandim Palopo. PALOPO- Menyambut Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo yang bakal berlangsung 24 Mei...

Polsek Bungku Selatan Razia Knalpot Brong

 

Razia knalpot brong Polsek Bungku Selatan.
MOROWALI- Penertiban terhadap pengendara yang menggunakan knalpot brong, digelar aparat Polsek Bungku Selatan,  Senin (24/3/2025). Pasalnya, knalpot brong ini cukup meresahkan warga.

Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) itu, dipimpin Kanit Reskrim Polsek Bungku Selatan, IPDA Herman SH. Dikatakan IPDA Herman, selain knalpot brong pihaknya juga menyasar minuman keras (miras), narkoba, dan balapan liar. 

"Razia yang kita gelar semata-mata untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Bungku Selatan selama pelaksanaan bulan suci Ramadan dan menyongsong hari raya Idul Fitri 1446 H/2025 M yang sebentar lagi dirayakan," sebut Kanit Reskrim.

Kendaraan yang menggunakan knalpot bogar diberikan teguran, mereka juga diharuskan mengganti knalpot dari brong ke standar pabrikan serta melengkapi dokumen kendaraan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Razia knalpot brong Polsek Bungku Selatan. MOROWALI- Penertiban terhadap pengendara yang menggunakan knalpot brong, digelar aparat Polsek ...

PT Rizky Utama Jaya Didemo Gegara Kerusakan Lingkungan

 

Aktivitas PT Rizky Utama Jaya.
MOROWALI- Kegiatan blasting PT Rizky Utama Jaya di Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, menuai sorotan dari warga karena disinyalir merusak lingkungan. 

Sekelompok warga yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Lingkungan Morowali (FPLM), berunjukrasa, 22 Maret 2025 lalu, mereka menuntut PT Rizky Utama Jaya bertanggungjawab atas rusaknya lingkungan. 

Disebutkan, aktivitas blasting perusahaan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada ekosistem dan kenyamanan hidup masyarakat setempat. Selain itu, mereka menyoroti bahwa hingga saat ini, perusahaan belum menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Desa Nambo dan Desa Ulongi sebagaimana yang menjadi kewajiban perusahaan.

Ketua FPLM, Moh Ridwan, mengancam apabila tidak ada respons dari PT Rizky Utama Jaya, pihaknya kembali akan menggelar unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak selesai lebaran Idul Fitri. "Sekitar 500 massa akan kita turunkan pada unjuk rasa susulan sesudah hari raya Idul Fitri 1446 H nanti," cetusnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Aktivitas PT Rizky Utama Jaya. MOROWALI- Kegiatan blasting PT Rizky Utama Jaya di Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, menuai sorotan dari ...

Menteri ATR/Kepala BPN Perkuat Kolaborasi Bersama Pemda se-NTT

 

JAKARTA- Rapat bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, dan para Bupati/Walikota se-NTT digelar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Kamis (20/3/2025), pertemuan ini sebagai langkah maju membangun kolaborasi dengan Pemda se-NTT terkait kebijakan pertanahan, reforma agraria, pengadaan tanah, serta tata ruang.

"Ada empat tugas utama Kementerian ATR/BPN, yaitu kebijakan dan layanan pertanahan, Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, serta kebijakan dan layanan tata ruang. Tidak semua daerah memiliki semua aspek ini, tetapi kebijakan dan layanan tata ruang pasti ada di setiap wilayah," ujar Menteri Nusron.

Menteri Nusron menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam pelaksanaan Reforma Agraria dan Pengadaan Tanah untuk proyek strategis nasional. "Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah masing-masing. Reforma Agraria ini harus berjalan baik, termasuk dalam pendistribusian tanah kepada masyarakat," ucapnya.  

Ia juga menekankan, Pemda memiliki peran penting dalam menentukan objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). "Bupati wajib menentukan objek TORA, seperti HGB, HGU, atau Hak Pakai yang sudah habis dan tidak diperpanjang dalam dua tahun. Itu bisa dibagikan ke masyarakat agar tidak terjadi penjarahan. Selain itu, ada kewajiban 20% dari HGU yang bisa dibagikan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," jelas Nusron Wahid.

