HM Thorig Husler.

AKSELERASI- Teka-teki siapa calon pendamping petahana, HM Thorig Husler, di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, masih belum jelas. Meski demikian, Thorig Husler memberi gambaran calon wakil bupati yang akan mendampinginya nanti punya survei tinggi.

"Banyak nama yang masuk dalam proses penjaringan, namun kita masih pelajari surveinya di masyarakat," terang Thorig Husler, saat ditemui di Rujab Bupati Lutim, Senin malam (25/11/2019).

Untuk mencari tingkat elektabilitas para calon 02 tersebut, Thorig Husler menggunakan dua lembaga survei. Dimana, sejumlah figur yang dielus maju sebagai calon 02 masih terus disurvei namanya. Calon yang nilai surveinya tinggi, itu-lah yang akan mendampingi Husler.

Kendati demikian, Husler tak menampik jika nama Wakil Bupati Lutim saat ini, Irwan Bachri Syam (Ibas), masuk calon 02 yang dilirik untuk kembali berpasangan dengan dirinya.

Sekedar diketahui, pada Pilkada 2015 lalu, Husler yang berpasangan Irwan Bachri Syam berhasil memenangi kontestasi. Kala itu, pasangan Husler-Ibas mengungguli pasangan rivalnya, H Nur Husain-Esra Lamban. Jelang Pilkada Lutim 2020, sebagian masyarakat Lutim menginginkan agar Husler-Ibas kembali berpaket melanjutkan periode kedua kepemimpinan mereka di Bumi Batara Guru.

Soal kendaraan yang digunakan, Thorig Husler meyakini Partai Golkar yang memiliki tujuh kursi di DPRD Lutim akan mengusung dirinya. Namun, ia juga tetap mendaftar di semua partai politik (parpol) yang membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati.

"Partai Golkar kemungkinan hampir pasti, selain itu saya juga mendaftar hampir di semua partai seperti Hanura, PDI-P, Gerindra, PKS, PBB, dan lain-lain," kunci Husler. (TOM/ABK)

Andi Syafiuddin Patahuddin berdialog dengan sejumlah kolega, beberapa waktu lalu.

AKSELERASI- Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Syafiuddin Patahuddin ST, memilih aktif menggelar diskusi dan dialog dengan berbagai elemen masyarakat.

Seperti, Sabtu (23/11/2019) malam ini, ia terlihat sibuk berbincang lepas dengan anggota DPRD Luwu Utara, Riswan Bibbi. Selain itu, beberapa tokoh pemuda, aktivis IPMIL, dan kalangan LSM.

"Aktivitas semacam ini, sesering mungkin saya lakukan. Selain bersilaturahmi, kita juga dapat membahas beragam isu-isu aktual dan terkini seputar Luwu Utara maupun Luwu Raya," terang Andi Syafiuddin Patahuddin.

Anggota Fraksi PKS DPRD Sulsel ini menegaskan, sebagai figur wakil rakyat dirinya dituntut tidak berpikir parsial dan terbatas dengan partai atau organisasi saja. Sebab, ia sadar status anggota DPRD yang disandangnya, menjadikan dirinya milik seluruh golongan masyarakat. "Diskusi maupun dialog baik di tingkat internal maupun lintas parpol sangat berguna untuk menyerap informasi dan aspirasi dari bawah untuk kita perjuangkan demi kemajuan masyarakat dan daerah," kuncinya. (TOM)

AKSELERASI- Dari 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan, DPD Partai Gelora Indonesia Kota Palopo, termasuk yang tercepat merampungkan struktur kepengurusannya.

Tak berselang lama setelah dipercaya sebagai Ketua Umum DPD Partai Gelora Indonesia Palopo, Budi Sada, dan sekretaris umum-nya, H Lukman Khalid, langsung menyusun komposisi kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan.

"Di bawah kepemimpinan Pak Budi Sada, DPD Partai Gelora Indonesia menjadi yang pertama di Sulsel merampungkan 100% struktur pengurus sampai ke tingkat kecamatan," imbuh Lukman Khalid, Sabtu (23/11/2019) petang tadi.

Lukman Khalid menambahkan, Budi Sada selaku Ketum DPD Partai Gelora Indonesia sangat komit membesarkan partai.

Terpisah, Budi Sada yang dihubungi Koran Akselerasi, menegaskan jika dirinya ingin membawa DPD Partai Gelora Indonesia meraih kursi di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yang akan datang.

