ads

Slider[Style1]

Politik

Metro

Hukum

Daerah

Olahraga

Warga Lamberea Menangkan Hadiah Utama Gebyar Vaksinasi Polres Morowali

Warga Lamberea Menangkan undian Gebyar Vaksinasi Polres Morowali 

MOROWALI- Pengundian kupon dooprize program Gebyar Vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum dan lanjut usia (lansia) digelar Polres Morowali, Rabu (19/1/2022) siang, di Puskesmas Bungku, Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah. 


Kapolres Morowali, AKBP Ardi Rahananto SE SIk MSi, didampingi Kabag Ops Polres Morowali, Kompol Awaluddin Rahman SH MH, Kasat Binmas, IPTU Supaya Gampang, Camat Bungku Tengah, Wirda Rosanti, Kepala Puskesmas Bungku, Dr Supardi, bersama tenaga kesehatan Puskesmas/tim vaksinator serta anggota Koramil Bungku Tengah, mengundi kupon peserta Gebyar Vaksinasi. 


Proses pengundian kupon Gebyar Vaksinasi Polres Morowali.

Alhasil, pemilik kupon dengan nomor undian 112, Laode Ramli, warga Lamberea, menjadi orang yang paling beruntung kali ini, ia berhasil memenangkan hadiah utama satu unit sepeda motor. Adapun 9 orang lainnya, masing-masing Hasni Ilyas, warga Bente, Supriyono, warga Ipi, Rusdin, warga Bente, Mariam, warga Bente, Hj Haeria, warga Tofoiso, Hj Zakaria, warga Bungi, H Muhammad Nawir, warga Bahomohoni, dan Alhasan, di warga Lanona, mendapatkan hadiah hiburan. 


Kapolres mengundi nomor undian doorprize Gebyar Vaksinasi Polres Morowali 

Dalam sambutannya, Kapolres Morowali, AKBP Ardi Rahananto, menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan program Gebyar Vaksinasi termasuk golongan lansia sehingga kegiatan ini sukses berjalan. (FAUZIA WULANDARI HAFID)

Warga Lamberea Menangkan undian Gebyar Vaksinasi Polres Morowali  MOROWALI- Pengundian kupon dooprize program Gebyar Vaksinasi Covid-19 bagi...

Kanit Regident: Hati-hati.., Beredar Hoax Jasa Pembuatan SIM Palsu di Palopo!

Kanit Regident Polres Palopo, IPDA F Patrick Siahaya, saat memberi keterangan pers soal adanya kabar hoax pembuatan SIM tembak yang viral di media sosial.

PALOPO- Warga Kota Palopo kudu perlu berhati-hati, pasalnya beredar informasi hoax di media sosial terkait munculnya jasa pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) palsu dengan modus tembak. 


Dikonfirmasi Rabu (5/1/2022), Kanit Regident Polres Palopo, IPDA F Patrick Siahaya, memastikan postingan yang viral di salah-satu grup dagang Facebook soal jasa pembuatan SIM tembak merupakan kabar bohong alias hoax. 


"Informasi itu (jasa pembuatan SIM tembak, red) murni hoax, kami minta masyarakat berhati-hati jangan sampai menjadi korban penipuan. Hasil pengecekan kami, modus semacam ini sudah pernah terjadi di daerah lain, yakni salah-satunya di wilayah hukum Polres Tana Toraja. 


Karena sudah mencatut nama institusi Polri, kata IPDA F Patrick Siahaya, pihak Polres Palopo bergerak cepat melacak oknum yang memposting jasa pembuatan SIM palsu atau SIM tembak ini. 


"Sekali lagi, diharapkan kepada masyarakat Palopo agar tidak mempercayai adanya jasa pembuatan SIM tembak yang di-posting oknum tak bertanggungjawab di medsos. Apabila menemukan upaya penipuan dengan modus pembuatan (jasa) SIM tembak, kami minta warga tak segan melapor ke Satpas SIM Polres Palopo," tegas IPDA F Patrick Siahaya. 


Dari hasil tangkapan layar di salah-satu grup dagang Facebook, sebuah akun memposting informasi soal jasa pembuatan SIM tembak yang isinya sebagai berikut; Ijin post menerima pembuatan SIM tembak, SIM A, SIM C, SIM B2 Umum, dan SIM B1 Umum. "Proses pembayaran SIM terlebih dahulu di jadikan ketika selesai lanjut pembayaran minat inbox atau WA 0878-9364-9976," demikian bunyi postingan hoax yang beredar di dunia maya tersebut. (ARS/ABK)

Kanit Regident Polres Palopo, IPDA F Patrick Siahaya, saat memberi keterangan pers soal adanya kabar hoax pembuatan SIM tembak yang viral di...