Di samping itu, optimalisasi data pertanahan melalui integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) juga perlu dilakukan. Kedua hal tersebut menurut Menteri Nusron bisa menambah pendapatan daerah, sehingga perlu segera disinkronkan.

Gubernur dan bupati juga diminta ikut membantu pemutakhiran sejumlah bidang tanah di Indonesia yang masih masuk kategori KW 456, yaitu sertipikat yang terbit antara tahun 1960–1971, namun belum memiliki peta kadastral. Secara khusus, ia juga meminta agar para kepala daerah memerhatikan soal pendaftaran tanah adat di NTT.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelasakan kepada Gubernur dan Kepala Daerah se-NTT yang hadir bagaimana peran Pemda dalam mendukung _modern land administration paradigm yang mencakup land tenure, land value, land use, land development, hingga cadastre. Dengan kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah, ia berharap dapat menjadi kunci dalam modernisasi administrasi pertanahan serta optimalisasi tata ruang di NTT.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT beserta jajaran. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Rapat bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, dan para Bupati/Walikota se-NTT digelar Menteri AT...

PT Vale Tanam Pohon Serentak Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra

 

Aksi menanam pohon serentak.
POMALAA- Kolaborasi PT Vale Indonesia dengan Pemprov Sulawesi Tenggara terhadap keberlanjutan, dibuktikan dengan penanaman pohon serentak bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, sebagai bagian dari program Quick Win 100 Hari. 

Kegiatan ini juga menandai peluncuran Budidaya Maggot dan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagai solusi kolaboratif untuk mendukung ketahanan pangan dan memperkuat ekosistem lingkungan.

Berlangsung di site Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, Desa Longori, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, kegiatan ini mengusung semangat agroforestry—sistem integratif antara kehutanan dan pertanian—yang mampu menyelaraskan produktivitas ekonomi masyarakat dengan konservasi alam secara berkelanjutan. 

PT Vale ditunjuk sebagai tuan rumah utama, sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam pembangunan. Turut hadir dalam acara ini antara lain Bupati Kolaka H Amri, Ketua DPRD Kolaka, I Ketut Arjana, unsur TNI dari Batalyon 725 Woroagi, tokoh masyarakat, petani binaan PT Vale, serta para mitra kerja. Dalam sambutannya, Manager Mine Construction IGP Pomalaa, Aryamer, mewakili manajemen PT Vale, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya mempercepat rehabilitasi lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan lahan produktif yang berdampak ekonomi.

“Kami bangga dapat menjadi bagian dari inisiatif besar ini. Agroforestry bukan hanya tentang menanam pohon, melainkan menciptakan ekosistem ekonomi hijau yang memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga bumi. Sinergi seperti ini adalah pondasi masa depan berkelanjutan yang ingin kami bangun bersama masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujar Aryamer.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dalam sambutan virtualnya menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi PT Vale dengan pemerintah dan masyarakat, yang dinilai sebagai contoh nyata kemitraan strategis lintas sektor untuk lingkungan dan pangan.

“Ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih hijau dan tangguh. Terima kasih kepada PT Vale dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini,” ungkap Gubernur.

Senada, Bupati Kolaka H Amri menekankan bahwa keberhasilan program ini terletak pada kekompakan dan rasa tanggung jawab bersama.

“Upaya menjaga lingkungan dan membangun ketahanan pangan adalah tanggung jawab kolektif. Terima kasih atas sinergi luar biasa ini, semoga menjadi inspirasi di seluruh penjuru Sulawesi Tenggara,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, PT Vale dan Pemerintah Kabupaten Kolaka juga menyerahkan bantuan sembako kepada para petani organik binaan, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam membangun sistem pertanian yang sehat dan berkelanjutan.

Jenis pohon yang ditanam meliputi pohon buah dan tanaman kayu bernilai ekonomi tinggi, yang diharapkan memberi dampak positif dalam jangka panjang, baik dari sisi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.

PT Vale terus mendorong transformasi hijau melalui program berbasis komunitas dan keberlanjutan. Melalui aksi kolaboratif seperti ini, perusahaan berharap dapat menjadi katalisator perubahan menuju ekosistem pertambangan yang lebih hijau, tangguh, dan berdampak positif bagi generasi mendatang. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Aksi menanam pohon serentak. POMALAA- Kolaborasi PT Vale Indonesia dengan Pemprov Sulawesi Tenggara terhadap keberlanjutan, dibuktikan den...