"Target saya tidak muluk-muluk, mudah-mudahan DPD Partai Gelora Indonesia dapat mendudukkan satu kader di tiap-tiap dapil. Total kursi yang kita targetkan, tiga kursi atau satu kursi per dapil. Palopo sendiri pada pileg nanti, terbagi atas tiga dapil," pungkas Komisaris PT Arah Baru Global Mandiri itu. (TOM)

AKSELERASI- Kabar baru datang dari mantan Calon Wakil Walikota (Wawali) Kota Palopo periode 2018-2023, Budi Sada SIp MM (BISA). Sempat 'menghilang' dari peredaran, Budi Sada kini kembali mencuat ke permukaan. Terbaru, ia berhasil mendapat amanah dan kepercayaan memimpin DPD Partai Gelora Indonesia Palopo.

Dihubungi di Jakarta, Senin (18/11/2019), Budi Sada membenarkan dirinya mendapat mandat dari DPP untuk menahkodai DPD Partai Gelora Indonesia Palopo.

"Saya dipercayakan sebagai Ketua Umum bersama H Lukman Khalid selaku Sekretaris Umum DPD Partai Gelora Indonesia Palopo. Saya berkomitmen penuh membesarkan Partai Gelora Indonesia," tegas Budi Sada yang juga merupakan Komisaris PT Arah Baru Global Mandiri--, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta.

Mantan birokrat Palopo ini menambahkan, Partai Gelora Indonesia terbuka untuk umum, siapapun boleh bergabung di dalamnya. Selain itu, Partai Gelora Indonesia hadir dengan berasaskan atas Pancasila. (HERMAN BAIM/ABK)

Efendi Sarapang bersama dua legislator terpilih Nasdem, Abdul Salam dan Christin Lupita L Dengen.

AKSELERASI- Setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, calon Anggota DPRD Palopo terpilih periode 2019-2024, Efendi Sarapang, bertekad menjaga kepercayaan dari rakyat yang telah memilih dirinya hingga mampu lolos ke gedung parlemen.

"Saya siap bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat Palopo melalui gedung legislatif," tegas Efendi Sarapang, saat ditemui di acara rapat pleno terbuka KPU Palopo, Jumat (19/7/2019), di Palopo Hotel.

Efendi Sarapang yang diusung Partai Nasdem di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Palopo; Wara Utara, Bara, dan Telluwanua, menyatakan dirinya siap mewujudkan cita-cita dan aspirasi rakyat setelah dirinya resmi dilantik pada September 2019 mendatang.

Untuk diketahui, Efendi Sarapang adalah calon anggota DPRD terpilih termuda se Palopo. Ia yang masih duduk di semester 8 Unanda, merupakan putra Salupao, kelahiran 1995. Efendi Sarapang mewarisi jiwa politik dari ayahnya, Aris Yanto, yang merupakan Ketua PAC Nasdem Telluwanua.

Saat bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu, Efendi Sarapang menuai dukungan totalitas dari keluarga, para sahabat, dan komunitas masyarakat lainnya yang berada di dapil dua.

Hasil pleno penetapan di KPU, Efendi Sarapang ditetapkan lolos ke DPRD bersama dua rekannya dari Nasdem, yakni Abdul Salam dan Christin Lupita L Dengen. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA) 

KPU Palopo saat menggelar rapat pleno terbuka.

AKSELERASI- Sebanyak 25 calon anggota legislatif (caleg) terpilih di Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2019, resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo melalui rapat pleno terbuka yang digelar, Kamis (19/7/2019), di Palopo Hotel, Jalan Kelapa, Kota Palopo.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Palopo, Abbas Djohan SH, menyampaikan bahwa rapat pleno terbuka tersebut, merupakan tahapan terakhir kedua Pileg 2019 sebelum melangkah ke acara pelantikan.

"Rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon anggota DPRD terpilih hasil Pemilu 2019 adalah tahapan terakhir kedua sebelum melangkah ke tahapan paling akhir yakni pelantikan. Selama proses Pileg berlangsung, KPU telah banyak merasakan dinamika demokrasi yang begitu tinggi," ucap Abbas Djohan di awal sambutannya.

Penetapan jumlah perolehan kursi dan anggota DPRD terpilih, sambung Abbas Djohan, dilakukan KPU dengan sangat hati-hati dengan mengacu asas transparansi dan akuntabilitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"KPU sangat teliti dan hati-hati menetapkan jumlah perolehan kursi dan caleg terpilih hasil Pemilu 2019, karena kinerja KPU dipantau dan diawasi ketat oleh DKPP hingga sentra Gakkumdu. Pun, seluruh sengketa Pemilu sudah diselesaikan lewat jalur Bawaslu," imbuh Abbas Djohan.

Selain itu, lanjut Abbas Djohan, KPU sangat berterimakasih atas bantuan maupun bimbingan serta arahan dari Kapolres Palopo dan jajaran hingga Pemkot Palopo dalam menyukseskan pesta Pemilu 2019 sebagai bagian dari upaya membangun peradaban demokrasi di Palopo.

"Polres banyak membantu kami di lapangan, khususnya dari segi pengamanan dan upaya mendeteksi daerah-daerah rawan konflik di Pemilu 2019. Begitu juga Pemkot Palopo lewat Dinas Dukcapil yang telah berkontribusi dan berkolaborasi pada proses sinkronisasi data kependudukan yang menjadi pedoman KPU menetapkan daftar wajib pilih tetap Pemilu. KPU mengucapkan terima kasih kepada dua institusi tersebut atas peran besarnya menyukseskan Pemilu 2019 dengan aman, lancar, dan tertib," papar Abbas Djohan.

25 anggota DPRD Palopo terpilih periode 2019-2024 yang ditetapkan oleh KPU, yakni untuk Dapil 1 Palopo masing-masing Misbahuddin dari PKB dengan perolehan 905 suara, Budi Rani Ratu dari Partai Gerindra dengan perolehan 1286 suara, Jabir dari PDI-P dengan perolehan 1267 suara, Steven Hamdani dari Partai Golkar dengan perolehan 1205 suara, Christin Lupita L Dengen dari Partai Nasdem dengan perolehan 1882 suara, Megawati dari PKS dengan perolehan 1224 suara, Dharmawati dari PPP dengan perolehan 916 suara, dan Irfan ST dari Partai Demokrat dengan perolehan 831 suara.

Anggota DPRD terpilih asal Dapil 2, meliputi Dahri Suli dari PKB dengan perolehan 1551 suara, Bogi Harto dari Partai Gerindra dengan perolehan 1017 suara, Angga Bantu dari PDI-P dengan perolehan 1040 suara, Zubir Surasman dari Partai Golkar dengan perolehan 1486 suara, Muh Mahdi dari PPP dengan perolehan 1705 suara, Herawati Masin dari PAN dengan perolehan 1960 suara, Aris Munandar dari Partai Hanura dengan perolehan 1825 suara, dan Robert Arelius Rante dari Partai Demokrat dengan perolehan 1257 suara.

Dari Dapil 3 Palopo, antara lain Nureny dari Partai Gerindra dengan perolehan 1274 suara, Andi Herman Wahidin dari PDI-P dengan perolehan 1701 suara, Harisal A Latief dari Partai Golkar dengan perolehan 2385 suara, Hj Nurhaeni dari Partai Golkar dengan perolehan 2336 suara, Baharman Supri dari Partai Golkar dengan perolehan 1154 suara, Abd Salam dari Partai Nasdem dengan perolehan 1596 suara, Ely Niang dari PAN dengan perolehan 1603 suara, serta Cendrana Martani dari Partai Demokrat dengan perolehan 1264 suara.

Rapat pleno tersebut, dipimpin 5 komisioner KPU Palopo meliputi, Abbas Djohan, Haris Mubarak, Abdullah Jaya Hartawan, Wandi Ismail, dan Ahmad Adi Wijaya. Hadir dalam pleno terbuka, Wakil Walikota (Wawali) Palopo, H Rahmat Masri Bandaso, kepala Inspektorat, H Asir Mangopo, Kapolres Palopo, AKBP Ardiansyah SIk, dan perwakilan Kodim 1403/Swg serta Kejaksaan Negeri Palopo. (ADVERTORIAL) 



REKAP PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DPRD KOTA PALOPO 
PADA FORMULIR E.1.1:
1. PKB : 2 kursi
2. Gerindra : 3 kursi
3. PDIP : 3 kursi
4. Golkar : 5 kursi
5. Nasdem : 3 kursi
6. Garuda : 0
7. Berkarya : 0
8. PKS : 1 kursi
9. Perindo : 0
10. PPP : 2 kursi
11. PSI : 0
12. PAN : 2 kursi
13. Hanura : 1 kursi
14. Partai Demokrat : 3 kursi
15. PBB : 0
16. PKPI : 0
ANGGOTA DPRD PALOPO TERPILIH PERIODE 2019-2024:

