Kader Partai Nasdem Kota Palopo, Efendi Sarapang.

MAKASSAR- Bertajuk "Menjemput Kemenangan 2024", DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (6/1/2022) lalu, sukses menggelar rapat konsolidasi yang diikuti seluruh DPD dan para kader se Sulsel, dipimpin Ketua DPW, H Rusdi Masse (RMS), di Hotel Claro, Makassar. 

Kader Partai Nasdem Kota Palopo, Efendi Sarapang, saat dikonfirmasi Jumat, 7 Januari 2022, menegaskan konsolidasi Partai Nasdem se Sulsel, menghasilkan keputusan bulat, yakni memenangkan Pemilu 2024. 

"Pak Ketua DPW (Partai Nasdem) Sulsel, RMS, menyerukan kepada seluruh kader Partai Nasdem di Sulsel merapatkan barisan memenangkan kontestasi 2024," ujar Ketua Komis I DPRD Palopo ini. 

Sementara dalam pidatonya, RMS menegaskan, Partai Nasdem menargetkan kemenangan mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Mantan Bupati Sidrap dua periode itu, berharap agar para kader DPW dan DPD se Sulsel terus bergerak menyatukan kekuatan tuk menjemput kemenangan di 2024. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Rapat musyawarah di Desa Pompengan Pantai.

WALMAS- Memasuki tahun 2022, Pemerintah Desa (Pemdes) Pompengan Pantai, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, telah menyiapkan program strategis untuk masyarakatnya. 

Kepala Desa (Kades) Pompengan Pantai, Rachmat Husain, kepada Koran Akselerasi, Jumat (7/1/2022), mengungkapkan bahwa di tahun ini, pihaknya akan memprioritaskan pengadaan bibit kepada petani di wilayah Pompengan Pantai. 

"Di 2022, sesuai hasil musyawarah desa yang mayoritas berasal dari usulan langsung dari masyarakat, maka kami mengupayakan pengadaan bibit udang, bibit ikan, bibit durian, bibit kelapa, dll," urai Rachmat Husain. 

Lanjut disampaikan RH--, sapaan akrab Rachmat Husain, Pemdes Pompengan Pantai juga memprogramkan beberapa kegiatan fisik seperti pembangunan plat dekker dan pengkerikilan jalan sepanjang kurang lebih 1 Kilometer. "Pemdes Pompengen Pantai berkomitmen menghadirkan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui program fisik dan non-fisik," kunci RH. (ARS/ABK)

Kadis Koperasi dan UKM Palopo, Asmuradi Budi.

PALOPO- Guna memacu peningkatan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sejumlah program strategis bakal dijalankan Dinas Koperasi dan UKM Palopo di 2022. 

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Palopo, Asmuradi Budi ST M.EnvMan, yang ditemui Koran Akselerasi, Kamis (6/1/2022), memaparkan untuk sektor UKM, ada dua program yang diusung oleh Diskop-UKM Palopo. 

Program yang pertama, papar Asmuradi Budi, yakni pemberdayaan usaha mikro, pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. 

"Melalui program tersebut, diharapkan tercipta sinergitas antara pelaku usaha dan lembaga pemerintah, seperti memfasilitasi kemudahan dalam perizinan, memfasilitasi sertifikasi atau Nomor Induk Berusaha (NIB), penggelar pelatihan, dan lain-lain," papar Asmuradi Budi. 

Kata dia, pendataan terhadap pelaku usaha sangat diperlukan. Karena, banyak manfaat yang bisa ditimbulkan, seperti contoh sangat memudahkan pemerintah apabila ada bantuan ke pelaku usaha yang akan diturunkan. Dengan melaksanakan pendataan, sertifikasi, maupun NIB, pemerintah tidak kesulitan lagi menyiapkan data yang valid terkait jumlah UKM yang ada di Palopo. 

"Dari program tadi, terdapat 5 sub kegiatan meliputi; pendataan potensi pengembangan usaha, pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro, fasilitas kemudahan perizinan mikro, pemberdayaan kelembagaan potensi usaha mikro, serta koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan," terangnya. 

