478 Rumah se Palopo Dapat BSPS Rp17.500.000/Unit

Posted by: koranakselerasi Posted date: Februari 24, 2020 / comment : 0

Kadis Perkim Palopo, Irfan Dahri, saat menghadiri rakor penetapan calon penerima BSPS tahun anggaran 2020, di Jakarta.

AKSELERASI- Program peningkatan kualitas rumah masyarakat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dicanangkan Kementerian PUPR-RI tahun 2020, segera berjalan di daerah-daerah. Kota Palopo akan mendapat jatah BSPS sebanyak 478 rumah yang tersebar di sembilan kelurahan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Palopo, Irfan Dahri, kepada Koran Akselerasi, Senin (24/2/2020), menguraikan program BSPS ini ditujukan untuk peningkatan kualitas rumah penduduk. Melalui BSPS, mutu rumah warga akan lebih ditingkatkan oleh pemerintah.

Pada 20-22 Februari 2020 lalu, Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan serta Direktorat Rumah Swadaya bersama perwakilan daerah se Indonesia telah menggelar rapat koordinasi penetapan calon penerima bantuan BSPS tahun 2020, di Jakarta.

Untuk Palopo, pelaksanaan BSPS terdiri BSPS reguler dan BSPS DAK 2020. Wilayah yang diusul untuk BSPS reguler, yakni Kelurahan Tompotikka sebanyak 40 unit, Lagaligo 73 unit, Batu Walenrang 107 unit, Maroangin 80 unit, dan Rampoang 42 unit. Sementara, BSPS DAK 2020, terdiri empat kelurahan yaitu Kelurahan Mungkajang sebanyak 34 unit, Dangerakko 34 unit, Salobulo 34 unit, serta Tamarundung 34 unit.

"Dari 478 unit rumah yang masuk dalam program BSPS itu, masing-masing memperoleh bantuan peningkatan kualitas sebesar Rp17.500.000 per unit, dengan rincian Rp15.000.000 biaya bahan dan Rp2.500.000 untuk biaya tukang. Namun, pelaksanaan BSPS sendiri, lebih ditekankan untuk menumbuhkan jiwa kegotong-royongan di kalangan warga," beber Irfan Dahri.

Nantinya, pengelolaan BSPS didampingi tim fasilitator yang direkrut kementerian PUPR, untuk memudahkan pengawasan dan monitoring, program BSPS ini dilengkapi aplikasi E-BSPS yang bisa didownload via playstore.

"Jadi, Dinas Perkim Palopo, SNVT provinsi, serta Kementerian PUPR RI dapat lebih mudah memantau progres pelaksanaan BSPS di setiap wilayah," tegas Irfan Dahri. (TOM)