DAPIL 1
1. Misbahuddin (905 Suara/PKB)
2. Budi Rani Ratu (1286 Suara/Gerindra)
3. Jabir (1267 Suara/PDI-P)
4. Steven Hamdani (1205 Suara/Golkar)
5. Christin Lupita (1882 Suara/Nasdem)
6. Megawati (1224 Suara/PKS)
7. Dharmawati (916 Suara/PPP)
8. Irfan ST (831 Suara/Demokrat)

DAPIL 2
1. Dahri Suli (1551 Suara/PKB)
2. Bogi Harto (1017 Suara/Gerindra)
3. Angga Bantu (1040 Suara/PDI-P)
4. Zubir Surasman (1486 Suara/Golkar)
5. Efendi Sarapang (1994 Suara/Nasdem)
6. Muh Mahdi (1705 Suara/PPP)
7. Herawati Masdin (1960 Suara/PAN)
8. Aris Munandar (1825 Suara/Hanura)
9. Robert Arelius Rante (1257 Suara/Demokrat)

DAPIL 3
1. Nureny (1274 Suara/Gerindra)
2. HA Herman Wahidin (1701 Suara/PDI-P)
3. Harisal A Latief (2385 Suara/Golkar)
4. Hj Nurhaeni (2336 Suara/Golkar)
5. Baharman Supri (1154 Suara/Golkar)
6. Abd Salam (1596 Suara/Nasdem)
7. Ely Niang (1603 Suara/PAN)
8. Cendrana Martani (1264 Suara/Demokrat)

Caleg Terpilih PDI-P Palopo, Muh Jabir.

AKSELERASI- Masa penjaringan bursa Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Palopo kini tengah berproses di tingkat PAC.

Jelang pelaksanaan konferenci cabang (Konfercab) PDI-P Palopo, 19 Juli 2019, di Hotel Claro Makassar, kans Alfri Jamil untuk kembali menahkodai partai 'Banteng Moncong Putih' terus menguat.

Dukungan terhadap Alfri Jamil, datang dari calon anggota legislatif (caleg) terpilih PDI-P asal Dapil 1 Palopo, Muhammad Jabir. Meski namanya masuk dalam bursa calon ketua, Jabir justru memilih mendukung Alfri Jamil.

"Secara pribadi, saya nyatakan bahwa Pak Alfri Jamil sangat pantas dipertahankan untuk memimpin PDI-P Palopo satu periode ke depan. Figur seperti beliau itu, sangat diperlukan khususnya dalam membesarkan PDI-P di Palopo," kata Jabir di kediamannya, Senin (15/7/2019) pagi tadi.

Jabir selaku Ketua PAC PDI-P Mungkajang, termasuk sosok yang digadang-gadang memimpin PDI-P. Meski demikian, Jabir mengaku belum siap menjadi ketua. Di luar dugaan, ia lebih mengharapkan Alfri Jamil terpilih lagi sebagai ketua PDI-P di arena konfercab.

"Pak Alfri Jamil punya pengalaman menangani organisasi, saya kira dia (Alfri Jamil, red) orang yang tepat kita dukung bersama membesarkan PDI-P di Palopo," kunci Jabir. (MZK)

Aksi demo di kantor Bawaslu Kota Palopo.

AKSELERASI- Aksi unjuk rasa digelar sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD), Jumat (21/6/2019) sore, di gedung Bawaslu Kota Palopo.

Dalam aksinya, Jenderal Lapangan AMPD, Yertin Ratu, menyampaikan empat poin tuntutan terkait tindakan Bawaslu yang diduga mengkadaluarsakan temuan pengawas lapangan dan laporan warga soal kejadian di TPS 04 Tompotikka dan TPS 10 Amassangan, 17 April 2019 lalu.

"Dugaan pelanggaran di TPS 04 Tompotikka dan TPS 10 Amassangan, dimana ada warga atas nama Jasani keberatan karena diduga hak suaranya digunakan dua orang masing-masing satu laki-laki dan satu perempuan di kedua TPS tersebut dengan menggunakan KTP-nya dan surat panggilan C-6. Ironisnya, Bawaslu berdalil bahwa pelaku kabur dan tidak dapat ditemukan," ujar Yertin dalam orasinya.

Untuk itu, pihaknya (AMPD, red) menuntut, dan mendesak Polda Sulsel mengusut tuntas kasus tersebut, mendesak Polda Sulsel dugaan suap/gratifikasi, meminta Bawaslu-RI dan Bawaslu Sulsel melakukan perbaikan penerapan sanksi dan/atau melakukan pencarian fakta, dan meminta dewan kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan pembinaan etik. (MZK)