PALOPO- Demi menjaga eksistensi keberlangsungan penyelenggaraan jaminan sosial, Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kota Palopo, Selasa, 22 Juni 2021, mengadakan rapat koordinasi (rakor) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kegiatan ini dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palopo, Agus Riyanto SH, selaku Ketua Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Palopo, rakor juga dihadiri pihak terkait lainnya antara lain Sekretaris Dinkes, Iwan Mursalim, Plt Kadis PMPTSP, Muh Ikhsan Asharuddin, Kabid HI dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Serta Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sulsel, dll.
"Tugas forum ini melakukan pengawasan dan pemeriksaan mengenai sanksi administrasi serta melaporkan ke instansi berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam membayar iuran dan memenuhi kewajiban lainnya. Mengacu UU No: 24/20211 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan PP No: 88/2013 tentang cara penanganan sanksi administrasi bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi BPJS," terang Agus Riyanto.
Kepala BPJS Kesehatan Palopo, Herbu Hakim selaku Sekretaris Forum menyebut terdapat peningkatan jumlah Badan Usaha yang melaksanakan pendaftaran BPJS Kesehatan dari Januari hingga Juni 2021 yaitu sebanyak 16 badan usaha, jumlah keluarga yang terdaftar di JKN-KIS sejak Januari hingga Mei sekitar 296 jiwa. Kadinkes Palopo, Muh Taufiq S.Kep NS M.Kes, berharap adanya kesesuaian data antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta Kantor DPMPTSP. Ia menyebut, sejak 2020 hingga sekarang Pemkot Palopo masih terus melakukan identifikasi terhadap masyarakat penerima jaminan kesehatan. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)
Tidak ada komentar: