EDITORIAL! Daya Tawar Daerah yang Mengkhawatirkan

Andi Syamsuddin Arsyad foto-ist.

Seorang pria berpenampilan sederhana melangkah santai di tengah kerumunan pejabat tinggi dan pengusaha kelas kakap di Jakarta. Wajahnya tak sering muncul di berita utama. Namun, di balik penampilannya itu, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam kini menjadi salah satu kekuatan paling diperhitungkan dalam lanskap ekonomi-politik Tanah Air.

Kisah Haji Isam dan Jhonlin Group adalah potret nyata pergeseran kekuasaan di era desentralisasi. Dari subkontraktor kecil tambang batu bara di Kalimantan Selatan, ia membangun kerajaan bisnis yang kini merentang dari batu bara, sawit, biodiesel, gula, hingga logistik dan penerbangan carter. Prestasi itu patut diacungi jempol, contoh konglomerat daerah yang sukses naik kelas dengan modal kegigihan dan pemahaman pasar lokal.

Namun, di balik keberhasilan bisnis itu, muncul pertanyaan yang lebih besar: seberapa jauh daya tawar politik yang ikut terbangun? Kedekatan bisnisnya dengan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, baik melalui hubungan kekerabatan maupun jalur profesional  telah menyulut perdebatan publik tentang potensi konflik kepentingan. Lima kementerian strategis yang membidangi sektor yang bersinggungan langsung dengan bisnis Jhonlin membuat banyak pihak gelisah, meski pemerintah selalu menegaskan semua penunjukan murni berdasarkan profesionalisme.

Fenomena ini bukan kasus terisolasi. Kini beredar narasi soal kebangkitan “9 Haji” pengusaha muslim asal daerah yang menguasai komoditas alam dan logistik sebagai tandingan bagi “9 Naga” era lama. Narasi itu terdengar menyegarkan, tapi juga mengundang keraguan. Apakah ini benar-benar demokratisasi ekonomi, atau sekadar berganti wajah oligarki? Dari Jakarta ke daerah, konsentrasi kekuasaan dan sumber daya alam tampaknya hanya berpindah tangan.

Salah satu ujian terbesar adalah proyek food estate di Papua Selatan. Jhonlin terlibat dalam cetak sawah skala raksasa di Merauke dan sekitarnya. Pemerintah menyebutnya langkah krusial untuk ketahanan pangan. Tapi di lapangan, masyarakat adat Suku Yei, Auyu, dan Marind mengeluhkan perampasan tanah ulayat, ancaman deforestasi, dan masa depan ruang hidup mereka. Sejarah kegagalan food estate sebelumnya seharusnya menjadi pengingat keras.

Di tengah dinamika itu, pemerintah pusat kini mengambil langkah tegas. Lewat Peraturan Pemerintah yang diterbitkan 20 Mei 2026, Presiden Prabowo mewajibkan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah, batu bara, dan ferro alloy dilakukan melalui satu pintu yang dikelola BUMN baru, PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Tujuannya jelas: menutup kebocoran devisa, mencegah under-invoicing, dan mengembalikan kendali negara atas kekayaan alam.

Langkah recentralisasi ini patut diapresiasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan. Namun, ia juga menimbulkan pertanyaan baru. Apakah kebijakan ini akan memangkas daya tawar berlebih pengusaha daerah seperti Haji Isam, ataukah hanya menciptakan pintu ketergantungan baru antara swasta dan BUMN? Bagi kelompok usaha yang sudah menguasai rantai pasok dari hulu hingga ekspor, aturan satu pintu ini akan menjadi ujian sesungguhnya.

Kita tidak anti terhadap kebangkitan pengusaha daerah. Desentralisasi memang seharusnya membuka peluang lebih luas. Persoalannya adalah ketika bargaining power itu berubah menjadi dominasi tanpa pengawasan yang memadai. Program CSR yang gencar memang membantu citra, tetapi tidak boleh dipakai untuk meredam kritik terhadap isu lingkungan dan hak masyarakat adat.

Editorial ini bukan ditujukan untuk menyerang seseorang, melainkan mengingatkan risiko sistemik. Tanpa pengawasan ketat dari KPK, KLHK, Komnas HAM, dan transparansi penuh dalam pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu, desentralisasi yang dulu diharapkan membawa keadilan justru bisa melahirkan kartel baru yang lebih sulit diawasi karena berserakan di daerah.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kemitraan dengan pengusaha lokal tidak berarti menyerahkan kendali sektor strategis kepada segelintir kepentingan. Transparansi, mekanisme tender terbuka, dan perlindungan hak ulayat harus jadi garis merah yang tak boleh dilanggar.

Kebangkitan daya tawar daerah adalah fakta baru Indonesia. Tapi fakta itu harus disertai kewaspadaan tinggi. Kalau tidak, kita hanya mengganti satu oligarki dengan oligarki lain, kali ini dengan kemasan yang lebih pribumi dan lebih dekat dengan pusat kekuasaan. (**)

Berbagi :