Untuk bantuan ke UKM sendiri, pihaknya masih menunggu kepastian anggaran baik dari APBD pokok Palopo, Pemprov Sulsel, dan Pemerintah Pusat. Rencananya, dari Pusat akan ada bantuan sertifikat halal secara gratis, di mana pendaftarannya bisa secara online. "Kita juga masih menunggu kebijakan pusat melalui fasilitas BPUM yang untuk tahun ini belum diketahui besaran nilainya," jelas Asmuradi Budi. 

Program kedua, lanjut mantan Sekretaris DPKAD Palopo itu, program pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. "Kita harapkan, usaha kecil dan menengah di Palopo semakin tumbuh pesat," kunci Asmuradi Budi. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA) 

Paripurna terkait pengesahan Perda RTRW Kota Palopo.

PALOPO- Pasca disahkan DPRD, 5 Desember 2021 lalu, Perda RTRW Kota Palopo yang baru memuat sejumlah aturan ketat soal izin pendirian sarang burung walet. Pasal pasal 100 Perda RTRW tersebut, mengharuskan pendirian sarang (rumah) walet tidak boleh berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. 

Aturan tersebut, disampaikan anggota Pansus 2 DPRD yang menggodok Ranperda RTRW Palopo, H Zubir Surasman, Kamis (6/1/2022). Dikatakan Legislator Partai Golkar ini, larangan izin mendirikan sarang burung walet di tengah pemukiman penduduk sangat jelas diatur dalam pasal 100 Perda RTRW. 

"Jadi ke depan, tidak boleh lagi ada bangunan sarang burung walet berdiri di kawasan pemukiman padat penduduk. Kami di Pansus 2 sangat sepakat dengan kebijakan itu, sebab jangan sampai suara burung walet lebih dominan dari suara Adzan yang dikumandangkan dari Masjid, terlebih apabila bangunan sarang burung walet tersebut lebih tinggi dari menara Masjid. Setelah Perda RTRW disahkan, instansi yang menangani perizinan agar teliti dan selektif mengeluarkan izin pendirian sarang burung walet," tegas Zubir Surasman.

Sementara itu, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Palopo, Andi Najwa, mempertegas bahwa sesuai bunyi pasal 100 Perda RTRW yang telah mendapat persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN, mengharuskan bangunan sarang burung walet tidak boleh didirikan di tengah pemukiman padat penduduk. 

"Perda RTRW yang baru itu, di dalamnya ada mengatur soal izin pendirian bangunan burung walet, sehingga jika berpedoman pada Pasal 100 Perda RTRW, ke depan tidak boleh lagi ada bangunan sarang burung walet didirikan di tengah pemukiman warga," jelas Najwa. 

Untuk diketahui, Perda RTRW terbaru ini mengatur berbagai regulasi pada sejumlah zona kawasan mulai dari kawasan hutan lindung, kawasan budidaya, kawasan permukiman, kawasan perkotaan, hingga kawasan reklamasi. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Plt Kadis Perkim Kota Palopo, Hj Raodatul Jannah S.Sos.

PALOPO- Lewat program Penyediaan Hunian Baru Layak (PHBL) TA 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), akan melaksanakan kegiatan "bedah" rumah sebanyak 22 unit di wilayah Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur (Wartim). 

Hal tersebut disampaikan Plt Kadis Perkim Palopo, Hj Raodatul Jannah S.Sos, Kamis, 6 Januari 2022. Menurut Raodatul Jannah, program PHBL ini digulirkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan memadai. 

"Insya Allah tahun ini, 22 rumah akan direhab di Pontap. Kegiatan rehab rumah PHBL itu, diupayakan berjalan secepatnya di awal 2022 ini," terang Raodatul Jannah. 

Ia memaparkan, program "bedah" rumah sebanyak 22 unit tersebut hanya dilaksanakan di satu kelurahan saja, yakni Pontap. Disebutkan, kegiatan PHBL ini menggunakan sharing anggaran DAK dan APBD Palopo.

"Teknis anggarannya, Rp20 juta per unit dari DAK dan Rp15 juta dari APBD. Jika ditotalkan Rp440 juta bersumber dari DAK dan Rp330 juta berasal dari APBD," terang Raodatul Jannah yang juga merupakan Kepala Bappeda Palopo ini. 

Ia menambahkan, jatah "bedah" rumah tahun ini berkurang dibanding 2021 lalu. Sekedar informasi, pada 2021 program "bedah" rumah BSPS untuk Palopo berjumlah 63 unit di wilayah Kelurahan Latuppa. "Jumlah bedah rumah di tahun ini berkurang dikarenakan adanya aturan baru (juknis) yang mengharuskan kegiatan PHBL 2022 menggunakan sharing anggaran dari APBD. Sementara di 2021, program BSPS murni memakai DAK," kunci Raodatul Jannah. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

MAKASSAR- Atas kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) memberi hibah terhadap pembangunan Kantor Pertanahan Kota Palopo, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Sofyan Djalil, Rabu, 5 Januari 2022, memberi piagam penghargaan kepada Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir, bertempat di Maccora Ballroom Hotel Rinra Makassar. 

Pada momentum yang sama, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Kepala Kanwil BPN Sulawesi Selatan dengan para Bupati dan Walikota se Sulsel. Kementerian ATR/BPN, berupaya mempercepat pendataan bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta dilakukan secara simbolis penyerahan sertifikat untuk rakyat. Guna memerangi praktik mafia tanah, kata Sofyan Djalil, ATR/BPN mengoptimalkan pendaftaran seluruh bidang tanah di dalam negeri. Sofyan Djalil berjanji memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya dan mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok yang kerap merugikan masyarakat itu. 

"Ditargetkan, hingga 2025 mendatang, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar secara resmi. Program PTSL ini kita percepat, ATR/BPN sudah mendaftarkan lebih dari 80 juta. Insya Allah, 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar," terang Sofyan Djalil. 

Kementerian ATR/BPN terus berkolaborasi Polri dan Kejaksaan, serta Komisi Yudisial hingga Mahkama Agung RI memberantas mafia tanah lewat Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah. Selain memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat, PTSL diharapkan mewujudkan pembangunan yang merata di Indonesia. Hadir di kegiatan itu, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Pangdam XIV, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Mochamad Syafei Kasno, Kapolda Sulsel, Irjen (Pol) Nana Sujana, Kajati Sulsel, Raden Febrytrianto, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari, dan Kepala ATR/BPN Sulsel, Bambang Priono. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Pertemuan dalam rangka penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, digelar secara virtual, Rabu (5/1/2022), dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN RI, Sofyan Jalil. Acara itu, dihadiri Sekda Palopo, Drs Firmanza DP SH MSi, mewakili Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir MH. 

Kepala Kanwil BPN Sulsel, Bambang Priyono, menyebutkan di 2021 lalu, BPN telah melakukan penguatan hak atas nama rakyat dalam bentuk sertifikat tanah program retribusi tanah sebanyak 36 bidang termasuk di dalamnya SK pelepasan kawasan hutan serta pengadaan tanah jalur kereta api Makassar-Parepare dan Barru. 

Sementara, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan warga sangat antusias dengan kebijakan Menteri ATR/Kepala BPN RI atas kebijakan program retribusi tanah. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat--, penerima bantuan sertifikat. 

Menteri ATR/BPN, Sofyan Jalil, menerangkan sertifikat tanah merupakan surat berharga yang memiliki nilai untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena, sertifikat adalah bukti sah atas kepemilikan tanah guna memberikan kepastian hukum atas kepemilihan tanah sehingga mengurangi potensi sengketa. Kegiatan ini, juga bagian percepatan pendaftaran tanah di Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Acara ini juga dihadiri Danramil 06-Wara, Kapten (Inf) Sukardi, para camat dan lurah serta undangan lainnya. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)