BERHASIL! Polres Palopo Sukses Tekan Tindak Kriminalitas di 2021

Kapolres Palopo, AKBP Muhammad Yusuf Usman, saat menyampaikan keterangan pers.

PALOPO- Dibanding tahun 2020 lalu, angka tindak kriminalitas di Kota Palopo pada 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Itu artinya, jajaran Polres Palopo berhasil menekan laju 'crime index' di tahun ini. 


Hal tersebut disebutkan Kapolres Palopo, AKBP Muhammad Yusuf Usman, saat memberikan menyampaikan 'Press Release' terkait kinerja Polres Palopo sepanjang 2021, Kamis (30/12/2021) malam tadi. Dipaparkan Kapolres, sebagai perbandingan jumlah kasus kriminalitas yang ditangani Polres Palopo pada 2020 sebanyak 486 kasus dengan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) sebanyak 309 kasus (63, 58%), sementara di 2021 menurun menjadi 479 kasus dengan PTP sebanyak 312 kasus (65,13%). 


Lanjut disampaikan AKBP Yusuf Usman, kasus narkoba dalam kurun dua tahun terakhir juga menurun. Di 2020, Polres Palopo menangani 71 kasus dan di 2021 berkurang menjadi 51 kasus. Grafik kasus narkoba dari 2020 ke 2021 menurun sekitar 28,16%. 


Sedangkan untuk kasus lakalantas, masih mengalami kenaikan dari 2020 ke 2021. Pada 2020, kasus lakalantas yang tertangani sebanyak 126 kasus sementara di 2021 naik 173 kasus. Rata-rata kenaikan kasus laka ini, berkisar 37,30% atau naik sebanyak 20 kasus. "Selama 2020 kita mengeluarkan sebanyak 1.753 sanksi tilang dan 1.676 teguran, untuk 2021 ini jumlah tilang yang diberikan kepada pelanggar lalu-lintas sebanyak 208 dan 1.589 teguran," tegas Kapolres AKBP Yusuf Usman. (ARS/ABK)

Kapolres Palopo, AKBP Muhammad Yusuf Usman, saat menyampaikan keterangan pers. PALOPO- Dibanding tahun 2020 lalu, angka tindak kriminalitas ...

Pikirkan Keselamatan Warga, Kapolres Palopo Tinjau Lokasi Rawan Bencana!

Kapolres Palopo, AKBP Muh Yusuf Usman, saat berkunjung di Kelurahan Battang dan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat.

PALOPO- Sangat memperhatikan kondisi dan keselamatan warga di tengah kondisi cuaca yang cukup ekstrim, Kapolres Palopo, AKBP Muh Yusuf Usman, Rabu (8/12/2021), turun tangan memantau dan mengawasi beberapa titik lokasi yang rawan terjadi bencana alam, seperti Kelurahan Battang dan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat, juga tidak luput dari pengamatan Kapolres. 


Kapolres Palopo serahkan bantuan di SalotelluE.

Pasalnya, Battang dan Battang Barat ini merupakan daerah yang sering mengalami longsor cukup parah. Saat di lokasi, Kapolres  didampingi Lurah Battang, Amriadi, Lurah Battang Barat, Muh Ikhwan, Kabag Ops Res, Kompol Hajeri, Kasat Lantas, AKP Suryanto, Kasat Sabhara, AKP Sadsali Kareba, dan sejumlah perwira lainnya, langsung meminta data titik rawan longsor pada wilayah yang menghubungkan Palopo dengan Kabupaten Toraja Utara itu. Selain longsor, Kapolres langsung mengkoordinasikan masalah kerawanan pohon tumbang dengan instansi terkait.


"Data mengenai titik-titik rawan longsor di Battang dan Battang Barat ini harus kita miliki, kemudian pada lokasi rawan longsor itu harus dipasang rambu pemberitahuan atau tanda bahaya jika di titik tersebut rawan terjadi longsor sehingga warga dapat lebih berhati-hati," terang AKBP Yusuf Usman. 


Kapolres Palopo meninjau tanggul yang rusak di SalotelluE.

Ia mengingatkan kepada warga supaya selalu waspada, terutama saat turun hujan yang disertai angin kencang. Sebagaimana diketahui, ada 14 titik rawan longsor di Battang dan 10 titik rawan longsor di Battang Barat. Sehari sebelumnya, Selasa (7/12/2021), Kapolres Palopo berkunjung ke Salotellue, Wara Timur, guna melihat tanggul yang rusak di daerah yang kerap menjadi langganan banjir di Palopo. Di sana, AKBP Yusuf Usman, menyerahkan bantuan perbaikan tanggul supaya warga setempat tidak was-was terkena banjir. (TOM)

Kapolres Palopo, AKBP Muh Yusuf Usman, saat berkunjung di Kelurahan Battang dan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat. PALOPO- Sangat memperha...