KIDC Morowali Sahur On The Road

 

Sahur On The Road KIDC Morowali.
MOROWALI- Anggota komunitas Kinship In Driving Indonesia (KIDC) Morowali, Senin (25/3/2025) dinihari tadi, menggelar kegiatan Sahur On The Road. 

Dalam pelaksanaannya, Sahur On The Road KIDC Morowali ini berjalan atas kolaborasi dengan Satlantas Polres Morowali. 

Sedikitnya 51 kendaraan roda empat modifikasi yang tergabung sebagai member KIDC Morowali terlibat langsung dalam Sahur On The Road 

Ketua KIDC Morowali, Andi Aswar, kegiatan Sahur On The Road ini bertujuan selain ajang silaturahmi juga membangun kekompakan antar anggota KIDS. 

Pihaknya melakukan rolling di jalan, kemudian melaksanakan Salat Subuh secara berjamaah. 

Andi Aswar juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Satlantas Polres Morowali yang turut serta mengawal jalannya Sahur On The Road ini. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Sahur On The Road KIDC Morowali. MOROWALI- Anggota komunitas Kinship In Driving Indonesia (KIDC) Morowali, Senin (25/3/2025) dinihari tadi...

796 Pelanggaran Tata Ruang Picu Banjir di Jabodetabek-Punjur

 

JAKARTA- Untuk kesekian kalinya Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PU RI menggelar rapat penanganan banjir di wilayah Jabodetabek-Punjur, rapat yang berlangsung, Jumat (21/3/2025), dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Dalam rapat yang dihadiri Pemprov Banten tersebut, Nusron Wahid, mengungkapkan terdapat sekitar 769 pelanggaran tata ruang yang disinyalir menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan itu.

"Kita melakukan pengecekan terhadap tata ruang Jabodetabek-Punjur sesuai dengan Perpres No: 60 Tahun 2020 dan implementasi lapangannya. Ternyata setelah kita cek di Jabodetabek-Punjur ada pelanggaran tata ruang, jumlahnya banyak sekali, sekitar 796 titik pelanggaran tata ruang, yang ini secara tidak langsung menjadi penyebab adanya banjir," sebut Nusron Wahid. 

Lebih lanjut, diungkapkan Nusron Wahid, penindakan terhadap bangunan-bangunan yang tidak sesuai tata ruang ditargetkan selesai di tahun 2025 ini. Rapat itu sendiri, dihadiri Menteri PU, Dody Hanggodo, Wamen PU, Diana Kusumastuti, Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, beserta para bupati/walikota se-Banten. Sedang ikut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, yakni Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari, Plt Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, dan PLH Dirjen PHPT, Wartomo. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Untuk kesekian kalinya Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PU RI menggelar rapat penanganan banjir di wilayah Jabodetabek-Punjur,...

Polisi Diminta Usut Cargo Nikel Diduga Ilegal di Kawasan Jetty PT CMPP

 

Aktivitas jual-beli bijih nikel dari tambang yang tak ber-IUP diduga marak di Morowali.
MOROWALI-Diduga ilegal, Polres Morowali diminta untuk mengusut cargo nikel yang disinyalir marak diperjual-belikan di pelabuhan jetty PT CMPP, di Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur. 

Menurut Haris, salah satu warga Bungku Timur, bijih nikel di lokasi tersebut kemungkinan berasal dari tambang yang tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

"Dulu cargo nikel itu pernah dipasangi police line, tapi sekarang sudah tidak lagi. Makanya, kami minta Kepolisian mengusut dugaan transaksi bijih nikel ilegal di kawasan jetty tersebut," harap Haris, Sabtu (22/3/2025).

Sebenarnya, masyarakat tidak mempersalahkan penjualannya, namun sangat disayangkan apabila cargo nikel itu dijual tanpa melalui proses perizinan yang jelas. "Kami hanya ingin memperjelas, biji nikel itu legal atau ilegal, maka dari itu polisi diharapkan secepatnya bertindak," pungkasnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Aktivitas jual-beli bijih nikel dari tambang yang tak ber-IUP diduga marak di Morowali. MOROWALI-Diduga ilegal, Polres Morowali diminta un...


Top