9 WBP Lapas Kelas IIA Palopo Peroleh Remisi Natal

KA KPLP Lapas Kelas IIA Palopo, Syamsul Bahri SH.

PALOPO- Di tahun 2021, sebanyak 9 narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Palopo, akan mendapatkan remisi khusus (RK) hari raya Natal atau pengurangan masa tahanan. 


Hal itu disampaikan Kepala Lapas Kelas IIA Palopo, Drs Indra Sofyan MS MAP melalui Ka KPLP, Syamsul Bahri SH, Selasa (7/12/2021), di ruang kerjanya. Diuraikan Syamsul Bahri, remisi merupakan hak dari setiap warga binaan pemasyarakatan. Terkecuali bagi mereka yang berstatus tahanan titipan dari Jaksa, Kepolisian, dan Pengadilan, belum memiliki hak memperoleh remisi. Kali ini, tidak ada remisi bebas yang dikeluarkan Lapas Palopo. 


"9 WBP yang diusul ke Kemenkumham RI mendapatkan remisi pada hari raya Natal 2021 terdiri 8 WBP laki-laki dan 1 WBP perempuan. Rinciannya, 4 narapidana kasus narkotika, 4 narapidana pencurian, dan 1 narapidana lakalantas," urai Syamsul Bahri. 


Syarat penerima remisi hari raya Natal, merupakan WBP yang telah menjalani masa hukuman 6 bulan pasca yang bersangkutan divonis atau menerima putusan hukum yang berkekuatan tetap dan berkelakuan baik. Sekedar informasi, per hari ini jumlah warga binaan yang ditampung Lapas Palopo saat ini mencapai 777 orang--, sesuai data terbaru total warga binaan yang sudah menerima remisi sejak Juni 2020 hingga sekarang berkisar 71 WBP. (ARSYAD/ABK)

KA KPLP Lapas Kelas IIA Palopo, Syamsul Bahri SH. PALOPO- Di tahun 2021, sebanyak 9 narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas ...

Kanit Turjawali Satlantas Palopo Giatkan KRYD Patroli Rutin


PALOPO- Untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu-lingas (Lakalantas), Kepala Unit (Kanit) Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) Satlantas Polres Palopo, IPDA Anwar S SH, bersama personilnya giat melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) patroli di jalan raya. 


Saat ditemui Senin (6/12/2021), IPDA Anwar,  menandaskan KRYD patroli rutin tersebut digelar pagi, siang dan malam hari. "Setiap hari kita melakukan pengaturan lalu-lintas di beberapa titik seperti perempatan jalan yang rawan terjadi pelanggaran," tegas IPDA Anwar. 


Lanjut dikatakan, pelanggaran lalu-lintas yang berpotensi menyebabkan terjadinya lakalantas, langsung diberi penindakan secara tegas. Pihaknya terus mengedukasi warga, khususnya pengendara roda dua dan empat agar tertib dan disiplin dalam berlalu-lintas. 


Jenis pelanggaran yang rawan menimbulkan lakalantas di jalan raya, urai IPDA Anwar, seperti kendaraan yang melawan arus, anak di bawah umur, pengendara motor yang berboncengan tiga, dll. "Pelanggaran seperti ini, yang kita akan tekan melalui KRYD patroli rutin," ucapnya. (ARSYAD/ABK)

PALOPO- Untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu-lingas (Lakalantas), Kepala Unit (Kanit) Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (T...

OPINI MUHAMMAD AKSA SH: Apa Kabar Tambang Siguntu?


NEGARA wajib hadir dalam menjamin pemenuhan hak setiap warganya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, lebih lanjut kemudian dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) untuk memperkuat perencanaan dan penegakan hukum lingkungan sekaligus memberikan perlindungan terhadap rakyat dari kerusakan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.  


Namun sampai saat ini, keberadaan aturan tersebut belum memberikan kontribusi nyata untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman kerusakan lingkungan. 


Lemahnya implementasi UUPPLH ini kemudian turut berkontribusi terhadap kejadian bencana alam di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun. Misalnya banjir bandang yang merendam 5 Kabupaten/Kota yaitu Jeneponto, Gowa, Makassar, dan Maros. Semuanya disebabkan karena ketidaksiapan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di daerah dalam upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Sumber--, Catatan akhir tahun 2019 Wahana lingkungan Hidup (WALHI). 


Sebagai contoh kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hulu Sungai Latuppa yang masuk kawasan hutan Negara yang berfungsi lindung, sangat berpotensi besar merusak ekosistem yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, aktivitas tersebut bisa saja mencemari sungai yang berdampak langsung pada kualitas air baku sebagai sumber bagi pasokan distribusi Air PAM Tirta Mangkaluku untuk melayani hajat hidup masyarakat Palopo dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. 


Penambangan emas ilegal dalam bentuk pengambilan material bebatuan, dengan lokasi kegiatan berada pada titik kordinat LS: 03° 02' 04.0'' BT : 120° 06' 09.8" E 120° 02' 08.50", menurut informasi masyarakat telah berlangsung cukup lama, dan telah mendapat teguran dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui UPT KPH Latimojong yang telah bersurat secara langsung kepada oknum yang diduga bertugas sebagai fasilitator dalam mengkordinir masyarakat setempat untuk diberdayakan sebagai pekerja. 


Sampai sekarang, permasalahan ini belum menemui titik terang terkait proses hukum yang berjalan, kita belum mendengar dari para penegak hukum untuk mengungkap dengan terang siapa oknum di balik kasus ini untuk bertanggung jawab secara hukum. Ini semakin mengindikasikan tentang dugaan keberpihakan penegak hukum dalam memproses kasus tersebut. 


Menjadi patron pelindung masyarakat demi keadilan hanyalah slogan, yang justru nampak malah terlihat sebagai pelindung para pelaku perusak linkungan. Fenomena ini sangat kontraproduktif bagi penegak hukum dalam memperbaiki citra mereka. Sebaliknya, hal ini dikhawatirkan memperburuk nama baik dan reputasi institusi mereka. 


Permasalahan lingkungan hidup tidak bisa terlepas dari peran aparat penegak hukum yang menjadi benteng keadilan dalam penegakan kasus lingkungan hidup. Dari berbagai macam kasus lingkungan hidup yang terjadi, kelemahan utama dalam penegakan hukum disebabkan kemungkinan kurangnya aparat penegak hukum di daerah yang bekerja secara profesional dalam mengungkap kasus-kasus lingkungan hidup. Artinya penegakan hukum di daerah belum berjalan dengan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. 


Ketidaktegasan terhadap pelaku perusakan lingkungan merupakan bukti bahwa penegakan hukum masih jauh api dari panggang. Hal ini bisa saja disebabkan adanya keberpihakan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelaku perusak lingkungan, yang disinyalir sarat akan kepentingan.


Maka dalam kasus ini, perlu kemudian masyarakat terlibat aktif dalam mengawasi setiap proses hukum di sektor lingkungan agar menjamin hukum itu dapat berdiri tegak untuk memberikan keadilan kepada setiap pihak, tanpa kesadaran ini proses hukum tak akan berjalan dengan maksimal.


Dan tak kalah penting, penegak hukum tak boleh mnegeleminir peran serta masyarakat dalam proses pengawasan setiap kasus-kasus yang ada di sektor lingkungan, dengan dalih untuk kepentingan penyelidikan dan sebagainya. (****) 


*) Penulis adalah aktivis pemerhati lingkungan di Kota Palopo.

NEGARA wajib hadir dalam menjamin pemenuhan hak setiap warganya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatk...

Kapolres Palopo "Disambut" Aksi Demo BEM Fakultas Hukum Unanda


PALOPO- Aksi unjuk rasa digelar sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, Senin (22/11/2021), di depan Mako Polres Palopo, Jln Oputosappaile. 



Dalam orasinya, para mahasiswa meminta aparat Kepolisian menegakkan supremasi hukum di Palopo. Mahasiswa BEM Fakultas Hukum Unanda, membawa tiga aspirasi yang ditujukan kepada Kapolres Palopo yang baru, AKBP Yusuf Usman SIk. 


Koordinator Aksi Fakultas BEM Unanda, Breggy Corado, kepada awak media ini, mengungkapkan ada 3 tuntutan yang akan disampaikan. 



Pertama, mengusut kasus pelecehan seksual. Kedua, mengusut oknum yang terlibat dugaan pencurian onderdil kendaraan dinas, ketiga mengusut dugaan keterlibatan oknum yang menerima setoran dari praktik judi kupon putih, peredaran obat terlarang, dan sobis. Hingga berita diturunkan, aksi demo masih berlangsung di depan Mako Polres. (ABK/ARSYAD)

PALOPO- Aksi unjuk rasa digelar sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas A...


Top